Dari “Jaga Bali” ke Belanja Umum, Dana PWA Mulai Kehilangan Arah?

Denpasar — Angkanya mencolok: Rp353,47 miliar. Itulah total Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang terkumpul hingga pertengahan Desember 2025. Dari jumlah tersebut, Rp283,97 miliar telah direalisasikan, atau setara 80,34 persen. Di atas kertas, capaian ini tampak solid dan mencerminkan kinerja anggaran yang tinggi. Namun ketika struktur penggunaannya ditelisik lebih dalam.

Muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah dana ini benar-benar digunakan sesuai mandat awalnya—melindungi budaya, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pariwisata Bali?

Sejak awal, PWA dirancang bukan sebagai sumber pendapatan biasa, melainkan instrumen khusus dengan tujuan yang spesifik. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan seharusnya memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan pariwisata.

Dalam praktiknya, penggunaan dana ini terbagi dalam dua jalur utama, yakni belanja sektoral melalui perangkat daerah seperti pekerjaan umum, pariwisata, kebudayaan, dan lingkungan hidup, serta belanja transfer melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan hibah yang sebagian besar dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Secara desain, pembagian ini tidak keliru, namun persoalan muncul pada proporsi dan relevansi penggunaannya.

Di satu sisi, terdapat program-program yang jelas berada dalam koridor yang tepat, seperti penataan kawasan cagar budaya, penguatan sumber daya manusia kebudayaan, promosi pariwisata, hingga dukungan terhadap desa adat dan subak. Program-program ini memiliki hubungan langsung dengan identitas Bali sebagai destinasi wisata berbasis budaya.

Namun di sisi lain, porsi program yang benar-benar presisi ini belum dominan. Ketika masuk ke lapisan belanja lainnya, terutama dalam skema transfer, mulai terlihat adanya penggunaan dana yang tidak selalu memiliki keterkaitan langsung dengan pariwisata.

Sejumlah pos belanja bersifat lebih umum, seperti insentif aparatur desa, kegiatan adat yang tidak terkait langsung dengan destinasi wisata, hingga program yang minim indikator dampak terhadap wisatawan. Di titik ini, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak secara administratif, melainkan soal relevansi dan arah kebijakan. Dana khusus seperti PWA semestinya tidak diukur dari sekadar terserap, tetapi dari seberapa kuat keterhubungannya dengan tujuan strategis yang ditetapkan.

Kondisi ini diperkuat oleh munculnya paradoks dalam realisasi anggaran. Sektor yang paling menentukan kualitas pariwisata—seperti pengelolaan lingkungan dan peningkatan kualitas destinasi—justru menunjukkan serapan yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, pos-pos belanja yang lebih fleksibel dan mudah dicairkan bergerak lebih cepat.

Pola ini menimbulkan kesan bahwa yang didahulukan adalah yang mudah dikerjakan, bukan yang paling dibutuhkan. Padahal, tantangan utama pariwisata Bali saat ini bukan semata pada promosi, melainkan pada kualitas pengalaman di lapangan, mulai dari kebersihan, tata kelola destinasi, hingga keberlanjutan lingkungan.

Dari keseluruhan pola tersebut, terlihat kecenderungan bahwa fungsi dana PWA mulai melebar. Ketika dana khusus digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak semuanya memiliki kaitan langsung dengan pariwisata, maka secara perlahan ia bergeser dari instrumen strategis menjadi pelengkap anggaran umum.

Pergeseran ini mungkin tidak tampak sebagai pelanggaran secara administratif, namun secara substansi mengikis fokus kebijakan.

Ada cara sederhana untuk menguji apakah penggunaan dana ini masih berada di jalur yang tepat: apakah program tersebut berdampak langsung pada wisatawan, meningkatkan kualitas destinasi, serta menjaga budaya dan lingkungan yang menjadi daya tarik utama Bali. Jika jawabannya tidak tegas, maka penggunaan tersebut layak dipertanyakan.

Berdasarkan data yang ada, penggunaan dana PWA memang belum sepenuhnya keluar dari koridor peruntukan. Namun tanda-tanda pelebaran fungsi sudah mulai terlihat. Sebagian program telah tepat sasaran, tetapi sebagian lainnya menunjukkan kecenderungan menjadi belanja generik yang sulit diukur dampaknya terhadap pariwisata. Dalam konteks ini, tantangan ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan serapan anggaran, melainkan mengembalikan ketajaman arah kebijakan.

Dana PWA pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah representasi kepercayaan wisatawan terhadap Bali. Jika arah penggunaannya tidak dijaga, maka yang hilang bukan hanya efektivitas anggaran, tetapi juga makna dari kebijakan itu sendiri. Dan ketika kebijakan kehilangan makna, ia hanya menyisakan angka besar, tanpa dampak nyata.

Tim