Puputang Ratu Betara Bila Pemerintah Bali Gagal Tangani Kemacetan

Denpasar, 13 Juli 2025 — Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, mengancam akan “memohon pada Ratu Betara” untuk turun tangan jika para pemimpin desa gagal kelola sampah, masyarakat Bali justru menanti pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah dunia nyata, kemacetan parah yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari.

Ironi mencolok terjadi di Bali. Ketika masalah kemacetan dari Canggu hingga Seminyak makin tak tertahankan, Pemerintah Provinsi Bali justru terkesan sibuk dengan narasi spiritual dan pernyataan simbolis ketimbang menghadirkan solusi konkret. Padahal, akses jalan yang lancar bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar rakyat.

Kemacetan yang terjadi setiap hari kini bukan hanya menyulitkan wisatawan, tapi telah memukul keras kehidupan warga lokal. Anak-anak terlambat sekolah, ambulans sulit bergerak, pelaku UMKM kehilangan pelanggan, dan pekerja habis waktu produktif hanya untuk menunggu di jalan. Bali lumpuh oleh kelambanan pemimpinnya.

“Pemerintah ini seperti lebih sibuk menjaga pencitraan pariwisata dan menyusun wacana eksklusif ketimbang memperhatikan kebutuhan rakyatnya,” kritik I Gede Pramana, pemerhati kebijakan publik Bali.

Warga mengeluh karena sejak bertahun-tahun lalu, masalah lalu lintas tak kunjung dibenahi secara menyeluruh. Rekayasa lalu lintas dan jalur satu arah hanyalah tambal sulam. Tak ada pembangunan jalan alternatif, pengendalian kendaraan, atau pembenahan sistem transportasi umum yang signifikan.

“Kalau masalah sampah saja bisa dibawa ke ranah spiritual, kenapa kemacetan yang membuat rakyat menderita tak dianggap darurat? Apakah harus minta restu Ratu Betara juga agar jalanan bisa lancar?” sindir Komang Suardika, warga Canggu.

Kekecewaan publik semakin dalam saat solusi yang ditawarkan tak sebanding dengan skala masalah. Alih-alih bekerja dari bawah, memperluas jalan, memperbaiki sistem transportasi, membenahi tata ruang, pemerintah justru terkesan memilih proyek besar nan mewah seperti taksi laut dan promosi wisata eksklusif.

Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi kegagalan kepemimpinan.

Kondisi Bali kini mengarah pada krisis infrastruktur yang nyata, namun jawaban pemerintah masih berupa janji, seremonial, dan doa. Masyarakat Bali tidak butuh pengawasan spiritual untuk jalan raya, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang hadir, bekerja, dan mau mendengarkan jeritan warganya.

Jika Gubernur Bali benar-benar merasa bertanggung jawab sebagai “Murdaning Jagat”, maka sudah saatnya turun dari altar simbolik dan hadir di tengah derita jalanan rakyat. Sebab bila pemimpin tak lagi mampu menyelesaikan persoalan mendasar seperti kemacetan, maka rakyatlah yang akan memohon kepada Ratu Betara, “Puputang, jika pemimpinnya tidak bisa bekerja.” (Ray)