Breaking News
light_mode

Menkeu Purbaya Ungkap Anggaran Fantastis Rp148 Triliun untuk Pembelian Jet Tempur China

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 19 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan anggaran besar untuk rencana pembelian jet tempur buatan China, dengan nilai mencapai USD 9 miliar atau sekitar Rp148 triliun.

Anggaran tersebut, kata Purbaya, merupakan bagian dari strategi modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia.

“Anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai sekitar USD 9 miliar atau setara Rp148 triliun. Ini investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem pertahanan udara kita,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (19/10/2025).

Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Tiongkok menjadi langkah penting untuk diversifikasi sumber pengadaan alutsista, setelah sebelumnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Korea Selatan.

“Kita tidak bisa bergantung hanya pada satu negara. Diversifikasi penting agar kita punya fleksibilitas strategis,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber internal Kementerian Pertahanan, Indonesia tengah menjajaki dua tipe jet tempur unggulan buatan China, yakni Chengdu J-10C dan Chengdu J-20 Mighty Dragon.

Jet J-10C dikenal sebagai pesawat multirole dengan radar AESA dan sistem persenjataan modern, sedangkan J-20 merupakan jet generasi kelima dengan teknologi siluman (stealth) yang setara dengan F-35 milik Amerika Serikat.

Jika pembelian ini disepakati, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan jet siluman asal China, menandai lompatan besar dalam kekuatan udara nasional.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI (Purn) Bambang Satrio, menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus membeli pesawat, melainkan juga menekankan aspek transfer teknologi (ToT) agar industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dapat berpartisipasi dan menguasai teknologi pesawat tempur modern.

“Kami tidak hanya membeli pesawat, tapi juga teknologi. Ada skema transfer teknologi yang sedang dibahas agar kemampuan rekayasa dan produksi dalam negeri meningkat,” ujarnya.

Bambang juga memastikan bahwa pembiayaan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas pertahanan nasional.

Sementara itu, analis militer independen Arif Prasetyo menilai langkah pemerintah menggandeng China dalam pengadaan jet tempur ini sebagai manuver strategis di tengah dinamika geopolitik Asia-Pasifik.

Menurutnya, Indonesia berupaya menjaga posisi nonblok yang aktif dengan tidak hanya bergantung pada negara Barat. “Ini langkah berani dan penuh perhitungan. Namun transparansi mutlak diperlukan karena nilai proyeknya sangat besar,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa proyek senilai Rp148 triliun harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan seperti yang pernah terjadi dalam pengadaan alutsista sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap tahapan pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia meminta lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan menyeluruh agar tidak ada celah penyalahgunaan anggaran.

“Pengawasan publik sangat penting. Jangan sampai anggaran sebesar itu justru menimbulkan kebocoran. Kami ingin setiap rupiah benar-benar digunakan untuk memperkuat pertahanan negara, bukan memperkaya segelintir pihak,” tegasnya.

Purbaya juga memastikan bahwa pembelian jet tempur dari China tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah telah menghitung semua variabel agar keseimbangan antara kekuatan pertahanan dan kesehatan fiskal tetap terjaga.

“Kita ingin pertahanan yang kuat, tapi fiskal juga harus sehat. Pemerintah akan memastikan skema pembiayaan yang aman, efisien, dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya.

Rencana pembelian jet tempur China ini menjadi salah satu proyek pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia. Selain memperkuat postur militer nasional di tengah ketegangan geopolitik kawasan, kebijakan ini juga menjadi ujian transparansi dan profesionalisme pemerintah dalam mengelola proyek strategis bernilai ratusan triliun rupiah. (Tim)

Dikutip dari beberapa sumber media terpercaya

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (11)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bijak Menyikapi Pujian dan Celaan, Pesan Keseimbangan dari Siddhartha Gautama

    Bijak Menyikapi Pujian dan Celaan, Pesan Keseimbangan dari Siddhartha Gautama

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar — Di tengah derasnya arus opini publik dan dinamika sosial yang kian cepat, pesan tentang ketenangan batin kembali mengemuka. Ajaran klasik dari Siddhartha Gautama atau Buddha mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan diri, terutama saat menghadapi pujian maupun celaan. Dalam kutipan yang kerap digaungkan, Buddha menekankan bahwa manusia tidak dapat menghindari penilaian dari orang lain. Pujian […]

  • Lima Tipe Pribadi Berenergi Negatif yang Perlu Dibatasi, Demi Kesehatan Mental

    Lima Tipe Pribadi Berenergi Negatif yang Perlu Dibatasi, Demi Kesehatan Mental

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental, para pemerhati psikologi sosial mengingatkan pentingnya mengenali lingkungan pergaulan. Interaksi yang tidak sehat dinilai dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang secara signifikan, bahkan menghambat pertumbuhan pribadi. Sejumlah karakter dengan pola perilaku tertentu disebut kerap membawa energi negatif dalam hubungan sosial. Meski tidak untuk dimusuhi, tipe-tipe […]

  • Koalisi PULIHKAN Bali Tegaskan 8 Tuntutan Jadi Syarat Perdamaian dengan Pemerintah

    Koalisi PULIHKAN Bali Tegaskan 8 Tuntutan Jadi Syarat Perdamaian dengan Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Mediasi gugatan warga negara di PN Denpasar berlanjut 24 September 2026; Koalisi meminta pemerintah menjalankan seluruh tuntutan terkait keadilan iklim, tata ruang, lingkungan, dan pencegahan banjir Bali. DENPASAR – Koalisi Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan (PULIHKAN) Bali menegaskan seluruh tuntutan yang diajukan dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) menjadi dasar yang harus dipenuhi pemerintah […]

  • Bupati Paulus Henuk Optimalkan Manajemen Kepegawaian Lewat Baperjakat dan Open Bidding

    Bupati Paulus Henuk Optimalkan Manajemen Kepegawaian Lewat Baperjakat dan Open Bidding

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Rote Ndao, NTT – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bawah kepemimpinan Bupati Paulus Henuk terus memacu peningkatan kualitas manajemen kepegawaian. Melalui pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang tengah berjalan, Pemkab mempersiapkan proses open bidding atau seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Baperjakat memiliki peran sentral dalam menilai dan memberikan rekomendasi terkait pengangkatan, […]

  • NIK Resmi Gantikan NPWP, Integrasi Data Pajak Masuk Tahap Baru

    NIK Resmi Gantikan NPWP, Integrasi Data Pajak Masuk Tahap Baru

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reformasi layanan pajak guna menyederhanakan proses bisnis sekaligus meningkatkan akurasi data wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam […]

  • Jelang HUT RI ke-80, KDM Dorong Pembebasan Tunggakan PBB di Jawa Barat

    Jelang HUT RI ke-80, KDM Dorong Pembebasan Tunggakan PBB di Jawa Barat

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 10Komentar

    BANDUNG – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan langkah yang dinilai pro-rakyat. Ia mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Surat imbauan resmi telah diterbitkan pada Jumat, 15 […]

expand_less