Proyek Whoosh Jokowi Bikin Ricuh, Kemenkeu dan Danantara Saling Lempar Soal Utang KCIC

JAKARTA – Proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung, salah satu proyek kebanggaan era Presiden Joko Widodo, kembali memantik kontroversi panas. Bukan soal kecepatan atau teknologinya, melainkan soal utang jumbo senilai Rp120 triliun yang kini menjadi bola liar antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara selaku pengelola proyek.

Kemenkeu menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sepenuhnya bukan tanggungan pemerintah, melainkan hasil skema kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia dan China.

“KCJB itu business to business, jadi tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China (KCIC), di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, Jumat (10/10/2025).

Menurut Suminto, proyek ini dijalankan oleh KCIC, dengan 60 persen kepemilikan Indonesia melalui PT KAI dan sejumlah BUMN, serta 40 persen milik China. Dari total investasi, 75 persen didanai pinjaman Bank Pembangunan China (CDB) dan sisanya dari modal konsorsium.

Namun situasi berubah panas setelah Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, melempar usulan agar sebagian utang infrastruktur KCJB dialihkan ke APBN.

Skemanya! pemerintah bisa mengambil alih aset KCIC atau mengubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar beban keuangan bisa lebih ringan.

Usulan tersebut langsung ditepis keras oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh ada di pihak Danantara.

“KCIC di bawah Danantara kan, seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita (pemerintah) lagi,” tegas Purbaya.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan mempertegas batas antara entitas bisnis dan negara, agar proyek-proyek besar seperti KCJB tidak lagi berujung membebani APBN.

Pernyataan saling silang ini menunjukkan adanya friksi internal dalam pengelolaan proyek transportasi terbesar di era Jokowi. Di satu sisi, Kemenkeu berupaya menjaga disiplin fiskal agar utang tidak diserap APBN. Di sisi lain, Danantara tampak kewalahan mengelola beban finansial proyek yang membengkak jauh dari rencana awal.

Kini publik menanti langkah konkret penyelesaian. Proyek yang dulu dijanjikan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional justru terancam menjadi beban finansial jangka panjang, bila pertarungan tanggung jawab ini tak segera berakhir. (Tim)