Dana Pungutan Wisatawan Asing Disorot, Arah Pemanfaatan Dinilai Mulai Bergeser

Denpasar, Bali — Pemanfaatan Dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali mulai menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai arah kebijakan penggunaan dana tersebut berpotensi bergeser dari tujuan awalnya sebagai instrumen strategis untuk menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.

PWA sebelumnya dirancang sebagai sumber pendanaan khusus yang berasal dari kontribusi wisatawan mancanegara. Dana ini diharapkan dapat dikembalikan langsung untuk menjaga kelestarian lingkungan, budaya, serta meningkatkan kualitas destinasi wisata di Bali.

Namun dalam implementasinya, muncul kekhawatiran bahwa sebagian dana tersebut mulai disalurkan melalui mekanisme umum, seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang tidak selalu memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata.

Pengamat kebijakan publik menilai, kondisi ini berpotensi mengaburkan fungsi utama PWA. “Ketika dana khusus mulai masuk ke skema belanja yang lebih luas, ada risiko pergeseran fungsi. Dari yang semula strategis menjadi sekadar pelengkap anggaran daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tujuan penyaluran, seperti bantuan ke desa adat atau kegiatan budaya, melainkan pada kejelasan hubungan program tersebut dengan peningkatan kualitas pariwisata.

Sejumlah tantangan utama pariwisata Bali hingga kini masih menjadi sorotan, di antaranya persoalan pengelolaan sampah, pemerataan kualitas destinasi, hingga standar layanan wisata yang dinilai belum merata. Ironisnya, sektor-sektor tersebut justru disebut belum optimal dalam penyerapan anggaran PWA.

Jika tren perluasan penggunaan dana ini terus berlangsung, sejumlah risiko diperkirakan akan muncul. Di antaranya hilangnya fokus prioritas, sulitnya mengukur dampak program, melemahnya akuntabilitas, serta potensi menurunnya kepercayaan publik—terutama wisatawan yang menjadi kontributor utama dana tersebut.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah daerah dapat mengalami ketergantungan fiskal terhadap PWA. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengubah fungsi dana dari instrumen strategis menjadi penopang rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pariwisata tidak selalu membutuhkan dana besar, tetapi membutuhkan penggunaan yang tepat sasaran. Jika tidak, potensi dana yang ada tidak akan memberikan dampak signifikan,” tambahnya.

PWA dinilai bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan juga bentuk komitmen moral antara Bali dan wisatawan dunia. Oleh karena itu, transparansi dan ketepatan penggunaan dana menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan tersebut.

Sejumlah kalangan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan batas yang lebih tegas dalam pemanfaatan PWA, dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pariwisata.

Tanpa pengelolaan yang terarah, dikhawatirkan dana yang seharusnya menjadi solusi justru tidak memberikan perubahan signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi berdampak pada citra dan keberlanjutan pariwisata Bali di mata dunia.

Editor – Ray