Drama Hukum Ijazah Gibran, Putusan MA Berpotensi Berlanjut ke Babak Baru

Oleh: Advokat I Made Somya Putra, S.H., M.H. 

GIANYAR – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 menjadi babak baru dalam polemik hukum terkait surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah putusan tersebut benar-benar menjadi akhir dari seluruh persoalan hukum yang menyertainya?

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H., terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). MA menyatakan batal Surat Keterangan Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan pihak tergugat mencabut surat tersebut. Termohon kasasi juga dihukum membayar biaya perkara.

Putusan ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai kedudukan hukum Gibran, terutama karena surat keterangan yang menjadi objek sengketa berkaitan langsung dengan dirinya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan pandangan mengenai posisi hukum Gibran. Yusril menyampaikan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut karena bukan merupakan pihak dalam perkara, termasuk bukan pihak intervensi.

Yusril juga menjelaskan bahwa tidak tersedia lagi upaya hukum biasa setelah perkara diputus MA. Namun, terdapat satu bagian penting dari penjelasannya yang patut dicermati, yakni ketika pelaksanaan putusan tersebut bergantung pada langkah Kemendikdasmen sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan amar putusan.

Pernyataan tersebut kemudian beredar luas di media sosial. Sejumlah potongan komentar Yusril bahkan dipahami sebagai penegasan bahwa tidak ada lagi jalan hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan surat keterangan tersebut.

Benarkah persoalannya sesederhana itu?

Eksekusi putusan MA dan persoalan inkracht

Menurut saya, penjelasan mengenai tidak tersedianya upaya hukum biasa bagi Gibran tidak serta-merta menutup seluruh kemungkinan persoalan hukum yang dapat muncul setelah putusan MA.

Hal yang harus dibedakan adalah upaya hukum yang tersedia bagi para pihak dalam perkara dengan kemungkinan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan.

Dalam perkara tata usaha negara, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki mekanisme tersendiri. Pengawasan pelaksanaan putusan berada dalam kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tingkat pertama, meskipun perkara tersebut telah diperiksa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah, pelaksanaan putusan TUN pada prinsipnya mengedepankan kepatuhan pejabat atau badan pemerintahan terhadap putusan pengadilan.

Untuk putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara, terdapat mekanisme pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan hilangnya kekuatan hukum keputusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana amar putusan, tersedia mekanisme permohonan pelaksanaan putusan dan instrumen penegakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, persoalan eksekusi tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif. Ada aspek kepatuhan pejabat negara, pengawasan pengadilan, dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Apakah Gibran dapat mengajukan derden verzet?

Inilah bagian yang menurut saya menarik untuk dikaji lebih jauh.

Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, Gibran bukan merupakan pihak yang tercatat sebagai penggugat maupun tergugat. Ia juga disebut tidak berkedudukan sebagai pihak intervensi, padahal objek sengketa berkaitan dengan surat keterangan pendidikan yang menyangkut dirinya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.

Salah satu konstruksi hukum yang dapat dipertimbangkan adalah derden verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap putusan atau tindakan eksekusi yang dianggap merugikan haknya, meskipun pihak tersebut tidak terlibat dalam perkara awal.

Memang, Undang-Undang PTUN tidak mengatur secara eksplisit mekanisme derden verzet sebagai upaya hukum tersendiri terhadap putusan pengadilan TUN.

Namun, Pasal 132 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN membuka ruang penerapan hukum acara perdata sebagai hukum subsider sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan karakter hukum acara PTUN.

Dalam konteks hukum acara perdata, beberapa ketentuan yang dapat dijadikan rujukan mengenai perlawanan pihak ketiga antara lain:

1. Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg, yang mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita eksekusi.

2. Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merugikan haknya.

3. Asas perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak yang tidak dilibatkan dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan hukum yang terdampak oleh putusan tersebut.

Meski demikian, penerapan derden verzet dalam lingkungan PTUN bukanlah sesuatu yang otomatis dapat diterima. Kedudukan hukum pelawan, sifat hak yang dirugikan, kompetensi pengadilan, serta kesesuaian mekanisme hukum acaranya tetap harus diuji oleh hakim.

Artinya, kemungkinan tersebut masih merupakan konstruksi hukum yang perlu dibuktikan melalui proses peradilan, bukan kepastian bahwa Gibran pasti dapat mengajukannya dan memenangkan perkara.

Perlawanan pihak ketiga tidak otomatis menghentikan eksekusi

Ada hal lain yang tidak kalah penting.

Secara prinsip, pengajuan derden verzet tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Perlawanan pihak ketiga dan penundaan eksekusi merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Penundaan harus didasarkan pada mekanisme dan pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh pengadilan. Adanya permohonan dari pihak ketiga saja tidak otomatis membuat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kehilangan daya berlakunya.

Karena itu, apabila Gibran benar-benar menempuh jalur perlawanan pihak ketiga, persoalan berikutnya adalah apakah pengadilan memiliki dasar hukum untuk menerima perlawanan tersebut dan apakah terdapat alasan yang cukup untuk memberikan perlindungan sementara terhadap hak yang diklaim dirugikan.

Dua pertanyaan itu harus dijawab melalui proses hukum, bukan sekadar melalui perdebatan di ruang publik.

Jika perlawanan dikabulkan, apa dampaknya?

Apabila suatu perlawanan pihak ketiga diterima dan dikabulkan oleh pengadilan yang berwenang, konsekuensi hukumnya harus dilihat berdasarkan amar putusan serta ruang lingkup hak yang dinyatakan dilindungi.

Dalam konteks perkara ini, beberapa kemungkinan persoalan hukum yang dapat muncul antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak pihak ketiga. Pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap hak atau kepentingan hukum pihak ketiga yang terbukti dirugikan.

2. Dampak terhadap pelaksanaan putusan awal. Apabila terdapat dasar hukum dan amar putusan yang relevan, pelaksanaan putusan awal dapat terdampak sesuai ruang lingkup putusan perlawanan.

3. Kepastian hukum terhadap objek sengketa. Status surat keterangan yang menjadi objek perkara dapat kembali menjadi bahan perdebatan hukum sesuai pertimbangan dan amar putusan.

4. Pemeriksaan aspek hukum yang dipersoalkan. Hakim dapat menilai apakah hak pihak ketiga benar-benar dirugikan oleh putusan sebelumnya.

5. Terbukanya upaya hukum lanjutan. Para pihak tetap memiliki hak menempuh upaya hukum yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa dikabulkannya derden verzet tidak otomatis membatalkan seluruh putusan awal ataupun mengulang pemeriksaan pokok perkara dari awal. Akibat hukumnya bergantung pada dasar gugatan, kewenangan pengadilan, dan amar putusan yang dijatuhkan.

Drama hukum ijazah Gibran belum tentu berakhir

Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar persoalan menang atau kalah dalam sebuah perkara. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan, serta bagaimana putusan pengadilan dilaksanakan secara benar.

Pernyataan bahwa tidak tersedia lagi upaya hukum biasa setelah putusan kasasi memang perlu dipahami dalam konteks kedudukan para pihak. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh kemungkinan persoalan hukum yang melibatkan pihak ketiga.

Apakah Gibran akan menempuh perlawanan pihak ketiga? Apakah mekanisme tersebut dapat diterima oleh PTUN? Atau justru putusan MA akan dilaksanakan tanpa adanya proses hukum lanjutan?

Semua itu masih menjadi pertanyaan yang menunggu perkembangan.

Satu hal yang patut dicermati, putusan MA mungkin telah mengakhiri satu tahapan perkara, tetapi belum tentu mengakhiri seluruh perdebatan hukum yang muncul akibatnya.

Jika konstruksi perlawanan pihak ketiga benar-benar ditempuh dan diterima pengadilan, bukan tidak mungkin polemik hukum terkait surat keterangan pendidikan Gibran akan memasuki babak baru.

Drama hukum ijazah Gibran berpotensi berlanjut. Episode berikutnya mungkin saja menghadirkan jilid baru dengan persoalan hukum yang berbeda.Padukan seluruh gambar ukuran size web picture 1920 × 1440 piksel (4:3) menjadi satu komposisi natural, jangan menggunakan judul.

Editor – Ray