Kartu As Listyo Sigit untuk Hadapi Prabowo? Mampukah Presiden Menahan Tekanan Politik?

Analisis politik dan hukum

Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memunculkan spekulasi adanya informasi sensitif yang berpotensi menjadi alat tawar politik. Namun, benarkah Listyo Sigit memiliki kartu yang bisa mengguncang Istana?

JAKARTA – Dinamika politik di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki ‘kartu as’ untuk menghadapi tekanan politik dan hukum.

Spekulasi tersebut mencuat di tengah pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga kalangan pengusaha.

Isu ini bukan sekadar menyangkut persoalan hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah informasi yang diperoleh dari dugaan penyadapan tersebut berpotensi menjadi instrumen tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo?

Warta Ekonomi, dalam pemberitaan 5 November 2026, mengutip pandangan pegiat media sosial Hasyim Muhammad yang mengemukakan kemungkinan Listyo Sigit memiliki informasi sensitif mengenai Presiden.

Hasyim mempertanyakan kemungkinan informasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menghadapi ancaman hukuman berat.

Ia menulis dalam akun X pribadinya:

> “Tapi dari hasil sadapan itu, LSP punya bahan untuk mengancam Presiden bahwa dia akan membocorkan ke publik aib presiden jika dia dihukum berat. Apakah itu mungkin terjadi?”

Pernyataan tersebut merupakan spekulasi Hasyim Muhammad, bukan bukti bahwa Listyo Sigit benar-benar memiliki informasi untuk mengancam Presiden Prabowo.

Dugaan Penyadapan dan Ujian bagi Istana

Fakta hukum yang berkembang menunjukkan persoalan ini memiliki dimensi serius. CNN Indonesia pada 4 November 2026 melaporkan bahwa Bareskrim menetapkan Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum,” jelas Asep Safrudin.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan persoalan tersebut bukan perkara sederhana karena menyangkut keamanan kepala negara.

Yusril juga menegaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara, perkara tersebut belum menunjukkan indikasi makar.

Reuters dalam laporan 9 November 2026 menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan penguatan pengawasan terhadap perangkat penyadapan milik lembaga negara. Kasus tersebut juga menjadi perhatian karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik antara lingkaran Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.

Lantas, apakah Prabowo sanggup menerima kemungkinan terbukanya informasi sensitif yang disebut-sebut berada dalam lingkaran perkara tersebut?

Pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang dapat dipastikan. Tidak ada bukti publik yang mengonfirmasi Listyo Sigit benar-benar memiliki materi untuk mengancam Presiden. Begitu pula belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Prabowo berada dalam posisi tertekan akibat informasi tersebut.

Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah besarnya kepentingan negara dalam pengungkapan perkara ini. Jika memang terdapat informasi yang diperoleh melalui penyadapan, seluruh materi yang relevan harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan dijadikan alat tawar-menawar politik.

Pada akhirnya, ujian terbesar bagi Prabowo bukan sekadar menghadapi spekulasi mengenai kartu as Listyo Sigit, melainkan memastikan proses hukum berjalan transparan, independen, dan tidak tebang pilih.

Sebab, dalam negara hukum, tidak ada pejabat yang kebal hukum dan tidak ada informasi sensitif yang boleh digunakan untuk mengendalikan kekuasaan di luar konstitusi.

Editor – Ray

Catatan redaksi:

Istilah ‘kartu as’ dalam pemberitaan ini merupakan spekulasi yang disampaikan Hasyim Muhammad dan belum terbukti sebagai fakta. Status tersangka juga tidak sama dengan putusan bersalah.

Pemberitaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terkait.