Bidkum Polda Bali Bekali Penyidik Strategi Hadapi Praperadilan, KUHAP Baru Jadi Sorotan

Bidkum Polda Bali Tekankan Ketelitian Prosedur Penyidikan dan Penerapan KUHAP Baru untuk Meminimalkan Risiko Gugatan Praperadilan.

BADUNG – Mengantisipasi meningkatnya gugatan praperadilan sekaligus memperkuat profesionalisme penegakan hukum, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali memberikan pembekalan hukum kepada jajaran Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Senin (9/11/2026).

Kegiatan bertajuk Penyegaran Hukum dengan materi Strategi Antisipasi dan Mitigasi Upaya Hukum Praperadilan tersebut digelar di Aula Lantai III Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, pukul 10.00 hingga 12.00 WITA.

Pembekalan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman penyidik terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, khususnya dalam menghadapi potensi gugatan praperadilan akibat persoalan prosedur penyelidikan, penyidikan, maupun penerapan upaya paksa.

Penyidik Diminta Lebih Cermat, Gugatan Praperadilan Jadi Perhatian

Hadir sebagai narasumber, AKBP I Nyoman Gatra, S.H., M.H., selaku Kasubbidbankum Bidkum Polda Bali, didampingi IPDA Angelia A. S. Ni Made Budhi Artini, S.H., M.H., selaku PS Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda Bali.

Kegiatan tersebut diikuti Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta 50 personel yang terdiri dari perwira dan bintara.

Dalam sambutannya, Wakapolres yang mewakili Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Bidkum Polda Bali atas pelaksanaan pembekalan hukum tersebut. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan KUHP dan KUHAP dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurutnya, penguasaan aspek hukum merupakan modal penting bagi setiap anggota Polri agar mampu menjalankan kewenangan secara profesional, teliti, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, AKBP I Nyoman Gatra menilai penyegaran hukum tersebut sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara. Kegiatan dengan fokus khusus pada strategi antisipasi dan mitigasi praperadilan ini disebut sebagai kegiatan pertama di jajaran Polres Polda Bali.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan adanya peningkatan gugatan praperadilan hingga 66 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Angka ini menjadi perhatian bagi jajaran penyidik agar semakin memperkuat penguasaan hukum acara pidana.

Penyidik dituntut lebih cermat dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan upaya paksa hingga penyusunan administrasi perkara.

Penguatan tersebut juga diarahkan agar pelaksanaan tugas kepolisian sejalan dengan slogan Polda Bali, PARAME, yakni Profesional, Akuntabel, Responsif, Adaptif, Melayani dengan Tulus dan Empati.

Dalam materi utama, peserta mendapatkan penjelasan mengenai konsep dasar dan landasan hukum praperadilan, anatomi praperadilan, objek dan ruang lingkup pemeriksaan, hingga kewenangan pengadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum.

Pembahasan juga mencakup penerapan upaya paksa dan persyaratan penahanan berdasarkan ketentuan KUHAP baru.

Selain itu, sejumlah potensi kelemahan prosedural dalam proses penyidikan turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian regulasi internal kepolisian, termasuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, agar penerapannya tetap selaras dengan ketentuan hukum acara pidana terbaru.

Pengawasan penyidikan di tingkat satuan kerja juga ditekankan untuk memastikan setiap proses penanganan perkara memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur.

Bidkum Polda Bali turut mengingatkan pentingnya respons cepat ketika penyidik menerima relaas atau surat panggilan yang mengindikasikan adanya gugatan praperadilan. Dalam situasi tersebut, personel diminta segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bidkum Polda Bali.

Kelengkapan administrasi atau tata naskah perkara (Takah) juga harus disusun secara benar, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik diminta terus memperbarui pengetahuan terhadap surat telegram maupun ketentuan terbaru yang dikeluarkan pimpinan Polri.

Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi aspek lain yang tidak kalah penting. Komunikasi aktif antara penyidik dan JPU perlu diperkuat serta didokumentasikan melalui berita acara sebagai bagian dari kelengkapan administrasi penanganan perkara.

Demikian pula pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang harus mengacu pada ketentuan KUHAP yang berlaku, bukan sekadar mengikuti pola administrasi berdasarkan regulasi sebelumnya.

Tidak hanya membahas praperadilan, kegiatan tersebut juga memberikan pembekalan mengenai pengamanan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Personel diingatkan untuk memahami Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, termasuk ketentuan pemberitahuan kegiatan unjuk rasa paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan.

Dalam menjalankan tugas pengamanan, anggota juga harus memperhatikan ketentuan penggunaan kekuatan berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 serta pedoman pengendalian massa sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006.

Khusus di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang merupakan objek vital nasional, pelaksanaan pengamanan harus memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban masyarakat, dan kelancaran operasional penerbangan.

Pendekatan profesional dan humanis menjadi prinsip utama. Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan bandara juga perlu diperkuat melalui komunikasi dialogis, langkah pencegahan berbasis intelijen, serta kepemimpinan yang tegas dalam pengendalian personel di lapangan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memperdalam materi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui penyegaran hukum ini, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai diharapkan semakin siap menghadapi dinamika penegakan hukum, meningkatkan kualitas penyidikan, serta meminimalkan potensi gugatan praperadilan yang timbul akibat kekeliruan prosedur.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 12.00 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Editor – Ray