IHGMA Bali Desak Evaluasi Distribusi BBM, Pariwisata Terancam Krisis Kepercayaan

Survei internal IHGMA DPD Bali mencatat gangguan mobilitas wisatawan, keterlambatan karyawan, dan hambatan logistik hotel. Pemerintah dan Pertamina didorong memperkuat mitigasi krisis serta transparansi informasi BBM.

BALI, 19 Oktober 2026 — Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul gangguan pasokan yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali sejak 11 Oktober 2026.

Gangguan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat operasional hotel, transportasi wisata, serta rantai pasok industri hospitality yang menjadi bagian penting dari perekonomian Bali.

Ketua IHGMA DPD Bali, Ratu Agung Bagus Ngurah Putra, S.Tr.Par., M.Tr.Par., CHA., CHE., menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kesiapsiagaan menghadapi krisis, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata.

“Gangguan BBM ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan ketersediaan energi. Peristiwa ini juga menjadi ujian terhadap kesiapan sistem distribusi, koordinasi antarlembaga, komunikasi publik, serta ketahanan operasional industri yang bergantung pada mobilitas,” tegas Ratu Agung Bagus Ngurah Putra dalam pernyataan resmi IHGMA DPD Bali, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, berkurangnya antrean di sejumlah SPBU pada 17–18 Oktober 2026 patut diapresiasi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat evaluasi terhadap penyebab dan penanganan gangguan distribusi BBM berhenti begitu saja.

IHGMA DPD Bali menilai, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa informasi mengenai kecukupan stok di terminal penyimpanan benar-benar disertai penjelasan mengenai kelancaran penyaluran hingga ke SPBU.

Sebab, ketersediaan BBM di terminal tidak serta-merta menjamin masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan mudah di lokasi pengisian.

“Informasi publik harus mampu menjelaskan kondisi stok di terminal, jadwal kedatangan pasokan, kapasitas penyaluran, hingga ketersediaan BBM di masing-masing SPBU. Informasi yang akurat, konsisten, dan diperbarui secara berkala sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mencegah kepanikan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan tersebut didasarkan pada evaluasi internal IHGMA DPD Bali terhadap perkembangan gangguan distribusi BBM selama Oktober 2026. Dalam periode tersebut, berbagai langkah penanganan dilakukan, mulai dari koordinasi pemerintah dan Pertamina hingga penyesuaian pola distribusi serta penambahan dukungan pasokan.

IHGMA menilai, pengalaman tersebut perlu dijadikan dasar untuk menyusun mekanisme mitigasi yang dapat diaktifkan lebih dini, sebelum gangguan berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Sebagai organisasi profesi yang menaungi para general manager hotel, IHGMA DPD Bali telah melaksanakan survei internal terhadap anggotanya pada 14–17 Oktober 2026. Survei tersebut bertujuan mengidentifikasi dampak gangguan BBM terhadap operasional hotel, langkah mitigasi yang telah diterapkan, serta masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Hasil survei memperlihatkan bahwa dampak paling menonjol berkaitan dengan mobilitas wisatawan, kehadiran tenaga kerja, dan distribusi logistik.

Sebanyak 228 jawaban mencatat keterlambatan perjalanan, gangguan transportasi, dan kemacetan. Kondisi ini berpotensi mengganggu perjalanan wisatawan menuju maupun dari bandara, penjemputan tamu, kunjungan ke destinasi wisata, serta ketepatan jadwal perjalanan.

Sementara itu, sebanyak 241 jawaban melaporkan keterlambatan karyawan masuk kerja. Dampak tersebut menjadi perhatian serius bagi industri hospitality yang mengandalkan sistem kerja bergiliran dan kesinambungan pelayanan selama 24 jam.

Gangguan juga merambat ke rantai pasok. Sebanyak 228 jawaban mencatat keterlambatan pengiriman barang dan logistik, sedangkan 20 jawaban mengindikasikan gangguan pasokan atau ketidakmampuan vendor melakukan pengiriman.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan operasional hotel, mulai dari bahan makanan dan minuman hingga linen, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan penunjang pelayanan lainnya.

Selain itu, 215 jawaban pada kategori dampak lain mengindikasikan gangguan operasional dan mobilitas internal. Sebanyak 14 jawaban mengungkapkan kekhawatiran terhadap citra Bali sebagai destinasi pariwisata, sedangkan empat jawaban mengindikasikan potensi penurunan pemesanan atau permintaan.

IHGMA menegaskan, angka-angka tersebut merupakan frekuensi jawaban pada kategori survei internal, bukan persentase dampak terhadap seluruh hotel di Bali. Meski demikian, hasilnya memberikan gambaran mengenai luasnya potensi dampak gangguan distribusi BBM terhadap ekosistem pariwisata.

Perhatian terhadap persoalan ini juga meluas ke tingkat internasional. Pemberitaan sejumlah media asing, termasuk Associated Press, Channel News Asia, South China Morning Post, dan Euronews pada 14 Oktober 2026, menunjukkan bahwa gangguan BBM di Bali turut menjadi sorotan di luar negeri.

Bagi Bali yang mengandalkan kepercayaan wisatawan internasional, pemulihan layanan dan komunikasi krisis dinilai sama pentingnya dengan pemulihan distribusi energi.

Ratu Agung Bagus Ngurah Putra menekankan bahwa mitigasi krisis tidak boleh hanya mengandalkan penambahan jam operasional SPBU. Kebijakan tersebut harus didukung kesiapan personel, pengaturan jadwal kerja, keselamatan petugas, serta pengelolaan antrean dan lalu lintas.

“Perluasan jam layanan harus disertai dukungan operasional yang memadai. Kelancaran distribusi tidak semestinya hanya bergantung pada penambahan jam kerja petugas, tetapi juga pada perencanaan personel, dukungan keamanan, dan pengaturan arus kendaraan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih terlihat antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, pengelola SPBU, dan instansi terkait lainnya.

Menurut IHGMA DPD Bali, kehadiran pimpinan dan pejabat terkait di lapangan diperlukan untuk mempercepat pengambilan keputusan, mengatasi hambatan operasional, mengendalikan antrean, serta memastikan informasi yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pernyataan resminya, IHGMA DPD Bali turut mengapresiasi langkah Gubernur Bali yang turun langsung menemui masyarakat ketika antrean BBM masih berlangsung. Namun, penanganan krisis dinilai akan lebih efektif apabila didukung pembagian tanggung jawab yang jelas dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di berbagai titik terdampak.

Di sisi lain, hotel-hotel anggota IHGMA DPD Bali telah melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah gangguan distribusi BBM.

Sebanyak 221 jawaban menyebut penyampaian informasi terkini kepada tamu sebagai langkah mitigasi. Sebanyak 23 jawaban mencatat pengaturan transportasi, penyesuaian jadwal perjalanan wisata, dan anjuran berangkat lebih awal.

Untuk menjaga kesinambungan tenaga kerja, sebanyak 229 jawaban menyebut penyesuaian shift, jam kerja, serta toleransi keterlambatan. Sebanyak 26 jawaban lainnya menyebut penyediaan akomodasi atau tempat menginap sementara bagi karyawan.

Sementara itu, 229 jawaban melaporkan penambahan stok pengaman atau buffer stock serta pemesanan kebutuhan operasional lebih awal. Sebanyak 22 jawaban menekankan pentingnya koordinasi lebih intensif dengan pemasok dan vendor.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku hospitality berupaya mempertahankan operasional meskipun menghadapi ketidakpastian mobilitas dan pengiriman barang.

Berdasarkan hasil evaluasi itu, IHGMA DPD Bali menyampaikan tujuh rekomendasi utama kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pertama, memperkuat perencanaan kebutuhan dan cadangan BBM Bali dengan mempertimbangkan konsumsi aktual, mobilitas penduduk, aktivitas pariwisata, transportasi, serta kebutuhan logistik. Skenario pasokan alternatif juga perlu disiapkan untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi.

Kedua, membangun sistem informasi BBM yang transparan dan mudah diakses, termasuk informasi SPBU yang beroperasi, ketersediaan bahan bakar, jadwal penyaluran, dan perkembangan pemulihan.

Ketiga, memperkuat koordinasi antara pemerintah, Pertamina, aparat keamanan, organisasi pariwisata, pelaku transportasi, dan industri hospitality. Sebanyak 211 jawaban survei menekankan pentingnya koordinasi antarpihak tersebut.

Keempat, menyusun protokol mitigasi krisis yang dapat diaktifkan lebih awal berdasarkan indikator terukur, seperti peningkatan waktu tunggu, penurunan ketersediaan BBM di SPBU, atau terganggunya layanan transportasi dan logistik.

Kelima, meningkatkan pengawasan distribusi serta menindak dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, dan penjualan BBM dengan harga tidak wajar berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Keenam, memastikan kelancaran transportasi, pariwisata, dan logistik melalui pengaturan distribusi prioritas yang terukur untuk layanan esensial, transportasi umum, kesehatan, layanan darurat, dan logistik pangan, tanpa mengabaikan hak masyarakat memperoleh BBM.

Ketujuh, membangun komunikasi krisis pariwisata terpadu melalui mekanisme penghubung komunikasi resmi yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan industri. Informasi yang konsisten dan cepat diperlukan untuk menjangkau wisatawan, hotel, agen perjalanan, maskapai, serta mitra internasional.

“Pemulihan distribusi BBM harus diikuti pembelajaran bersama agar gangguan serupa dapat diantisipasi lebih awal dan ditangani secara terkoordinasi. Reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia perlu didukung tata kelola infrastruktur dan distribusi kebutuhan dasar yang andal, transparan, serta tangguh menghadapi krisis,” tegas Ratu Agung Bagus Ngurah Putra.

IHGMA DPD Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan krisis, menjaga kesinambungan pelayanan hospitality, serta melindungi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Organisasi tersebut berharap evaluasi menyeluruh terhadap gangguan BBM Oktober 2026 dapat menghasilkan sistem distribusi yang lebih responsif, komunikasi publik yang lebih efektif, dan mekanisme penanganan krisis lintas sektor yang lebih siap menghadapi situasi darurat di masa mendatang.

Editor – Ray