Syukur Mandar: Negara Hukum Bergeser Jadi “Negara Preman”

JAKARTA, – Pengamat Kebijakan Publik Dr. Syukur Mandar kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perbincangan di Podcast Madilog yang dipandu sejarawan Indra J. Piliang, Syukur menyampaikan penilaian tajam mengenai kondisi hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dalam podcast tersebut, Syukur menyebut arah penyelenggaraan negara dinilainya telah mengalami pergeseran yang mengkhawatirkan.

“Indonesia yang seharusnya merupakan negara hukum, sekarang bergeser menjadi negara preman,” ujar Dr. Syukur Mandar dalam Podcast Madilog.

Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dominasi kelompok oligarki yang disebut menguasai berbagai sektor strategis, mulai dari sumber daya alam hingga kebijakan negara.

Syukur menilai sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat. Namun, ia mengklaim pengelolaan kekayaan negara lebih banyak dinikmati oleh kelompok elite politik dan ekonomi.

“Sekitar 82 persen dana negara berasal dari rakyat, tetapi yang menikmati justru kelompok oligarki yang menguasai sumber daya negara,” katanya.

Ia juga menyoroti dugaan kebocoran penerimaan negara melalui praktik under-invoicing yang menurutnya menyebabkan potensi kerugian hingga belasan ribu triliun rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pandangan pribadi dan tidak disertai pemaparan data resmi dalam podcast.

Selain itu, Syukur mengkritik lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, parlemen memiliki kewenangan besar dalam memilih pejabat negara, tetapi belum optimal menjalankan fungsi pengawasan.

“DPR sangat kuat dalam memilih pejabat, tetapi lemah dalam melakukan pengawasan. Fungsi kontrol itu yang justru diabaikan,” ujarnya.

Di bidang ekonomi, Syukur juga mempertanyakan efektivitas kebijakan hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu program pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan industri manufaktur secara signifikan maupun memperkuat pelaku usaha mikro dan kecil.

Tak hanya mengkritik, Syukur turut menyampaikan gagasan perlunya reformasi mendasar terhadap sistem politik dan pemilu di Indonesia. Ia berpendapat sistem yang ada saat ini perlu dibenahi agar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

“Kalau Presiden mampu melakukan pembenahan mendasar, itu yang diharapkan. Tetapi jika tidak mampu, maka konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan secara politik,” tegasnya.

Podcast tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena memuat kritik yang tajam terhadap berbagai aspek penyelenggaraan negara, mulai dari penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, hingga sistem politik nasional.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pemerintah terkait pernyataan Dr. Syukur Mandar dalam Podcast Madilog tersebut. Oleh karena itu, seluruh pandangan yang disampaikan dalam podcast merupakan pendapat narasumber dan bukan merupakan fakta yang telah diputuskan secara hukum.

Editor – Ray