Breaking News
light_mode

Wamenko Polkam Belum Pastikan Penangkapan Anggota Densus 88 oleh BAIS TNI

  • account_circle Ray
  • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus mengaku belum dapat mengonfirmasi kabar penangkapan anggota Densus 88 oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Informasi yang beredar menyebut penangkapan itu terjadi ketika anggota Densus tengah melakukan pengintaian terhadap pengusaha berinisial FYH di sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Pusat.

Kabar ini mencuat bersamaan dengan isu penggeledahan rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Menanggapi hal tersebut, Lodewijk mengatakan belum menerima laporan resmi. “Terus terang, saya belum baca itu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/8).

Berdasarkan pemberitaan, Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan yang menyertai penangkapan tersebut. Namun hingga kini, baik Polri maupun TNI belum memberikan klarifikasi secara terbuka.

Peristiwa serupa pernah terjadi pada pertengahan 2024, ketika anggota Densus diamankan TNI saat membuntuti Jampidsus Febrie Adriansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Insiden itu sempat memicu pembicaraan hangat karena menyinggung batas kewenangan masing-masing institusi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyidikan.

Lodewijk menjelaskan, TNI memiliki kewenangan melakukan pengamanan sesuai ketentuan. Namun, ia menegaskan tindakan tersebut tidak boleh sampai menghalangi jalannya proses penyidikan. “Tidak, tidak. Tujuannya mereka menjaga itu bukan seperti itu. Kepres tidak menentukan seperti itu,” katanya, menepis anggapan adanya upaya TNI menghalangi proses hukum.

Hubungan BAIS TNI dan Densus 88 selama ini berjalan dalam jalur koordinasi, namun beberapa insiden lapangan menunjukkan adanya potensi tumpang tindih tugas ketika menyasar target yang sama. Pengamat menilai, perlu ada mekanisme koordinasi yang lebih jelas untuk mencegah gesekan di lapangan yang berisiko mengganggu proses penegakan hukum. (Tim)

Ray

Penulis

Jurnalis adalah ajang silahturahmi dengan segala elemen!

Komentar (8)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidang Jro Kepisah! Turah Oka Sebut Ada Mediator Minta 20% Bagian Tanah untuk Damai

    Sidang Jro Kepisah! Turah Oka Sebut Ada Mediator Minta 20% Bagian Tanah untuk Damai

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Sidang lanjutan dugaan pemalsuan silsilah pihak keluarga Jro Kepisah, terdakwa Anak Agung Ngurah Oka (Turah Oka) dengan agenda sidang pembelaan menyebutkan bahwa keluarga Jro Kepisah tidak ada yang protes mengenai nama leluhurnya. Tentu jelas, bagi orang Bali tidak mungkin mengklaim leluhur orang lain semudah itu apalagi menyangkut keluarga besarnya. Bila itu dilakukan tentu […]

  • Pengadilan Putuskan Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih, Kejari Tabanan Jadi Likuidator

    Pengadilan Putuskan Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih, Kejari Tabanan Jadi Likuidator

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    TABANAN – Pengadilan Negeri Tabanan resmi memutuskan pembubaran Yayasan Anak Bali Luih setelah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Putusan dengan nomor perkara 264/Pdt.G/2025/PN Tab tersebut dibacakan pada Kamis (4/9/2025) melalui sidang terbuka untuk umum. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Zainur Arifin Syah, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Senin (22/9/2025), […]

  • Sengketa Subak Petulu Andong, Ketika Sertifikat Negara Diuji oleh Klaim Pajak

    Sengketa Subak Petulu Andong, Ketika Sertifikat Negara Diuji oleh Klaim Pajak

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    GIANYAR – Di balik ketenangan hamparan sawah Subak Petulu Andong, Desa Peliatan, Ubud, Gianyar, tersimpan sengketa tanah yang mengusik sendi paling dasar kepastian hukum agraria. Kasus ini tidak sekadar konflik kepemilikan, melainkan membuka tabir rapuhnya perlindungan negara terhadap tanah bersertifikat, bahkan ketika bukti hukum telah terbit secara sah. Ironisnya, korban dugaan praktik mafia tanah kali […]

  • Kronologi Konfrontasi Kasus Dugaan Pengeroyokan Jurnalis di Polres TTU

    Kronologi Konfrontasi Kasus Dugaan Pengeroyokan Jurnalis di Polres TTU

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 5Komentar

    TTU, 28 September 2025 – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap jurnalis ViralNTT.com, Felix Nopala, oleh Kepala Desa Letmafo, Donatas Nesi, kembali bergulir dengan digelarnya konfrontasi di Polres Timor Tengah Utara (TTU) pada Jumat, 26 September 2025. Langkah ini diambil penyidik untuk memperkuat alat bukti terkait dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Dalam konfrontasi tersebut, kedua […]

  • UMK Denpasar Jomplang dengan Kebutuhan Hidup Layak, Gung De: Tekanan Ekonomi Jadi Bom Waktu Sosial

    UMK Denpasar Jomplang dengan Kebutuhan Hidup Layak, Gung De: Tekanan Ekonomi Jadi Bom Waktu Sosial

    • calendar_month Minggu, 28 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Tingginya angka bunuh diri di Bali, khususnya di Kota Denpasar, dinilai bukan sekadar persoalan kesehatan mental, melainkan dampak langsung dari tekanan ekonomi yang kian menyesakkan. Jurang lebar antara Upah Minimum Kota (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disebut sebagai pemicu utama stres rumah tangga yang berujung pada krisis sosial serius. Anak Agung Gede […]

  • Kuliah Umum Fakultas Hukum UNUD! Ketua MA: Hukum Butuh Nurani, Bukan Sekadar Teknis

    Kuliah Umum Fakultas Hukum UNUD! Ketua MA: Hukum Butuh Nurani, Bukan Sekadar Teknis

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Fakultas Hukum Universitas Udayana menghadirkan YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan YM. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dalam memberikan kuliah umum di aula Fakultas Hukum UNUD, di Denpasar, Senin 30 Juni 2025. Dalam kuliah umum yang bertajuk, Membangun Integritas dan […]

expand_less