Selat Bali Padat Saat Mudik, Wacana Jembatan Tuai Penolakan PHDI

JEMBRANA – Lonjakan arus mudik kembali memicu kepadatan di jalur penyeberangan Selat Bali. Antrean panjang kendaraan terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, terutama didominasi sepeda motor yang digunakan pemudik dari Jawa menuju Bali.

Sebagai jalur utama penghubung dua pulau, Selat Bali kerap menjadi titik krusial setiap musim mudik. Meski jaraknya relatif pendek, tingginya volume kendaraan menyebabkan waktu tunggu penyeberangan semakin panjang.

Di tengah kondisi tersebut, wacana pembangunan jembatan penghubung Jawa–Bali kembali mencuat sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan. Secara teknis, jembatan dinilai mampu mempercepat mobilitas dan menekan antrean kendaraan di pelabuhan.

Namun, rencana ini kembali mendapat penolakan dari berbagai pihak di Bali, terutama kalangan adat dan keagamaan. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) secara konsisten menyuarakan keberatan terhadap pembangunan jembatan tersebut.

PHDI menilai, Selat Bali bukan sekadar pemisah geografis, melainkan memiliki makna sakral dalam kosmologi Hindu Bali. Dalam mitologi Dang Hyang Sidhimantra, selat ini diyakini sebagai batas spiritual yang menjaga keseimbangan pulau Bali dari pengaruh luar.

Ketua PHDI Kabupaten Jembrana, I Komang Arsana, menyebut pembangunan jembatan Jawa–Bali berpotensi mengganggu tatanan nilai sosial dan budaya masyarakat Bali. Ia menegaskan, keberadaan jembatan dapat memicu perubahan besar terhadap struktur kehidupan masyarakat yang selama ini dijaga melalui batas alam berupa laut.

“Jika benar seperti yang diusulkan, pembangunan jembatan akan sangat berpengaruh pada tatanan sosial budaya masyarakat Bali. Akan ada pergeseran nilai,” ujarnya, dikutip dari laporan sebelumnya.

Selain aspek spiritual, PHDI juga menyoroti potensi dampak sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya arus masuk yang dinilai dapat memengaruhi keseimbangan budaya lokal.

Di sisi lain, kebutuhan akan solusi kemacetan tetap menjadi perhatian. Sejumlah pihak mendorong pendekatan alternatif, seperti peningkatan kapasitas kapal feri, pengaturan distribusi kendaraan, hingga pengembangan transportasi publik lintas pulau.

Hingga kini, pembangunan jembatan Selat Bali masih belum menemukan titik terang. Perdebatan antara kebutuhan infrastruktur dan pelestarian nilai budaya diperkirakan akan terus berlanjut, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setiap tahun.

Editor – Ray