Gubernur Papua Barat Daya: Orang Papua Jangan Jadi Tamu di Tanah Sendiri

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti penguasaan hutan Papua oleh pihak luar dan meminta pemerintah mempercepat pengakuan hutan adat untuk melindungi hak masyarakat adat.

Sorong – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melontarkan kritik keras mengenai penguasaan hutan dan tanah di Papua. Ia menilai masyarakat adat berisiko semakin tersisih dari wilayah yang sejak turun-temurun menjadi ruang hidup mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Elisa saat membuka PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Rabu (2/9/2026). Forum tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta sejumlah delegasi dan pemangku kepentingan yang membahas pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.

Elisa secara terbuka menyoroti kondisi hutan Papua yang menurutnya semakin banyak berada dalam penguasaan pihak luar. Ia bahkan menggambarkan masyarakat Papua seperti hanya menjadi penumpang di tanah leluhurnya sendiri.

“Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar,” kata Elisa.

Dalam pernyataannya, Elisa juga menyebut adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat Papua dengan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses lebih besar.

“Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. Orang Papua nggak punya, kita cuma numpang ini,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan dalam forum yang secara khusus mengangkat isu pembangunan, ekonomi dan keberlanjutan alam di Tanah Papua.

Elisa menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi, pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta kemampuan masyarakat adat mempertahankan wilayah dan sumber daya alamnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat mempercepat proses pengakuan dan penetapan hutan adat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola wilayah mereka.

“Pembangunan Tanah Papua harus dilihat dari apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah anak-anak Papua memperoleh masa depan yang lebih baik, apakah masyarakat adat semakin kuat menjaga wilayahnya, serta apakah hutan, laut, sungai, dan pulau-pulau kita tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Elisa.

PAPEDA Summit 2026 sendiri mengusung agenda pembangunan yang menempatkan masyarakat adat, lingkungan dan keberlanjutan sebagai bagian penting. Situs resmi forum tersebut menyebut perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut sebagai salah satu fokus strategis pertemuan.

Bagi Elisa, persoalan hutan Papua bukan semata-mata perkara lingkungan. Di dalamnya terdapat persoalan kepemilikan, kepastian hukum, kesejahteraan serta masa depan masyarakat adat.

Ia berharap berbagai gagasan yang muncul dalam PAPEDA Summit tidak berhenti sebagai rekomendasi forum, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan kerja bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Papua.

“Mari kita pastikan setiap gagasan yang lahir dari Papeda Summit dapat diterjemahkan menjadi kerja bersama,” kata Elisa.

Editor – Ray