Gejolak Timur Tengah Guncang Energi dan Rupiah, Pemerintah Perkuat Ketahanan dan Reformasi Pasar Modal

Jakarta, 4 Maret 2026 — Eskalasi konflik di Timur Tengah kian menekan perekonomian global. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan melanjutkan serangan terhadap Iran hingga beberapa pekan ke depan memicu kekhawatiran serius terhadap pasokan minyak dan gas dunia, serta berdampak langsung pada nilai tukar rupiah dan stabilitas pasar keuangan nasional.

Disrupsi Energi Global, Asia Paling Rentan

Sejumlah media internasional menyoroti potensi gangguan pasokan energi akibat konflik di kawasan Teluk. Penutupan fasilitas LNG Raz Laffan di Qatar, penghentian operasi kilang minyak terbesar Arab Saudi, serta serangan drone terhadap terminal minyak Fujairah di Uni Emirat Arab memperkeruh situasi rantai pasok energi global.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas distribusi energi melalui Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 80 persen pasokan energi menuju pasar Asia.

Analis memperkirakan gangguan rantai pasok minyak dan gas dapat berlangsung hingga empat bulan. Negara-negara importir migas di Asia seperti China, Jepang, India, hingga Indonesia dinilai paling terdampak, mengingat ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari Timur Tengah. Berbeda dengan Eropa yang telah mempercepat transisi energi sejak konflik Rusia-Ukraina, sejumlah negara Asia masih bertumpu pada impor energi fosil.

India, misalnya, dilaporkan hanya memiliki cadangan energi untuk sekitar 25 hari dan mulai membatasi distribusi gas bagi industri. Para trader global kini berburu sumber pasokan alternatif dari Amerika Serikat, Amerika Latin, hingga Australia.

Ketahanan Energi Nasional Diperkuat

Merespons dinamika tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Teluk hanya sekitar 19 persen dari total kebutuhan nasional atau setara 25,36 juta barel. Selebihnya berasal dari Angola, Amerika Serikat, dan Brasil.

Untuk LPG, Indonesia masih mengimpor 7,3–7,8 juta ton per tahun, dengan sekitar 70 persen berasal dari AS dan 30 persen dari Arab Saudi. Pemerintah kini menjajaki alternatif pengganti jika terjadi gangguan pasokan.

Stok BBM nasional diklaim mencukupi untuk 25–26 hari. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas cadangan strategis (stockpile) dengan kapasitas hingga tiga bulan konsumsi nasional yang akan mulai dibangun tahun ini di Sumatera.

Rupiah Dekati Level Psikologis Rp17.000

Tekanan geopolitik turut menyeret nilai tukar rupiah. Pada pembukaan perdagangan Rabu (4/3), rupiah melemah ke level Rp16.910 per dolar AS, setelah sehari sebelumnya sempat ditutup di Rp16.850. Di pasar offshore, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp17.020 per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bank sentral akan terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$154,6 miliar pada akhir Januari 2026, sementara aliran modal asing sejak awal tahun mencapai Rp25,7 triliun.

Transparansi Pasar Modal Diperluas

Di tengah tekanan global, otoritas pasar modal mempercepat reformasi struktural. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi membuka data pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1 persen mulai 3 Maret 2026. Sebelumnya, batas keterbukaan hanya untuk kepemilikan di atas 5 persen.

Kebijakan ini merupakan bagian dari empat proposal yang diajukan kepada MSCI dan FTSE guna mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market. Indonesia memiliki tenggat hingga Mei 2026 untuk memenuhi sejumlah perbaikan tata kelola agar tidak terdegradasi menjadi frontier market.

Selain itu, BEI menargetkan pembukaan daftar konsentrasi pemegang saham (shareholders concentration list) dalam waktu dekat. Sementara aturan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan persetujuan.

OJK dan BEI juga menyiapkan exit policy berupa suspensi hingga delisting bagi emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float.

Presiden Konsultasi dengan Tokoh Nasional

Menghadapi situasi global yang dinamis, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan presiden, wakil presiden, serta ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan. Salah satu isu yang dibahas adalah posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di tengah konflik yang melibatkan AS dan Iran.

Presiden menyatakan Indonesia tetap mempertahankan keanggotaan tersebut, dengan kemungkinan evaluasi jika muncul perkembangan yang lebih krusial. Pertemuan juga membahas kalkulasi dampak ekonomi global apabila konflik berkepanjangan.

OJK Perketat Penegakan Hukum

Di sisi lain, OJK memperkuat pengawasan sektor keuangan. Sepanjang kuartal I 2026, OJK telah mencabut izin empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Masterbank, BPR Bank Cirebon, dan BPR Kamadana. Seluruhnya kini dalam proses likuidasi di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

OJK juga tengah menyelidiki 32 dugaan pelanggaran di pasar modal, termasuk potensi manipulasi transaksi saham dan aliran dana antar pihak. Pemeriksaan tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga investor individu hingga influencer pasar modal.

Di tengah gejolak geopolitik global, pemerintah dan otoritas keuangan berupaya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat fondasi struktural pasar domestik. Tantangan eksternal dinilai menjadi momentum untuk mempercepat reformasi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Editor – Ray