Desa Serangan Tak Mau Diadu Domba, Bandesa Adat Bongkar Dugaan Oknum Tunggangi Isu Penyegelan KEK Kura Kura Bali
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR – Polemik penyegelan proyek nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali berbuntut panjang. Bandesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, angkat suara keras dan membantah klaim adanya dukungan warga Serangan terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali.
Ditemui di Kantor Desa Adat Serangan, Jumat (24/4/2026), Pariatha menegaskan bahwa pihak-pihak yang mengatasnamakan “Warga Serangan” patut dicurigai sebagai oknum yang berupaya memecah hubungan antara masyarakat adat dengan investor, PT Bali Turtle Island Development (BTID).
Bandesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha.
“Kalau disebut warga mendukung penyegelan, itu bukan warga kami. Bisa saja individu yang mengatasnamakan Serangan. Selama ini hubungan kami dengan BTID baik-baik saja,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, keberadaan BTID justru memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sedikitnya 135 warga Serangan, termasuk penyandang disabilitas, saat ini bekerja di kawasan tersebut.
Menurutnya, hubungan harmonis antara Desa Adat Serangan dan BTID telah terjalin lama melalui berbagai program, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang langsung dirasakan masyarakat.
Pariatha juga menyayangkan situasi kisruh yang muncul akibat langkah Pansus TRAP DPRD Bali yang berupaya menyegel proyek di kawasan KEK. Ia menilai kondisi ini berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan sekaligus merusak iklim investasi.
“Kalau memang ada pelanggaran tata ruang, kenapa tidak ditempuh jalur hukum? DPRD seharusnya menggugat, bukan malah membuat situasi jadi gaduh,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyinggung beban yang selama ini ditanggung warga Serangan, termasuk dampak lingkungan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang disebut telah lama memengaruhi kesehatan masyarakat.
“Kami sudah bertahun-tahun menghadapi udara tidak sehat. Sekarang malah mau dibenturkan lagi dengan investor. Ini tidak adil,” katanya dengan nada kecewa.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Desa Adat Serangan tidak ingin dijadikan alat dalam konflik kepentingan yang berpotensi merugikan masyarakat lokal maupun stabilitas investasi di Bali.
Editor – Ray
Saat ini belum ada komentar