Sunda Tidak Lemah, Kita yang Salah Membaca Sejarah

DENPASAR – Orang Sunda kerap dicitrakan sebagai lembut, menghindari konflik, dan cenderung mengalah. Dalam iklim wacana nasional yang mengagungkan ketegasan, dominasi, dan keberanian frontal, karakter ini sering disalahartikan sebagai kelemahan kultural.

Sunda lalu ditempatkan di pinggiran narasi sejarah, seolah-olah menjadi peradaban yang kalah sebelum bertanding. Cara pandang ini bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan.

Sejarah Sunda justru menunjukkan pilihan peradaban yang berbeda, bukan inferior. Karakter menghindari konflik bukan lahir dari ketidakmampuan berkuasa, melainkan dari orientasi nilai yang menempatkan etika dan pengendalian diri di atas hasrat ekspansi.

Tradisi Sunda Kuno tumbuh dalam kerangka etos resi dan brahmana, sebuah pandangan hidup yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dibatasi, bukan dipamerkan.

Naskah-naskah Sunda Kuno seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian menempatkan karesian sebagai pusat pembentukan manusia ideal.

Karesian bukan ruang pelarian dari dunia, melainkan institusi pendidikan moral. Di sana, kebijaksanaan batin, keseimbangan, dan kendali diri menjadi tujuan utama. Dalam struktur ini, otoritas etika memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan otoritas politik. Ini bertolak belakang dengan logika modern yang menjadikan kekuasaan sebagai ukuran keberhasilan peradaban.

Pilihan nilai tersebut tercermin secara konkret dalam lanskap sejarah Sunda. Berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meninggalkan candi-candi raksasa dan simbol kejayaan politik, tanah Sunda relatif miskin bangunan monumental kerajaan. Fakta ini sering dibaca sebagai kekurangan, padahal justru mengindikasikan bahwa kekuasaan tidak dijadikan pusat kebudayaan.

Sunda tidak merasa perlu mengabadikan kekuasaan dalam batu, karena legitimasi sosial tidak bertumpu pada kemegahan material.

Kekuasaan dalam tradisi Sunda bersifat fungsional dan etis. Raja tidak berdiri mutlak.

Dalam Carita Parahyangan dan Amanat Galunggung, penguasa terikat oleh tata nilai kosmologis dan moral. Ketika raja melanggar nilai tersebut, kehancuran dipahami sebagai konsekuensi etis, bukan sekadar kegagalan politik. Ini menegaskan bahwa dalam imajinasi Sunda, kebijaksanaan berada di atas takhta.

Prinsip silih asih, silih asah, silih asuh bukan sekadar slogan kultural, melainkan fondasi sosial. Konflik tidak dipandang sebagai arena pembuktian kekuatan, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan. Dalam filsafat resi, menguasai diri sendiri memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan menaklukkan orang lain.

Karena itu, sejarah Sunda relatif minim narasi penaklukan dan perang ekspansif.

Label “pengalah” yang kerap dilekatkan pada orang Sunda seharusnya dibaca ulang. Mengalah dalam kerangka etos resi bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Diam bukan ekspresi ketakutan, melainkan strategi etis untuk menjaga harmoni sosial. Ini bukan kelemahan, melainkan pilihan peradaban.

Masalahnya, narasi sejarah nasional terlalu lama dibangun dengan kacamata kekuasaan, siapa menaklukkan siapa, siapa membangun paling besar, siapa paling keras bersuara. Dalam kacamata ini, peradaban yang memilih jalan sunyi akan selalu terlihat kalah. Sunda menjadi korban dari cara membaca sejarah yang bias terhadap agresi dan monumentalitas.

Sudah saatnya karakter Sunda dibaca sebagai ekspresi kesadaran budaya, bukan kekurangan. Sunda tidak gagal menjadi peradaban besar; Sunda memilih untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai pusat kehidupan. Dalam situasi dunia yang hari ini dilanda krisis etika, kekerasan, dan kerakusan kekuasaan, pilihan peradaban semacam ini justru terasa relevan.

Sunda tidak lemah. Kita yang terlalu lama salah membaca sejarah.

Editor – Ray

Persembahanku pada Hyang Paduka Prabu Silihwangi.