Breaking News
light_mode

Kepengurusan Baru PAMKI Bali Dikukuhkan, Peran Penting Penjaga Bali dari Penyakit Infeksi

  • account_circle Ray
  • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dalam acara Pelantikan Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) Cabang Bali Masa Bakti 2025 -2028, mengesahkan Dr. dr. I Wayan Agus Gede Manik Saputra, M.Ked.Klin., Sp.MK., masa bakti 2025 – 2028, yang menggantikan Prof. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp.MK(K)., masa bakti 2022-2025, pada Denpasar, 13 Desember 2025.

Dalam sambutannya Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PAMKI, Prof. Dr. sc. agr. dr. Anis Karuniawati, Sp.MK(K), Ph.D., menekankan pentingnya sosok Sp.MK (Spesialis Mikrobiologi Klinik) pada masa Covid -19 melanda negeri.

“Sampai tidak libur dalam menjaga dan bermanfaat bagi masyarakat”

Ia juga berharap kepada anggota PAMKI dapat maju bersama untuk kepentingan kesehatan negara Indonesia. Belum lagi pujian yang dilakukannya tentang tersebarnya peran Sp.MK di Bali sampai di pelosok – pelosok daerah.

“Mungkin PAMKI Bali bisa membuat dokumentasi terhadap keberhasilan tersebut agar bisa dighetok tularkan kepada daerah lainnya diluar Bali, ” Ungkapnya.

Prof. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp.MK(K)., ketua PAMKI Bali sebelumnya.

PAMKI yang memiliki 23 PAMKI cabang, di seluruh Indonesia dan terus berkembang, acara ini juga merupakan sosialisasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Pihak Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi Bali. Dimana transformasi Kesehatan dikatakan harus dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

“Mohon juga kepada pimpinan kepala daerah mungkin masih terjadi efisieansi tetapi untuk penyakit infeksi harus menjadi prioritas”

“Sehingga diperlukan peran Mikrobiologi Klinik dalam menanganinya, yang belum tentu dapat diatasi oleh profesi lainnya, ” Ungkap Ketua Umum PP PAMKI.

PAMKI juga dapat bekerja di Komunitas, Tuberculosis (TB) yang masih menjadi nomer 2 terbanyak yang terjangkit di Indonesia selain penyakit infeksi lainnya, tentu ini bisa ikut meringankan pekerjaan pemerintah daerah.

Kemudian berlanjut menanyai pihak DR. Dr. I Made Sudarmaja, M.Kes., selaku ketua IDI wilayah Bali dengan masa bakti 2024 – 2027, yang menyebutkan bahwa profesi Mikrobiologi Klinik dapat menolong profesi dokter lainnya untuk dapat menunjukan bukti nyata bila terjadi tuntutan.

“UU kesehatan yang baru resiko tuntutan kepada dokter itu tinggi, sebelum melakukan terapi kepada pasien dokter harus berbasis bukti atau Evidence-based, ” Ujar Sudarmaja dalam wawancaranya.

Ia juga menekankan bahwa PAMKI – lah sebuah organisasi yang dapat menemukan itu. Apa obat yang tepat yang harus diberikan kepada pasien, penyebab pasien itu panas itu termasuk infeksi virus atau bakteri dan lain sebagainya merupakan peran dari organisasi PAMKI.

Ia juga menekankan bahwa penyakit Lepra, Rabies dan lain sebagainya yang sepintas terlihat sudah lenyap tentu diperlukan kepastian dari pihak Mikrobiologi klinik adanya sebuah riset yang musti dilakukan terlebih dahulu sebelum menyatakan hal semacam itu.

Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) Cabang Bali Masa Bakti 2025 -2028.

“Saya berharap PAMKI dapat menjaga kompetensi anggotanya, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Kemudian saya berharap PAMKI juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengatur distribusi, menemukan lowongan dan lain sebagainya, ” Jelas Ketua IDI Bali.

Kemudian berlanjut ke Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Putu Camellia, M.Kes, menerangkan bahwa hubungan pemerintah terhadap PAMKI ini sungguh erat sekali, apalagi semasa wabah Covid -19 berlangsung.

“Setelah itu berlalu, Pemerintah masih memerlukan organisasi semacam PAMKI ini seperti program resestensi antibiotika (SAJAKA) dan mendorong penelitian – penelitian berbasis infeksi, ” Sebutnya.

Ia juga menghimbau PAMKI agar solid dan dapat bersinergi dengan program – program pemerintah Provinsi Bali. Ia juga berharap ujung dari hasil riset dan penelitian nantinya harus berguna buat masyarakat luas.

“Tuan kita adalah masyarakat, jadi saya berharap keberhasilan suatu program itu kelak berguna bagi masyarakat luas”

Menanyakan anggaran yang masih minim dan seperti memandang sebelah mata terhadap keberadaan Mikrobiologi Klinis ini, dokter Camellia ini mohon melihat kontribusi itu harus dilihat dalam arti luas.

“Kita harus melihat itu dari 2 arah, dari sisi pemerintah dan juga sisi perhimpunan. Bila satu saja berjalan tidak akan jalan, jadi program pemerintah dan PAMKI sendiri harus berjalan bersama dan bersinergi, saling rangkul jadi kalo melihat hal itu harus dari big picturenya, “pesan dokter Camellia.

dr. I Wayan Agus Gede Manik Saputra, M.Ked.Klin., Sp.MK., selaku ketua PAMKI Bali terpilih juga menekankan bahwa pentingnya Sp. MK ini bagi pemerintah Bali karena Bali merupakan tujuan dari Wisatawan dunia.

“Betul sekali, peran Pemerintah sangat penting bagi organisasi profesi yang bergerak sebagai pendeteksi penyebab penyakit infeksi, guna mendukung kegiatan dari mereka kedepannya”

Setting manajemen laboratorium antimikroba itu perlu mendapatkan perhatian dan sentuhan dari pemerintah juga dalam menentukan regulasi peran dari Sp.MK di masing – masing Rumah Sakit di Bali.

“Tentu ini juga berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk penempatan Spesialis Mikrobiologi Klinik di masing – masing Rumah Sakit Negeri ataupun Swasta agar tujuan kita bersama bahwa penanganan penyakit infeksi harus memiliki kapasitas diagnostik laboratorium yang memadai, ” Ungkap Doktor Manik ini.

Penyebaran Sp.MK di Bali yang mendapat pujian dari Ketua Umum PAMKI itu, Doktor Manik menekankan bahwa itu merupakan peran dari ketua PAMKI Bali sebelumnya Prof. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp.MK(K).

“Prof Budayanti telah banyak berbuat untuk menyarankan dokter – dokter yang bertugas di seluruh Bali ini agar mengambil Sp.MK, itu membuat persediaan tenaga ahli tersebut tersedia di masing – masing kabupaten dan Kota, untuk Badung dalam waktu dekat ini akan tersedia, ” Sebutnya.

Kemudian acara berlanjut dengan memaparkan presentasi ilmiah dari perwakilan IDI Bali, Dinas Kesehatan Provinsi dan PP PAMKI. (Ray)

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (126)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jajaran manajemen dan Heartist Mercure Kuta Bali dalam perayaan Heartist Gratitude Week 2025, wujud syukur dan kebersamaan berlandaskan nilai Tri Kaya Parisudha.

    Mercure Kuta Bali Rayakan Heartist Gratitude Week dengan Semangat Tri Kaya Parisudha

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    KUTA, Bali — Mercure Kuta Bali dengan penuh semangat merayakan Heartist Gratitude Week 2025, perayaan tahunan dari Accor Hotels yang berlangsung dari 15 September hingga 3 Oktober 2025. Acara ini menjadi bentuk apresiasi terhadap seluruh Heartist—sebutan bagi karyawan Accor—atas dedikasi, ketulusan, dan pelayanan terbaik yang mereka berikan kepada setiap tamu. Tahun ini, perayaan Heartist Gratitude […]

  • Bangun Internet Starlink di Mentawai, Yogi Gilang Malah Jadi Terdakwa

    Bangun Internet Starlink di Mentawai, Yogi Gilang Malah Jadi Terdakwa

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Putra Sikakap ini membangun akses internet di wilayah 3T sejak 2023, tetapi kini ditahan di Rutan Anak Air dan menjalani persidangan di PN Padang atas dakwaan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin. PADANG — Upaya Yogi Gilang Arya Setia, putra daerah asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menghadirkan akses internet bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar […]

  • Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    TABANAN — Langkah penyegelan yang dilakukan DPRD terhadap PT BTID memicu perdebatan tajam di ruang publik. Tindakan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pembabatan kawasan mangrove, namun di sisi lain dinilai sejumlah pihak sebagai eksekusi sepihak yang berpotensi melanggar prosedur hukum dan menciptakan ketidakpastian investasi. Pemerhati kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat, Agung Wirapramana, menegaskan bahwa polemik […]

  • Penegakan Hukum Efisien dan Perlindungan Hukum Berkeadilan, Pilar Kepastian di Negara Hukum

    Penegakan Hukum Efisien dan Perlindungan Hukum Berkeadilan, Pilar Kepastian di Negara Hukum

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Penguatan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang efisien menjadi fondasi utama bagi terciptanya ketertiban, keamanan, serta jaminan keadilan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ramses Terry, praktisi hukum yang aktif di berbagai lembaga profesi seperti Indonesian Mining Lawyer Legal Consultant Association, Indonesian Mining Experts Association, Wakil Ketua Komite Hukum dan Investasi DPN Peradi, […]

  • Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Klungkung — Proyek pembangunan lift kaca di kawasan Banjar Adat Karangdawa, Desa Adat Dwi Kukuh Lestari, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, resmi dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Bali setelah mengantongi rekomendasi DPRD Bali serta dukungan dari Bupati Klungkung. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat adat yang merasa keputusan tersebut tidak berpihak pada upaya pemerataan pembangunan […]

  • KPK Bongkar Skema Pemotongan Dana Hibah Jatim, 30 Persen Mengalir ke Anggota DPRD

    KPK Bongkar Skema Pemotongan Dana Hibah Jatim, 30 Persen Mengalir ke Anggota DPRD

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi sistematis dalam pengelolaan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Hasil evaluasi menunjukkan, hingga 30 persen dari dana hibah dipotong untuk kepentingan pribadi dan ijon anggota DPRD. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan skema pemotongan itu dilakukan oleh koordinator lapangan. Dari jumlah […]

expand_less