Breaking News
light_mode

Purbaya Soroti Kualitas Buruk Sistem Coretax: “Selevel Anak SMA”

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan mengkritik kualitas sistem pelaporan pajak Coretax yang selama ini dikeluhkan publik. Ia menyebut program tersebut dibangun dengan mutu yang sangat rendah, bahkan menilainya “setara hasil kerja anak SMA.”

Purbaya mengaku telah membentuk tim ahli teknologi informasi untuk menelusuri akar persoalan dan memperbaiki sistem tersebut. Namun, langkah pembenahan belum bisa dilakukan sepenuhnya lantaran Kementerian Keuangan masih terikat kontrak dengan perusahaan asal Korea Selatan sebagai pengembang utama Coretax.

“Saya bilang satu bulan bisa diperbaiki, tapi karena masih terikat kontrak, kami tidak bisa masuk penuh. Proyek ini dibangun empat tahun dengan banyak kendala, tapi saya yakin kalau nanti sudah diserahkan ke kita, Januari atau Februari sudah bisa selesai,” ujar Purbaya, Jumat (24/10/2025).

Setelah memperoleh akses terbatas terhadap kode sumber (source code), tim Kemenkeu justru dibuat terkejut. “Begitu dilihat orang saya, katanya ini seperti dikerjakan programmer baru lulus SMA. Jadi yang ngerjain bukan level jago,” ungkapnya.

Ia menilai kualitas pengerjaan perusahaan LG sebagai kontraktor utama tidak lebih unggul dari pengembang lokal, meski fasilitas dan perangkat keras proyek ini terbilang canggih. Purbaya pun menyinggung kecenderungan sebagian pihak yang mudah terkesima dengan label asing.

“Indonesia sering terkecoh dengan hal-hal berbau asing. Begitu dengar K-pop, langsung kagum. Tapi di dunia pemrograman beda, ini bukan soal nyanyi atau film,” ujarnya menyindir.

Ke depan, Purbaya memastikan perbaikan sistem Coretax akan ditangani langsung oleh tenaga ahli Indonesia agar tak lagi bergantung pada pihak luar. Ia juga menyoroti pemborosan anggaran pada sisi keamanan yang dinilai terlalu berlebihan.

“Belanja untuk Coretax ini besar, tapi banyak perangkat yang overkill — mahal, rumit, dan bahkan sudah usang. Padahal SDM kita mampu mengatasinya,” tegasnya.

Ia optimistis, setelah kode sumber resmi diserahkan ke pihak Kemenkeu, sistem Coretax dapat segera diperbaiki dan disempurnakan. “Masih banyak kekurangan, tapi kemajuannya sudah signifikan. Begitu kode diserahkan dan bisa kami ubah sendiri, saya yakin masalahnya cepat beres,” pungkas Purbaya. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Handara Resort Tegaskan Patuh Regulasi, Segel Lokasi Dinilai Prematur

    Handara Resort Tegaskan Patuh Regulasi, Segel Lokasi Dinilai Prematur

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    SINGARAJA – Kawasan Handara Golf & Resort Bali, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, yang saat ini mendapat sorotan dari Panitia Khusus (PANSUS) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali membuat kebingungan legal hukum pihak Handara Golf & Resort Bali. Ini lantaran pihak PANSUS TRAP bersama gabungan Satpol PP Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali […]

  • Kebebasan Pers Dipertaruhkan! ID Wartawan CNN Indonesia Dicabut di Istana

    Kebebasan Pers Dipertaruhkan! ID Wartawan CNN Indonesia Dicabut di Istana

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    Jakarta, 28 September 2025 – Polemik kebebasan pers kembali mencuat setelah kartu identitas liputan (ID Card) milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Pencabutan tersebut dilakukan usai Diana melontarkan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik. […]

  • Memang Penjara Muat? Ramai Warganet Sindir Pelaporan Massal Meme Bahlil

    Memang Penjara Muat? Ramai Warganet Sindir Pelaporan Massal Meme Bahlil

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    JAKARTA – Gelombang reaksi publik menyeruak setelah seorang konten kreator, DJ Donny, menyoroti langkah hukum terhadap pembuat dan penyebar meme Menteri Investasi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam video yang diunggah pada Selasa, 21 Oktober 2025, Donny menampilkan data akun-akun yang ikut membuat maupun membagikan meme tersebut, sambil menyindir keras rencana pelaporan massal […]

  • Sat Samapta Polresta Denpasar Atur Lalu Lintas Pagi di Zona Rawan Macet, Arus Lancar dan Terkendali

    Sat Samapta Polresta Denpasar Atur Lalu Lintas Pagi di Zona Rawan Macet, Arus Lancar dan Terkendali

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    DENPASAR — Dalam upaya mengurai kemacetan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Sat Samapta Polresta Denpasar menggelar kegiatan pengaturan lalu lintas (PH pagi) di sejumlah titik rawan macet di wilayah ZONA 8, Senin pagi (23/6). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Adnyana T.J., S.Sos., S.H., M.M., yang turun langsung […]

  • Garda Media Group Salurkan Ratusan Paket Bantuan untuk Korban Banjir Denpasar

    Garda Media Group Salurkan Ratusan Paket Bantuan untuk Korban Banjir Denpasar

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Wilayah yang Belum Terjamah Bantuan Pemerintah Kini Dapat Perhatian DENPASAR – Banjir besar yang melanda sejumlah titik di Kota Denpasar dalam beberapa hari terakhir meninggalkan luka mendalam bagi warga. Tidak hanya merendam rumah dan fasilitas umum, bencana ini juga memutus akses jalan, membuat banyak keluarga kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. Ironisnya, hingga kini masih ada sejumlah […]

  • Nikah Siri dan Poligami Ilegal Terancam Pidana 6 Tahun dalam KUHP Baru

    Nikah Siri dan Poligami Ilegal Terancam Pidana 6 Tahun dalam KUHP Baru

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Pemerintah resmi menetapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur sanksi pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin resmi negara. Aturan ini menjadi bagian dari upaya negara memperkuat perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak, sekaligus menertibkan administrasi perkawinan di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, setiap perkawinan diwajibkan untuk […]

expand_less