Maike Jetwings Tour & Travel Usulkan Tempel QRIS Pada Armada Miliknya, Dorong Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing Bali

Jetwings usulkan QRIS PWA dipasang pada 60 armada wisata untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran wisman, menekan kebocoran pungutan, dan memperkuat pengawasan pariwisata Bali.

BADUNG – Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali membutuhkan keterlibatan lebih luas dari pelaku industri pariwisata. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem pembayaran di pintu masuk, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan melalui jaringan transportasi wisata, hotel, hingga akomodasi privat.

Gagasan tersebut disampaikan Maike, pemilik Jetwings Tour & Travel, yang mengusulkan pemasangan barcode QRIS PWA pada sekitar 60 unit armada bus besar, premium car, dan kendaraan komuter yang dioperasikan dalam layanan pariwisatanya.

Menurut gagasan tersebut, kendaraan wisata dapat menjadi salah satu titik pengingat sekaligus sarana pembayaran bagi wisatawan asing yang belum memenuhi kewajiban pungutan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempersempit celah kebocoran akibat wisatawan yang belum membayar, termasuk potensi ketidakpatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam perjalanan wisata, seperti tour leader (TL), pemandu wisata, dan pengemudi yang memungut tetapi tidak menyetorkan.

Maike menilai keterlibatan pelaku usaha transportasi pariwisata dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan pengawasan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan di satu lokasi.

“Kalau gagasan ini diterapkan oleh pelaku pariwisata, akan sangat efektif untuk mengoptimalkan PWA. Pemerintah juga perlu memperluas pengawasan agar wisatawan asing yang belum membayar pungutan dapat terpantau,” demikian inti usulan Maike berdasarkan keterangan yang disampaikan.

PWA sendiri telah diberlakukan di Bali sejak 14 Februari 2024 dengan tarif Rp150.000 bagi setiap wisatawan asing. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendukung perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.

QRIS di Armada Wisata Jadi Solusi yang Ditawarkan

Usulan tersebut dinilai relevan dengan tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Januari 2026, penerimaan PWA sepanjang 2025 mencapai Rp369 miliar dari sekitar 2,46 juta wisatawan asing yang membayar. Persentase kepatuhannya masih berkisar 34,8 persen dari total kunjungan wisman.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali memasang target penerimaan PWA sebesar Rp500 miliar pada 2026. Hingga 20 September 2026, tingkat pembayaran dilaporkan meningkat menjadi sekitar 43 persen.

Dalam keterangan lainnya, Maike juga memasang rambu gambar memperlihatkan papan pemberitahuan keselamatan penumpang (Passenger Safety Notice) yang dipasang pada bagian belakang sandaran kursi penumpang di dalam kendaraan atau bus pariwisata.

Terdapat dua pesan utama dalam pemberitahuan tersebut:

Do Not Leave Valuables – Penumpang diimbau tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Pesan ini dilengkapi ilustrasi larangan meninggalkan barang di dalam bus.

Fasten Your Seatbelt – Penumpang diwajibkan atau diimbau untuk selalu mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan.

Sistem itu juga mendorong program keselamatan wisatawan dan mengantisipasi berbagai risiko kehilangan barang selama perjalanan.

“Itu sempat ramai di medsos Tiongkok daratan sana, yang mengatakan ada barang yang hilang, sehingga ini dapat menjadi potensi buruk bagi kemajuan Pariwisata kita, “jelasnya.

Dengan sistem barcode yang terintegrasi, kendaraan wisata berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pelayanan dan pengawasan perjalanan. Namun, penerapannya perlu dikoordinasikan dengan pemerintah dan pengelola sistem PWA agar pembayaran benar-benar masuk melalui kanal resmi, tercatat, serta tidak menimbulkan pungutan ganda.

Pengawasan Vila Privat dan Hotel Tak Berizin Perlu Diperkuat

Selain sektor transportasi, Maike menyoroti persoalan akomodasi wisata, khususnya vila privat yang diduga beroperasi tanpa izin dan belum sepenuhnya terpantau oleh pemerintah.

Menurutnya, pengawasan PWA tidak boleh hanya menyasar wisatawan yang menggunakan jasa perjalanan atau menginap di hotel resmi. Wisatawan asing yang menyewa vila pribadi juga harus mendapatkan perhatian agar kewajiban pungutan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Persoalan ini berkaitan dengan penertiban usaha pariwisata secara menyeluruh. Kementerian Pariwisata dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya juga menyoroti keberadaan akomodasi privat yang tidak memiliki perizinan usaha. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha hotel dan penginapan yang telah memenuhi kewajiban perizinan.

Maike berpandangan, pemerintah perlu membangun sistem informasi yang mampu menghubungkan data wisatawan, pengelola akomodasi, transportasi, dan pelaku perjalanan wisata. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan lebih terarah, termasuk terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah.

Di sisi lain, Maike juga mengusulkan keterlibatan bagian kasir hotel dalam membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran PWA. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian insentif atau penghargaan kepada petugas maupun mitra yang berkontribusi dalam meningkatkan pembayaran pungutan wisatawan asing.

Ia menilai skema insentif perlu dirancang secara transparan dan terukur. Pemerintah dapat mempelajari praktik pengelolaan industri perhotelan di negara lain, termasuk Malaysia, sebagai bahan perbandingan dalam membangun sistem pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif.

“Langkahnya harus dilakukan satu demi satu. Informasi dan komunikasi dari pelaku pariwisata sangat membantu pemerintah untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan,” menjadi salah satu pesan dalam gagasan yang disampaikan Maike.

Baginya, optimalisasi PWA bukan semata-mata mengejar angka pendapatan daerah. Kebijakan tersebut juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali.

Di balik berbagai keluhan mengenai pelayanan pariwisata Bali, menurut gagasan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang perlu dibenahi bersama, mulai dari pengawasan usaha, kepatuhan terhadap regulasi, hingga koordinasi antarpelaku industri.

Karena itu, keterlibatan perusahaan transportasi wisata, hotel, agen perjalanan, pemandu wisata, dan pengelola akomodasi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan PWA.

Usulan Jetwings Tour & Travel ini menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan Pemprov Bali. Pemerintah tetap perlu mengkaji aspek teknis, legalitas, integrasi pembayaran, serta mekanisme pengawasan sebelum menerapkannya secara luas.

Jika kolaborasi tersebut dapat diwujudkan, armada wisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga berpotensi menjadi mitra pemerintah dalam membangun pariwisata Bali yang lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab.

Menghubungi I Ketut Yadnya Winarta, S.S., M.Par., Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, menyebutkan Akses data realisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali terbatas, Senin (9/11).

“Bahwa data capaian PWA hanya dapat diakses kepala dinas,” Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi Gatra Dewata melalui WhatsApp, Senin (9/11).

“Saya tidak bisa lihat update,” jelasnya.

Terkait fungsi QR Code, Winarta mengatakan bukti pembayaran dapat diperiksa menggunakan perangkat tertentu.

“Kalau dari QR Code bukti pembayaran, kalau dicek dengan alat akan terlihat,” ungkapnya.

Menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya belum merespon pesan singkat awak media soal target PWA sampai berita ini turun.

Editor – Ray