45.365 Kasus Gigitan Rabies di Bali, Vaksinasi dan Pengendalian Anjing Diperkuat

Dinkes Bali mencatat 45.365 kasus gigitan hewan penular rabies dan tujuh kematian hingga Agustus 2026, mendorong penguatan vaksinasi, pendataan populasi anjing, serta kolaborasi lintas sektor.

DENPASAR – Kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di Bali masih menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat 45.365 kasus gigitan dengan tujuh orang meninggal dunia akibat rabies.

Data tersebut menunjukkan pengendalian rabies di Pulau Dewata masih membutuhkan kerja bersama, tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengawasan populasi anjing, edukasi masyarakat, pelaporan kasus, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal apabila korban tidak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat. Karena itu, masyarakat yang mengalami gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies diminta segera mendapatkan pertolongan medis.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. I Wayan Sunada, SP., M.Agb., menekankan bahwa pengendalian rabies membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pembentukan Satgas Pengendalian Rabies Bali Tahun 2026 menjadi salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga masyarakat.

“Pengendalian rabies tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara sektor kesehatan, peternakan, pemerintah desa, desa adat, aparat keamanan, akademisi, komunitas, dan masyarakat,” ujar Sunada.

Menurut dia, tanggung jawab pemilik hewan menjadi bagian penting dalam pencegahan. Pemilik anjing tidak cukup hanya menyediakan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga harus memperhatikan vaksinasi, pengendalian reproduksi, pengawasan serta memastikan hewan tidak membahayakan lingkungan sekitar.

Tingginya kasus gigitan juga menjadi perhatian Dinas Kesehatan Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bali, dr. I Gusti Ayu Raka Susanti, M.Kes., sebelumnya meminta masyarakat tidak mengabaikan setiap kejadian gigitan.

“Kalau pun mengalami gigitan, segera ke faskes,” kata Raka Susanti.

Dinkes Bali mencatat tujuh kematian akibat rabies sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Sebagian kasus kematian tersebut berkaitan dengan korban yang tidak melaporkan kejadian gigitan sehingga tidak mendapatkan penanganan medis sejak awal.

Penanganan terhadap korban gigitan tidak otomatis berarti seluruh korban mendapatkan vaksin antirabies (VAR). Petugas kesehatan akan melakukan penilaian berdasarkan kondisi korban serta karakteristik dan status hewan yang menggigit, termasuk apakah hewan tersebut dapat dipantau atau tidak.

Selain aspek kesehatan manusia, pengendalian populasi anjing menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali, Drh. I Dewa Made Anom, mendorong pendekatan yang mencakup vaksinasi, sterilisasi, identifikasi, pendataan, edukasi dan pengawasan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip One Health yang melihat kesehatan manusia, hewan dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Prof. Dr. Drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., juga menempatkan pelayanan veteriner dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian penting dalam mendukung pengendalian rabies sekaligus memperkuat kemandirian desa.

Sementara itu, pengawasan lalu lintas hewan menjadi lapisan pencegahan lainnya. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, Heri Yuwono, A.Pi., S.Pi., M.P., menegaskan fungsi karantina sebagai bagian dari sistem pertahanan hayati Bali.

Mobilitas manusia dan hewan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Gilimanuk serta pintu masuk lainnya membuat pengawasan pergerakan hewan tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular.

Gubernur Bali Wayan Koster juga mendorong penguatan edukasi masyarakat mengenai rabies. Ia menilai pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau tenaga kesehatan hewan, tetapi membutuhkan kesadaran pemilik hewan.

“Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama melalui kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab,” ujar Koster.

Koster juga mendorong vaksinasi rutin terhadap anjing, larangan membiarkan hewan berkeliaran, serta sterilisasi sebagai bagian dari pengendalian populasi.

Dari sisi masyarakat, langkah pertolongan pertama setelah terkena gigitan juga sangat penting. Luka perlu segera dicuci menggunakan sabun dan air mengalir selama sekitar 15 menit, kemudian dibersihkan dengan antiseptik sebelum korban mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan sesuai indikasi.

Masyarakat juga diminta melaporkan kejadian gigitan kepada petugas agar kondisi hewan yang menggigit dapat ditindaklanjuti dan risiko penularan dapat segera diantisipasi.

Penguatan gerakan bersama tersebut akan menjadi salah satu pesan utama World Rabies Day (WRD) Bali 2026. Kegiatan peringatan dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2026 di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar.

Sejumlah kegiatan disiapkan, di antaranya vaksinasi rabies gratis, sterilisasi, pet fun walk, lomba anjing sehat, serta edukasi mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan. Secara global, World Rabies Day 2026 mengusung tema “Stronger Together” yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya eliminasi rabies.

Dengan masih tingginya kasus gigitan, upaya menuju Bali bebas rabies membutuhkan kesinambungan program. Vaksinasi memberikan perlindungan, data menjadi dasar pengambilan kebijakan, layanan kesehatan memastikan korban memperoleh penanganan, sementara pemilik hewan memegang peran penting dalam mencegah anjing berkeliaran dan menjaga status vaksinasi.

Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dokter hewan, akademisi, desa adat, komunitas serta masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan rabies di Bali.

Editor – Ray