Prabowo Luncurkan Paket Ekonomi 2025 Senilai Rp16,23 Triliun
- account_circle Admin
- calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun. Pengumuman kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025). Turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Airlangga menegaskan bahwa Paket Ekonomi 2025 berfokus pada pemulihan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor pekerja informal dan UMKM.
“Presiden Prabowo memberi arahan agar paket ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Fokusnya adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja di tengah tekanan global,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan delapan program unggulan, antara lain program magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara UMP (Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan), pembebasan PPh 21 sektor pariwisata selama tiga bulan, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan, hingga subsidi iuran JKK dan JKM sebesar 50% bagi pekerja non-upah seperti mitra ojol, kurir, hingga sopir angkutan.
Selain itu, relaksasi bunga KPR/KPA melalui program MLT BPJS Ketenagakerjaan juga akan diterapkan dengan bunga maksimal BI Rate + 3%. Pemerintah turut menggulirkan program padat karya tunai lewat Kementerian Perhubungan dan PUPR, percepatan deregulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, serta dukungan bagi UMKM lewat pemasaran digital dan peningkatan kualitas pemukiman di wilayah perkotaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, langkah ini diharapkan mampu memberi stimulus positif bagi masyarakat.
“Paket ini didesain untuk menahan guncangan eksternal sekaligus memberikan bantalan sosial bagi kelompok rentan, khususnya pekerja sektor informal dan UMKM,” jelasnya.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan ini merupakan sinyal positif, namun menekankan pentingnya pengawasan agar tepat sasaran.
“Program ini bisa membantu menggerakkan konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli. Tapi yang harus diperhatikan adalah efektivitas penyaluran dan pengawasan, agar tidak sekadar menjadi program populis,” ujarnya saat dihubungi.
Dengan peluncuran Paket Ekonomi 2025 ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus melindungi masyarakat lapisan bawah. (Tim)
Saat ini belum ada komentar