Breaking News
light_mode

Polemik BPJS PBI Nonaktif, Ancaman Nyata bagi Pasien Cuci Darah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kembali menuai sorotan publik. Kebijakan tersebut dinilai berdampak serius terhadap kelompok rentan, terutama pasien cuci darah yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan negara.

Sorotan tajam disampaikan Purbaya yang menilai penonaktifan PBI tanpa mekanisme transisi dan perlindungan khusus bagi pasien penyakit kronis telah memunculkan persoalan kemanusiaan. Menurutnya, pasien gagal ginjal yang membutuhkan terapi hemodialisis rutin berada dalam posisi paling rawan akibat kebijakan tersebut.

“Ini bukan semata urusan administrasi. Ini soal keselamatan manusia. Pasien cuci darah tidak bisa menunda pengobatan. Jika terhenti, risikonya bisa fatal,” tegas Purbaya.

Di lapangan, dampak kebijakan ini mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah pasien mengaku tidak dapat mengakses layanan kesehatan atau diminta menanggung biaya pengobatan yang besar karena status kepesertaan BPJS PBI mereka mendadak dinyatakan tidak aktif. Kondisi tersebut membuat keluarga pasien kebingungan, bahkan ada yang terpaksa mencari pinjaman demi kelangsungan terapi.

Purbaya menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, serta sistem verifikasi penerima PBI yang belum optimal. Akibatnya, warga tidak mampu yang seharusnya memperoleh perlindungan justru terdampak kebijakan.

“Rakyat sudah hidup dalam keterbatasan. Jangan lagi dibebani kebijakan yang tidak berpihak. Negara seharusnya hadir untuk melindungi, bukan mempersulit,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah bersama BPJS Kesehatan segera mengambil langkah cepat berupa reaktivasi darurat bagi peserta PBI yang terdampak, khususnya pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, dan penyakit jantung. Selain itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Hingga kini, polemik kepesertaan BPJS PBI nonaktif masih terus bergulir. Di tengah tarik-menarik kebijakan dan persoalan data, masyarakat kecil kembali berharap negara tidak abai terhadap penderitaan yang mereka alami.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • CommFest 2026 LSPR Bali Tampilkan Proyek Komunikasi Mahasiswa yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    CommFest 2026 LSPR Bali Tampilkan Proyek Komunikasi Mahasiswa yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Ray
    • 611Komentar

    Denpasar – LSPR Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan komunikasi yang berbasis praktik melalui penyelenggaraan LSPR Communication Festival (CommFest) 2026 bertajuk Wave of Communication. Kegiatan yang digelar di Auditorium LSPR Bali, Jumat (3/7), menjadi ajang bagi mahasiswa Public Relations dan Marketing Communication Batch 5 mempresentasikan berbagai proyek komunikasi yang telah memberikan manfaat langsung kepada […]

  • Kasat Pol PP Bali Bantah Absen di RDP Pansus TRAP, Tegaskan Hadir dan Ikuti Rapat Bersama BTID

    Kasat Pol PP Bali Bantah Absen di RDP Pansus TRAP, Tegaskan Hadir dan Ikuti Rapat Bersama BTID

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 5Komentar

    DENPASAR — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, membantah isu yang menyebut dirinya tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (11/5/2026). Di sela-sela jalannya rapat di Gedung DPRD Bali, Kasat […]

  • Kuasa Hukum Darmawan Laporkan Mantan Direskrimum Polda Bali ke Propam, Dugaan Rekayasa BAP dan Alat Bukti

    Kuasa Hukum Darmawan Laporkan Mantan Direskrimum Polda Bali ke Propam, Dugaan Rekayasa BAP dan Alat Bukti

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    Laporan disampaikan Jumat, 25 September 2026, setelah kuasa hukum menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan perkara Subak Kerdung di PN Denpasar. DENPASAR – Perkara dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Darmawan menyatakan telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan […]

  • Terima Opini Ombudsman RI, Kantah Badung Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Bebas Maladministrasi

    Terima Opini Ombudsman RI, Kantah Badung Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Bebas Maladministrasi

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 1Komentar

    Badung – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung menerima penyampaian opini hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Kamis (26/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus langkah preventif untuk meminimalkan potensi maladministrasi di sektor pertanahan. Penilaian yang disampaikan Ombudsman memuat sejumlah catatan, arahan, serta rekomendasi perbaikan guna […]

  • Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Klungkung — Proyek pembangunan lift kaca di kawasan Banjar Adat Karangdawa, Desa Adat Dwi Kukuh Lestari, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, resmi dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Bali setelah mengantongi rekomendasi DPRD Bali serta dukungan dari Bupati Klungkung. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat adat yang merasa keputusan tersebut tidak berpihak pada upaya pemerataan pembangunan […]

  • Imigrasi Luncurkan Global Citizenship of Indonesia, Jawab Polemik Kewarganegaraan Ganda

    Imigrasi Luncurkan Global Citizenship of Indonesia, Jawab Polemik Kewarganegaraan Ganda

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 2790Komentar

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi meluncurkan kebijakan baru bernama Global Citizenship of Indonesia (GCI), sebuah terobosan yang diklaim mampu menjawab persoalan kewarganegaraan ganda tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Program ini menawarkan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing yang memiliki keterikatan darah, kekerabatan, historis, atau hubungan […]

expand_less