Meme Viral Kritik Syarat Wapres Lebih Rendah dari Pekerja Umum
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“GWS Negeri Ku” Jadi Simbol Kekecewaan Anak Muda
JAKARTA – Sebuah meme yang menampilkan kritik tajam terhadap standar pendidikan dalam dunia kerja dan politik Indonesia mendadak viral di media sosial. Meme tersebut menyoroti ironi antara syarat pendidikan untuk melamar pekerjaan umum yang mewajibkan minimal pendidikan Sarjana (S1), sementara syarat untuk mendaftar sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia hanya membutuhkan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam gambar tersebut, terlihat seorang perempuan berhijab tengah memandangi sebuah lukisan bertuliskan:
“Daftar kerja minimal S1, daftar wapres minimal SMA”
dan disusul dengan tulisan bernada satire:
“GWS negeriku.”
(GWS: Get Well Soon atau “lekas sembuh”, sebuah sindiran halus terhadap kondisi negeri).
Meme ini memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang menyebutnya sebagai bentuk refleksi kritis terhadap ketimpangan dan rendahnya standar yang ditetapkan dalam sistem politik Indonesia, khususnya dalam hal pendidikan bagi pejabat tinggi negara.
“Bayangkan saja, rakyat biasa dituntut setinggi-tingginya untuk bekerja, tapi mereka yang memimpin kita tidak dituntut sama,” komentar akun @rakyatlogis di media sosial X.
Para pengamat politik menilai sindiran ini mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap sistem meritokrasi yang tidak konsisten.
“Ini bukan semata soal ijazah, tapi soal bagaimana negara memberi teladan dan standar kepada rakyatnya,” ujar analis politik dari Universitas Indonesia, Rika Anggraini.
Meski demikian, secara hukum, UUD 1945 dan aturan turunan lainnya memang tidak mensyaratkan pendidikan tinggi bagi calon presiden maupun wakil presiden. Hal ini dianggap sebagai bentuk keterbukaan demokrasi yang memungkinkan siapa pun dari latar belakang apa pun untuk maju, asalkan memenuhi syarat formal lainnya.
Namun, meme ini kembali membangkitkan diskusi penting, apakah sudah waktunya standar kepemimpinan nasional ikut dievaluasi dan disesuaikan dengan tantangan zaman? (Ray)
Saat ini belum ada komentar