Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Kuta Selatan Terkuak, Eks Karyawan Beberkan Sistem Kerja “Abu-Abu” dan Intimidasi

Badung, Bali — Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan mencuat di kawasan Jalan Labuansait, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Seorang mantan karyawan berinisial R.M.C.A. mengungkap sejumlah praktik yang dinilai tidak profesional, merugikan pekerja, hingga mengarah pada intimidasi di lingkungan kerja.

Dalam keterangannya pada Kamis (3/4/2026), R.M.C.A. memaparkan bahwa persoalan bermula dari struktur perusahaan yang dinilai tidak jelas dalam pembagian kewenangan. Ia menyebut terdapat tiga entitas yang saling terhubung, yakni PT Melali sebagai induk perusahaan, serta dua tenant operasional, Rahmana dan CV Buda Dharma Jaya.

Menurutnya, secara administratif seluruh karyawan berada di bawah kendali satu pihak berinisial Y., namun dalam praktik operasional, perintah kerja kerap datang dari pihak lain. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan kebingungan sekaligus konflik internal.

“Secara struktur terlihat rapi, tapi di lapangan berbeda. Yang memberi perintah dan yang bertanggung jawab tidak selalu sama,” ujarnya.

Situasi disebut mulai memburuk setelah pergantian manajemen HRD kepada sosok berinisial F. Sejumlah kebijakan baru diterapkan tanpa sosialisasi, termasuk penghapusan uang makan yang sebelumnya menjadi bagian dari pendapatan rutin karyawan.

“Uang makan itu sudah masuk dalam perhitungan gaji. Ketika dihapus, penghasilan otomatis berkurang,” kata R.M.C.A.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, memicu gelombang pengunduran diri di berbagai divisi. Namun, alih-alih melakukan rekrutmen ulang, manajemen justru membebankan pekerjaan tambahan kepada karyawan yang tersisa.

“Ada yang merangkap tugas di luar job desk. Ini bukan efisiensi, tapi pemaksaan kerja,” tegasnya.

Puncak persoalan terjadi pada akhir Februari 2026 saat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan. R.M.C.A. mengaku diberhentikan secara verbal oleh seorang oknum warga negara asing berinisial J., tanpa disertai surat resmi pada saat itu.
Beberapa waktu kemudian, surat PHK diterbitkan dengan tanda tangan pihak lain, yakni Y. Hal ini dinilai menunjukkan ketidaksesuaian antara struktur organisasi dan pelaksanaan di lapangan.

“Yang memecat J., tapi yang menandatangani Y. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” ungkapnya.

Dalam dokumen resmi, PHK disebut dilakukan atas dasar performa dan efisiensi. Namun R.M.C.A. menilai tidak pernah ada evaluasi kinerja yang transparan. Ia bahkan mengaku mendapat pernyataan langsung bahwa keputusan tersebut dipengaruhi kondisi internal perusahaan.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan pelanggaran hak karyawan, khususnya bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurutnya, kompensasi yang diberikan tidak sesuai ketentuan.

“Seharusnya dibayar sesuai sisa kontrak, tapi yang diterima hanya satu bulan gaji,” katanya.

R.M.C.A. mengklaim dirinya memperoleh hak penuh setelah melakukan upaya hukum, sementara karyawan lain memilih diam karena tekanan dan minimnya pemahaman.
Tak hanya aspek administratif, ia juga mengungkap adanya tekanan psikologis di lingkungan kerja. Ia menggambarkan suasana rapat internal yang diwarnai tindakan tidak profesional, seperti berteriak hingga menunjuk karyawan secara intimidatif.

Situasi semakin tegang pasca-PHK, dengan adanya pihak-pihak yang berjaga di lokasi kerja, yang menurutnya menimbulkan rasa tidak aman bagi karyawan.

Sorotan juga diarahkan kepada peran HRD yang dinilai tidak menjalankan fungsi perlindungan tenaga kerja secara optimal. Bahkan, disebut terdapat pernyataan yang dianggap merendahkan karyawan yang ingin melapor ke dinas terkait.

Kasus kecelakaan kerja turut menjadi perhatian. R.M.C.A. mengaku harus membantu langsung rekan kerja yang mengalami kecelakaan akibat lambatnya respons perusahaan.

Dengan berbagai kejadian tersebut, ia menilai sistem kerja di perusahaan tersebut sudah tidak sehat dan membutuhkan perhatian serius dari pihak berwenang.
“Ini bukan hanya soal saya, tapi banyak orang. Kalau tidak ditindak, akan ada korban berikutnya,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen perusahaan yang disebut dalam laporan masih belum menjawab atau memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Editor – Ray