UMK Denpasar Jomplang dengan Kebutuhan Hidup Layak, Gung De: Tekanan Ekonomi Jadi Bom Waktu Sosial

DENPASAR – Tingginya angka bunuh diri di Bali, khususnya di Kota Denpasar, dinilai bukan sekadar persoalan kesehatan mental, melainkan dampak langsung dari tekanan ekonomi yang kian menyesakkan. Jurang lebar antara Upah Minimum Kota (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disebut sebagai pemicu utama stres rumah tangga yang berujung pada krisis sosial serius.

Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST alias Gung De seorang pengamat sosial dan juga Selretaris Organisasi ARUN Bali menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat Denpasar saat ini berada dalam situasi tidak sehat dan berbahaya. Ia menyoroti UMK Kota Denpasar tahun 2026 yang ditetapkan sekitar Rp 3,5 juta per bulan, jauh tertinggal dari standar KHL versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,2 juta per bulan. Selisih hampir Rp 2 juta tersebut dinilainya sebagai ketimpangan ekstrem yang mustahil ditutup oleh pekerja dengan penghasilan tetap.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah minus penghasilan yang harus ditanggung manusia hidup setiap bulan. Bagaimana mungkin orang bisa hidup layak kalau sejak awal sudah defisit?” tegas Gung De.

Ia menjelaskan, beban hidup masyarakat Bali tidak hanya sebatas kebutuhan dasar. Biaya pendidikan yang mahal, termasuk kewajiban sosial-budaya seperti pembelian baju endek, serta biaya tambahan kursus tari dan tabuh bagi anak-anak, menjadi tekanan berlapis bagi rumah tangga.

Di sisi lain, minimnya transportasi umum memaksa masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi, yang berarti cicilan motor dan biaya operasional rutin tak terhindarkan.
“Negara seolah menutup mata. Masyarakat dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang tidak adil. Ini menciptakan stres kronis di tingkat keluarga, dan pada titik tertentu, orang bisa kehilangan harapan,” ujarnya.

Gung De membandingkan kondisi Denpasar dengan DKI Jakarta. Di ibu kota, UMP berada di kisaran Rp 5,7 juta, sementara KHL sekitar Rp 5,8 juta. Selisihnya hanya sekitar Rp 100 ribu, jauh lebih rasional dibandingkan Denpasar yang mengalami gap hampir Rp 2 juta. Menurutnya, perbandingan ini menunjukkan ketimpangan kebijakan pengupahan yang serius di Bali.

“Denpasar adalah kota pariwisata internasional dengan biaya hidup tinggi, tapi upahnya diperlakukan seperti kota dengan ongkos hidup rendah. Ini ironi sekaligus kegagalan kebijakan,” katanya.

Ia memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, Bali sedang duduk di atas bom waktu sosial. Angka bunuh diri yang meningkat hanyalah gejala dari masalah struktural yang lebih besar, yakni ketidakmampuan sistem upah menopang kehidupan layak warganya.

“Kalau pemerintah daerah dan pusat terus abai, jangan kaget kalau tekanan ekonomi ini terus memakan korban. Ini bukan isu individual, ini tragedi sosial,” pungkas Gung De.

Editor – Ray