AWDI Kawal Pengesahan dan Pengukuhan Legalitas PP-PPKRI 2026

PP-PPKRI menata kembali kepengurusan dan legalitas organisasi, sementara AWDI mendorong pelestarian nilai perjuangan, persatuan, serta edukasi masyarakat di tengah arus informasi digital.

JAKARTA – Pengurus Pusat Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PP-PPKRI) menggelar agenda pengesahan badan hukum sekaligus pembacaan struktur kepengurusan baru di Resto Kaje Pakage, Jalan Cipinang Cempedak I/17, Jakarta Timur, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para pinisepuh, dewan penasihat, serta jajaran pengurus PP-PPKRI Pusat. Agenda juga mendapat pendampingan dan dukungan publikasi dari Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI).

Pembacaan struktur Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru disampaikan Sekretaris Jenderal PP-PPKRI, Carsim, di hadapan para pinisepuh dan jajaran pengurus organisasi.

Eko Darmawan: Melanjutkan Organisasi yang Memiliki Sejarah Perjuangan

Ketua Umum PP-PPKRI, Eko Darmawan, mengatakan kepengurusan yang dipimpinnya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengurus terdahulu, di antaranya Dedie Sutisna dan Jock Harris.

Menurut Eko, proses yang dilakukan bukan untuk mengambil alih organisasi, melainkan melanjutkan keberadaan organisasi yang memiliki sejarah perjuangan agar tetap dikenal dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

“Ini bukan mengambil alih, tetapi bagaimana melanjutkan organisasi yang memiliki sejarah perjuangan agar tetap dikenang dan diteruskan,” kata Eko.

Ia menjelaskan, komunikasi dengan para pinisepuh terus dilakukan, terutama mengingat sebagian tokoh senior PP-PPKRI kini telah berusia lanjut.

Bersama jajaran pengurus pusat, Eko juga menyebut pihaknya tengah melakukan pembenahan manajemen organisasi sekaligus menata aspek legalitas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ia menyampaikan bahwa proses pembenahan tersebut sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar.

AWDI Dorong Pelestarian Nilai Perjuangan

Ketua Umum AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, yang turut berperan dalam bidang penerangan dan publikasi PP-PPKRI, mengapresiasi langkah pembenahan organisasi tersebut.

Budi mengatakan PP-PPKRI memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa sehingga keberadaan organisasi dinilai perlu dijaga dan dilestarikan.

Menurutnya, nilai perjuangan dan patriotisme perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar semangat kebangsaan tetap terpelihara.

Budi juga mengajak para sesepuh dan pinisepuh PP-PPKRI untuk memberikan arahan serta masukan terhadap pembenahan kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Mengumpulkan yang berserak, mengajak dan menghimpun yang tertinggal, sehingga tetap menjadikan kita sebagai bangsa dan masyarakat pejuang NKRI yang tangguh dengan kebhinnekaannya,” ujar Budi.

Pinisepuh Ingatkan Amanah Kepengurusan

Pesan tersebut mendapat sambutan dari jajaran dewan penasihat dan para pinisepuh yang hadir.

Salah seorang anggota dewan penasihat berharap seluruh pengurus yang telah diberikan amanah dapat menjalankan tugas secara jujur, ikhlas, dan penuh dedikasi.

Ia juga mengingatkan agar kepengurusan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diwariskan para pejuang dan pendahulu bangsa.

Selain itu, seluruh jajaran organisasi didorong untuk memperbaiki berbagai persoalan internal serta membangun kembali organisasi dengan berpegang pada kebenaran dan kepentingan masyarakat.

AWDI Ajak Masyarakat Bijak Hadapi Hoaks

Dalam kesempatan tersebut, Budi Wahyudin Syamsu juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebhinnekaan di tengah dinamika situasi nasional.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong pembenahan aset, pemberantasan korupsi, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat dalam menghadapi informasi yang tidak benar di media sosial.

Menurut Budi, kemampuan memilah informasi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah persatuan dan kebhinnekaan.

Struktur Kepengurusan PP-PPKRI

Dalam agenda tersebut turut disampaikan struktur kepengurusan baru PP-PPKRI yang disebut telah memperoleh SK Kementerian Hukum tahun 2026.

Susunan yang disampaikan antara lain:

1. Eko Darmawan – Ketua Umum

2. Jock Aries Rahardjo – Ketua I

3. Carsim – Sekretaris Jenderal

4. Darsilah – Wakil Sekretaris Jenderal

5. Sakilah Atikah – Bendahara Umum

6. Holillah – Bendahara I

7. Minanto Sanjaya – Bidang Kelembagaan

8. Dedie Sutisna, S.E. – Ketua

9. Abdul Basir – Anggota Pengawas

10. Basirun Sutana – Anggota Pengawas

Sejumlah pinisepuh dan tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dedie Sutisna, S.E., Siti Hamidah, S.Kom., Abah Sakim bin Abdul Wahab, R.A., Purwiyanti, H. Salamun Diningrat, Kol. Edy Sarwoto, dan Mbah Harismun.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan pembenahan organisasi, memperkuat persatuan internal, serta menjaga nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.

Tim