Resmi Berganti Nama, Bank Perekonomian Rakyat Siap Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Daerah
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) resmi mengusung nama baru menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai bagian dari upaya memperkuat peran lembaga keuangan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perubahan nama tersebut diperkenalkan secara simbolis melalui kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) di kawasan Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 28 Mei 2023. Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari BPR-BPRS Nasional yang diperingati setiap 21 Mei.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengatakan perubahan nama tersebut bukan sekadar pergantian identitas, melainkan mencerminkan penguatan peran BPR dalam mendukung perekonomian nasional melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Ke depan, peran tersebut akan terus kami tingkatkan dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku UMKM,” ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).
Tak hanya berlangsung di Jakarta, kegiatan serupa digelar serentak oleh 23 DPD Perbarindo di berbagai daerah di Indonesia dengan total sekitar 80 ribu peserta. Acara tersebut turut dihadiri jajaran kementerian, otoritas perbankan, direksi Perbarindo, serta masyarakat umum.
Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pemerintah sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut bertujuan merevitalisasi peran BPR agar lebih mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, terutama kelompok usaha kecil dan menengah.
Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola perbankan dan perbankan syariah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat daya saing industri, serta mempercepat konsolidasi sektor perbankan di tengah perkembangan digitalisasi layanan keuangan.
Dari sisi kinerja, industri BPR dan BPR Syariah (BPRS) menunjukkan tren positif. Hingga Desember 2022, total aset industri mencapai Rp202,46 triliun atau tumbuh 9,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp185,50 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit BPR/BPRS pada akhir 2022 meningkat 11,81 persen secara tahunan. Angka tersebut melampaui pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat sebesar 10,85 persen.
Dengan identitas baru sebagai Bank Perekonomian Rakyat, industri BPR diharapkan semakin adaptif menghadapi tantangan zaman sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat dan pelaku UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.
Editor – Ray
Saat ini belum ada komentar