Menteri LH Akui Penanganan Sampah Laut Masih Berat, Biaya Tinggi dan Ancaman Racun Jadi Sorotan

Denpasar — Pemerintah pusat mengakui bahwa penanganan sampah laut di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kompleksitas wilayah kepulauan, tingginya biaya operasional, serta risiko pencemaran berbahaya disebut menjadi hambatan utama yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat kunjungan kerja di Makassar, Minggu (5/4/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah akan jauh lebih rumit ketika limbah sudah masuk ke wilayah laut.

Menurut dia, penanganan sampah laut tidak dapat dilakukan dengan pendekatan biasa. Salah satu metode seperti pembakaran menggunakan insinerator, kata Hanif, tidak bisa diterapkan sembarangan karena karakteristik sampah laut berbeda dengan sampah darat.

Ia menjelaskan, kandungan garam yang tinggi pada sampah laut berpotensi memicu terbentuknya zat berbahaya seperti dioksin dan furan apabila dibakar tanpa teknologi yang memadai. Kedua senyawa tersebut diketahui memiliki risiko serius bagi kesehatan manusia maupun lingkungan.

Hanif menekankan bahwa sumber utama persoalan sebenarnya berada di daratan. Sampah yang berakhir di laut, menurutnya, pada dasarnya merupakan sampah dari wilayah darat yang tidak tertangani secara optimal sejak awal.

“Kalau sudah di laut, penanganannya jadi mahal dan tidak bisa sembarangan,” ujar Hanif.

Ia menambahkan, pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu menjadi langkah paling penting untuk menekan pencemaran laut. Tanpa perbaikan di tingkat sumber, aliran sampah ke sungai dan laut akan terus berulang.

Data nasional menunjukkan, dari total timbulan sampah di Indonesia, baru sekitar 25 persen yang berhasil diolah. Sementara itu, sekitar 60 persen berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), dan sisanya diperkirakan belum tertangani secara memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan, termasuk kawasan pesisir dan perairan laut.

Kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi daerah pesisir dan kepulauan, termasuk Bali, yang selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata berbasis alam dan kebersihan lingkungan. Jika persoalan di daratan tidak segera dibenahi, tekanan terhadap ekosistem laut dipastikan akan terus meningkat.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, yakni antara menempuh solusi cepat dengan biaya tinggi atau membangun perbaikan sistem dari hulu yang memerlukan waktu, konsistensi, dan pengawasan berkelanjutan.

Di tengah situasi itu, persoalan sampah laut tidak lagi bisa dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan sinyal darurat bagi keberlanjutan lingkungan Indonesia.

Editor – Ray