Langit Bali Menghitam! Saat Edukasi Gagal dan TPST Tak Menjawab Krisis Sampah

Bali — Asap tebal membumbung di berbagai sudut wilayah. Bukan dari aktivitas industri besar, melainkan dari pembakaran sampah oleh warga. Fenomena ini menjadi potret keras: ketika sistem pengelolaan sampah belum berjalan optimal, masyarakat memilih jalan cepat, meski berisiko bagi kesehatan dan lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah telah menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan dan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Proyek ini digadang-gadang sebagai solusi modern untuk mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks, terutama di daerah dengan tekanan pariwisata tinggi seperti Bali.

Namun di lapangan, realitas berkata lain.

TPST yang dibangun belum sepenuhnya mampu menjawab volume sampah harian yang terus meningkat. Beberapa fasilitas disebut tidak lagi beroperasi, terkendala teknis, manajemen, hingga persoalan hilir seperti distribusi residu. Akibatnya, sampah tetap menumpuk di tingkat desa dan rumah tangga.

Lebih krusial lagi, edukasi kepada masyarakat dinilai belum efektif. Program pemilahan sampah dari sumber, yang menjadi kunci utama sistem pengelolaan modern, masih belum menjadi kebiasaan luas. Sosialisasi dianggap sporadis, tidak konsisten, dan kurang menyentuh akar persoalan perilaku.

“Kalau tidak diangkut, ya dibakar. Mau bagaimana lagi?” keluh seorang warga, mencerminkan kondisi di banyak wilayah.

Pilihan membakar sampah memang praktis, tetapi berdampak serius. Asap pekat yang dihasilkan mencemari udara, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, serta merusak citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang mengedepankan keindahan alam.

Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang antara kebijakan dan implementasi. Di satu sisi, pemerintah mengklaim komitmen melalui investasi besar. Di sisi lain, masyarakat justru bergerak sendiri, mencari solusi instan karena merasa tidak terlayani.

Persoalan ini bukan semata soal infrastruktur, melainkan kegagalan pendekatan menyeluruh. Tanpa edukasi yang kuat dan konsisten, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif.

Kondisi ini menjadi alarm keras. Jika tidak segera dibenahi, Bali berisiko menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar, bukan hanya dari sampah yang menumpuk, tetapi juga dari udara yang tercemar akibat pembakaran massal.

Kini, pertanyaannya bukan lagi seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi seberapa efektif kebijakan itu menyentuh masyarakat. Sebab ketika negara gagal hadir secara utuh, rakyat akan selalu menemukan caranya sendiri, meski dengan konsekuensi yang harus ditanggung bersama.

Tim