Subsidi BBM dan LPG Dipangkas Rp11,44 Triliun, Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240,2 Triliun

APBN 2027 mengalokasikan Rp232,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara subsidi BBM dan LPG 3 kilogram turun menjadi Rp131,39 triliun.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Di tengah besarnya alokasi program pemenuhan gizi nasional, pemerintah bersama DPR menyepakati penurunan anggaran subsidi energi menjadi Rp261,5 triliun.

Berdasarkan postur APBN 2027 yang disahkan DPR pada 29 September 2026, total subsidi energi turun Rp11,44 triliun dibandingkan usulan sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilogram.

Sementara itu, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk 2027 mencapai Rp240,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp232,8 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, termasuk pelaksanaan MBG, sedangkan Rp7,32 triliun digunakan untuk mendukung manajemen lembaga.

Perbedaan arah alokasi tersebut menjadi perhatian karena subsidi energi berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan kegiatan usaha. Adapun MBG merupakan program pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Said Abdullah: Penurunan Subsidi Bukan Berarti Mengurangi Perhatian kepada Rakyat

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penurunan alokasi subsidi energi tidak dimaksudkan untuk mengurangi perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

“Perlu kami jelaskan kepada sidang dewan yang terhormat kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian terhadap rakyat miskin menurun,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menurut Said, penyesuaian subsidi disertai pembenahan data penerima agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Pemerintah juga didorong menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran subsidi.

Pembenahan tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesalahan sasaran yang selama ini terjadi dalam penyaluran subsidi energi.

Dalam APBN 2027, anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun. Sementara subsidi listrik dialokasikan sekitar Rp130,11 triliun.

Dari sisi volume, BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 19,56 juta kiloliter (KL), sedangkan LPG tabung 3 kg dialokasikan sebanyak 8 juta metrik ton. Penetapan volume tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan subsidi energi tahun depan.

Suahasil Nazara: Fiskal Harus Melindungi Masyarakat

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” kata Suahasil.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka pengesahan APBN 2027. Pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, dengan pembiayaan anggaran sekitar Rp671,2 triliun.

Besarnya alokasi BGN menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi menjadi salah satu prioritas belanja pemerintah. Namun, besarnya anggaran tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pemangkasan subsidi energi secara langsung dialihkan untuk membiayai MBG.

Kedua pos anggaran tersebut memiliki peruntukan dan mekanisme penganggaran masing-masing. Karena itu, hubungan antara perubahan subsidi energi dan peningkatan dukungan terhadap program gizi perlu dilihat berdasarkan rincian resmi APBN.

Dampak terhadap Daya Beli Perlu Dicermati

Penurunan anggaran subsidi energi juga tidak otomatis berarti harga BBM atau LPG akan naik. Dampaknya bergantung pada kebijakan harga pemerintah, volume konsumsi, asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta mekanisme penyaluran subsidi yang berlaku.

Meski demikian, penyesuaian alokasi subsidi perlu diikuti pengawasan agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga terjangkau.

Di sisi lain, anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pengawasan perlu mencakup ketepatan penerima manfaat, kualitas makanan, efektivitas penyerapan anggaran, serta hasil program terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun dan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), APBN 2027 menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan perlindungan daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan pelaksanaan, efektivitas belanja, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Editor – Ray