Nyoman Tirtawan Soroti Budaya Korupsi: “Kalau Negara Ingin Maju, Harus Bersih”

Pengalaman di Amerika Serikat menjadi refleksi Tirtawan tentang pentingnya birokrasi bersih, integritas pejabat, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

DENPASAR – Tokoh masyarakat Bali, Nyoman Tirtawan, kembali menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai birokrasi yang bersih bukan hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Tirtawan saat menceritakan pengalamannya ketika berada di Amerika Serikat sekitar 33 tahun lalu. Ia mengaku pernah tertinggal pesawat di Bandara Los Angeles pada 1993 dan harus membayar denda sebesar 23 dolar AS.

Saat itu, Tirtawan mengaku memberikan uang 25 dolar AS kepada petugas dan bermaksud tidak mengambil uang kembalian sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan. Namun, respons petugas justru membuatnya terkejut.

Menurut Tirtawan, petugas tersebut langsung mempertanyakan tindakannya karena khawatir pemberian uang tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan.

“Saya kepikir, bayangkan kalau di Indonesia begini, betapa majunya Indonesia karena birokrasi yang bersih akan sangat senang para investor datang karena investor tidak lagi direjeki oleh koruptor-koruptor,” ujar Tirtawan.

Ia mengatakan pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran baginya mengenai pentingnya membangun sistem pemerintahan yang memiliki standar integritas kuat.

Tirtawan kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus dugaan korupsi yang sedang menjadi perhatian publik di tingkat nasional. Ia menyebut nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ketika membicarakan perkara yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perlu dicatat, KPK pada September 2026 memang tengah mendalami dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK juga menyelidiki dugaan aliran uang Rp10 miliar kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. KPK menyatakan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih dalam proses pendalaman.

Dalam pernyataannya, Tirtawan menekankan bahwa kemajuan negara menurutnya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kebersihan tata kelola pemerintahan.

“Jadi, kalau negara ingin maju, ya harus bersih. Karena bersih itu adalah sehat. Kalau sehat, manusianya bisa bekerja dan produktif.”

Ia juga menghubungkan pemerintahan yang bersih dengan daya tarik investasi. Menurut dia, kepastian dan integritas birokrasi dapat menciptakan kepercayaan bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Kalau bersih itu indah, keindahan itu akan menjadi daya tarik. Orang tertarik datang ke Indonesia, bawa uang, jadi negara bisa kaya.”

Tirtawan juga mengingatkan agar sumpah jabatan tidak berhenti sebagai formalitas. Menurut dia, komitmen yang diucapkan pejabat saat menduduki jabatan harus tercermin dalam tindakan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Jangan sampai sumpah jabatan demi Tuhan, demi apa pun, tapi faktanya maling ataupun korupsi.”

Ia menyerukan agar pemberantasan korupsi dilakukan tanpa melihat latar belakang maupun posisi seseorang. Menurutnya, masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan dengan etika dan tanggung jawab.

“Saya ingin bagaimana teman-teman seluruh, ya sedarah, setumpah darah, setanah air ataupun saudara, kita bicara siapa pun yang korupsi kita harus bersihkanlah.”

Tirtawan berharap pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter generasi mendatang.

“Kita ingin anak cucu kita itu hidup dengan penuh etika, dengan penuh tanggung jawab.”

Nama Nyoman Tirtawan sebelumnya memang telah muncul dalam sejumlah pemberitaan terkait perjuangannya melakukan efisiensi anggaran Pilgub Bali 2018. Arsip kliping Pemerintah Kabupaten Buleleng bahkan mencatat penyebutan dirinya sebagai “Pahlawan Penyelamat Uang Rakyat Bali Rp98 Miliar”.

Sejumlah pemberitaan mengenai anggaran Pilgub Bali 2018 menyebut Tirtawan memperjuangkan pengurangan anggaran hibah untuk KPU Bali. Salah satu laporan menyebut anggaran yang semula sekitar Rp254 miliar kemudian menjadi Rp155 miliar setelah dilakukan revisi, atau terdapat selisih sekitar Rp98 miliar.

Dengan pengalaman tersebut, Tirtawan hingga kini masih aktif menyuarakan isu transparansi anggaran, penegakan hukum, dan kepentingan masyarakat. Pada September 2026, ia juga menjadi salah satu pihak yang menyoroti persoalan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam sengketa lahan Batu Ampar, Buleleng.

Editor – Ray