BADUNG, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) menggelar “Marine Spatial (MSP) Forum” ke-6 di Bali. Gelaran tahun ini menjadi kali pertama penyelenggaraan MSP Forum di negara Asia, setelah sebelumnya selalu dilaksanakan di Benua Eropa.

Forum Perencanaan Ruang Laut internasional ini dilaksanakan mulai tanggal 8 – 11 Oktober 2024 di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi para pemangku kepentingan terkait pengalaman dalam perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan di berbagai negara.

Para peserta MSP Forum ke 6 berphoto bersama

Sebagai informasi, Marine Spatial Planning (MSP) Forum merupakan forum internasional yang menjadi wadah berkumpulnya para praktisi dalam membahas pengelolaan ruang laut yang diselenggarakan secara konsisten sejak tahun 2018. Pelaksanaan MSP Forum sebelumnya dilaksanakan di Belgia, Prancis, Vigo, Latvia, dan Barcelona.

“Kita patut berbangga bahwa Indonesia menjadi tempat pertama terselenggaranya forum ini di luar Eropa, KKP mewakili Indonesia akan berbagi informasi dan pengalaman pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dengan Ekonomi Biru,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, saat memberi sambutan di forum MSP.

MSP Forum ini diikuti oleh 115 peserta dari 51 negara dari yang terdiri dari berbagai unsur dan berasal dari berbagai benua, mulai dari 38 lembaga pemerintah, 22 organisasi Internasional, LSM, perguruan tinggi hingga pelaku usaha sektor swasta.

International MSP Forum di inisiasi oleh IOC-UNESCO dan The Directorate- General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) Europe Union (EU). International MSP Forum pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 di Brussel, Belgia yang diikuti oleh 38 Negara, International MSP Forum kedua (Maret, 2019) dilaksanakan di Perancis yang diikuti oleh 25 Negara, International MSP Forum ke-tiga (Mei, 2019) dilaksanakan di Spanyol yang diikuti oleh 32 Negara, International MSP Forum ke-empat (November, 2019) dilaksanakan di Latvia yang diikuti oleh 44 Negara dan International MSP Forum ke-lima (November, 2022) dilaksanakan di Spanyol yang diikuti oleh 43 Negara.
Melalui pertemuan ini, para praktisi diharapkan akan berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang terkait 3 pilar tematik peta jalan MSP yang diperbarui, yakni perlindungan dan pemulihan laut, perubahan iklim, dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, didampingi oleh Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo (kiri) dan perwakilan UNESCO, Julian Barbiere (kanan)

Tema yang diusung tahun ini sejalan dengan upaya yang dilakukan KKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan penerapan perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia. Tidak hanya mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut.

“Pertemuan ini juga akan menjadi ajang berbagi informasi pengalaman terkait implementasi MSP di level global, seperti implementasi Ocean Big Data dan Ocean Accounting,” ujar Victor.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menyatakan Indonesia telah berperan aktif dengan mendepositkan hasil capaian perencanaan ruang laut Indonesia pada tahun 2020, aktif mengikuti pembahasan Roadmap MSP Global, dan aktif terlibat dalam proses penyusunan MSP Global International Guide on Marine/Maritime Spatial Planning melalui serangkaian lokakarya nasional tentang implementasi MSP bersama dengan Jerman, Finlandia, Tiongkok, Belanda, dan Mozambik untuk berbagi praktik nasional dan lesson learned lainnya.

“Dalam empat tahun terakhir ini kita mulai melihat dan konsen terhadap perlindungan kelautan. Suatu wilayah laut yang beresiko terhadap ekologinya harus diatur dengan baik, mana yang boleh mana yang tidak.
Karena laut adalah kehidupan, tanpa laut yang sehat tidak bisa kita hidup dengan layak,” ujar Sakti Wahyu Trenggono

Penyerahan cinderamata oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, kepada Felix Leinemann dari komisi Eropa

KKP bakal kembali mengatur beberapa wilayah konservasi bawah laut di Indonesia agar tidak dijamah atau dilintasi kapal. Hal ini menyusul penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh International Maritime Organization (IMO).

Selama ini IMO telah mengeluarkan pemetaan soal bagian wilayah konservasi mana yang bisa dilewati kapal atau tidak. Untuk kapal penangkapan ikan menggunakan vessel monitoring system (VMS), sedangkan kapal logistik hingga kapal pesiar menggunakan Automatic Identification System (AIS).

“Ini yang menjadi penting. Kalau sudah di plot, masuk di dalam satu radarnya (kapal) mereka, kapal itu ketika melihat (kawasan PSSA) dia langsung bunyi, artinya tidak boleh,” jelas Menteri KKP.

Pemerintah Indonesia berencana pada tahun 2045, sebanyak 30 persen ruang laut Indonesia dapat dijadikan kawasan konservasi. Adapun target titik banyak berada di Indonesia Timur, seperti di Laut Arafura, Laut Natuna, hingga Laut Jawa khususnya di selatan Jawa.

“Kami targetnya akan menjadi 29,7 juta hektar seluruh wilayah Indonesia yang betul-betul akan melindungi masa depan generasi Indonesia dan dunia pada umumnya kalau ruang konservasi ini bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya.

Dalam acara yang dilaksanakan hingga 11 Oktober ini akan dibahas berbagai topik terkait perencanaan tata ruang laut, seperti integrasi lintas sektor dalam perencanaan tata ruang laut, mulai dari penerapan pendekatan berbasis ekosistem, hingga keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang laut. (E’Brv)

BADUNG – Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi tuan rumah South-East Asia (SEA) Meeting Red Cross and Red Cresent 2024 yang berlangsung pada 2-7 September bertempat di Bintang Bali Resort, Kuta, Badung Bali.

Dalam pertemuan tahunan kali ini mengangkat tema “Stronger Together for Climate Resilience and Recovery” atau “Lebih Kuat Bersama untuk Ketahanan dan Pemulihan Iklim”.

Pertemuan ini diikuti oleh perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dari 11 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar dan Indonesia.

“Pertemuan yang ke tiga ini menjadi momentum penting bagi Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk memperkuat kolaborasi serta menghasilkan upaya-upaya konkret dalam menghadapi tantangan kemanusiaan terbesar saat ini, yaitu krisis iklim.
Krisis ini telah menjadi persoalan global yang mendesak dan memengaruhi semua aspek kehidupan.
Ini adalah bencana global yang memerlukan respons global, terutama dari kita, para pembawa misi dan mandat kemanusiaan,” jelas Sekretaris Jenderal PMI A.M. Fachir.

Pertemuan ini juga akan membahas potensi krisis kesehatan yang mungkin terjadi, mengingat beberapa tahun lalu dunia mengalami pandemi Covid-19 yang telah merenggut banyak nyawa dan menyebabkan kerugian sosial serta ekonomi yang parah.

“Seperti yang kita ketahui, saat ini sejumlah negara tengah menghadapi merebaknya epidemi baru, yaitu penyakit Monkeypox atau Mpox.
Sejumlah kasus juga telah terjadi di Indonesia dan Thailand.
Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama karena Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global,” kata Sekjen PMI.

Mengantisipasi persoalan tersebut, pertemuan ini juga akan membahas bagaimana memperkuat sinergi, jejaring, dan kerja sama antar lembaga, baik itu perhimpunan nasional, ASEAN, mitra Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, pemerintah, sektor swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menghadapi tantangan kemanusiaan.

“Saat ini relawan PMI diseluruh Indonesia berjumlah 1,2 juta orang, yang siap setiap saat jika dibutuhkan.
Doktrin kami di PMI, dalam waktu 6 jam harus sudah siap berada dilokasi bencana,” jelasnya

Poin penting lainnya yang akan dibahas adalah peran perhimpunan nasional dalam memberdayakan dan mendidik masyarakat, agar mereka tidak hanya siap dan tangguh menghadapi potensi krisis, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pengurangan risiko, terutama melalui tindakan adaptasi lingkungan.

“Saat ini relawan kami sedang melakukan penanaman pohon disekitar daerah Kabupaten Bangli, sebagai bagian dari komitmen kami menanam 4 juta pohon diseluruh Indonesia,” ucapnya.

Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI, CSP Wekadigunawan, menjelaskan bahwa bersamaan acara ini, dirinya memimpin agenda South East Asia First Aid Network Meeting yang ke dua.

“Agenda tahun ini merupakan kegiatan yang kedua setelah tahun lalu diselenggarakan di negara Brunai Darussalam,” jelasnya.

PMI hadir sebagai mitra pemerintah dalam pertolongan pertama dalam penanganan kedaruratan dan kebencanaan di Indonesia, termasuk dampak dari perubahan iklim yang terjadi di dunia.

“Red cross terbentuk karena adanya kedaruratan dan pentingnya pertolongan pertama dalam suatu kejadian bencana, hal ini menjadi penting karena Indonesia termasuk katagori wilayah yang rentan dalam kebencanaan, seperti banjir, longsor, gempa dan lainnya,” ujarnya

Selain itu PMI juga berkaitan dengan penanganan penyakit yang mewabah dan menjadi pandemi seperti Covid 19, Mpox, rabies dan sejenisnya.

“PMI tidak hanya urusan donor darah saja, tetapi ketika ada isu yang berkaitan dengan kemanusiaan, PMI hadir disana,” jelas CSP Wekadigunawan.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PMI Provinsi Bali, Vidi Simanjuntak, dalam sambutannya menyambut baik dan berterima kasih atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah penyelenggara South-East Asia (SEA) Meeting Red Cross and Red Cresent 2024 ini.

Keberadaan PMI di Provinsi Bali selama ini sangat didukung oleh pemerintah setempat, baik berupa bangunan fisik maupun logistik.

“Saat ini kami oleh pemerintah daerah mendapat hibah lahan di daerah Tembau, Denpasar, yang saat ini sedang dalam masa pembangunan untuk membuat markas PMI Bali,” ujar Vidi Simanjuntak.

Gelaran SouthEast Asia Red Cross and Red Cresent Meeting 2024 yang akan dibuka oleh Ketua Umum PMI Pusat, H.M.Jusuf Kalla, pada tanggal 4 September ini, terbagi ke dalam empat pertemuan;
(1) SEA Youth Forum, yang dihadiri oleh perwakilan pemimpin muda dan relawan.
(2) SEA First Aid Network, yang dihadiri oleh para praktisi pertolongan pertama.
(3) SEA National RCRC Societies – IFRC Engagement with ASEAN, yang
dihadiri oleh pimpinan Sekretariat ASEAN, Presiden dan Sekretaris Jenderal
perhimpunan nasional, serta Wakil Tetap Negara Asean untuk ASEAN.
(4) SEA Leaders Meeting, yang dihadiri oleh pimpinan perhimpunan nasional, Delegasi Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta Komite Internasional Palang Merah (ICRC). (*)

DENPASAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. I.G.N.G.  Ngoerah di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (02/09/2024).

Saya masuk tadi ke gedung baru Rumah Sakit Ngoerah ini seperti masuk hotel bintang lima. Ruang tunggunya sangat bagus sekali, furniturnya juga ditata sangat bagus sekali, dan peralatan yang tadi ditunjukkan pada saya betul-betul peralatan modern, canggih, digital. Dan ini akan mengurangi kematian ibu dan anak di Provinsi Bali dan pada umumnya di negara kita Indonesia,” ungkap  Presiden.

Presiden berharap fasilitas baru yang dilengkapi peralatan canggih dan modern tersebut dapat menekan angka kematian ibu dan anak

Ia menjelaskan, fasilitas Kesehatan untuk ibu dan anak ini dibangun dengan biaya yang cukup besar, yaitu Rp233 miliar. Di samping itu juga terdapat biaya tambahan untuk pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit sebesar Rp241 miliar dan pengadaan SDM sebesar Rp28 miliar.

“Tapi tidak apa-apa kita menghabiskan Rp233 [miliar] plus peralatan Rp241 miliar, asal masyarakat, khususnya ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan masih tambah untuk SDM yaitu Rp28 miliar, ini juga penting,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi seluruh kesiapan operasional RSUP Ngoerah dengan sejumlah sarana tambahannya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Training peralatan, training hal-hal yang berkait dengan digital saya kira sangat bagus. Dan tambahan untuk tempat tidurnya, yaitu 326 tempat tidur. Ini akan memberikan tambahan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian ini, antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj. Gubernur Provinsi Bali Sang Made Mahendra Jaya.(red/ich)