Oleh: Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM – Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar

Meski didera beberapa kasus yang scr prosentase jauh lbh kecil dibandingkan yg berhasil dlm pengelolaan, sjk mulai berdirinya di tahun 1984, eksistensi LPD dpt dikatakan telah menjadi pilar utama dlm menopang perekonomian masyarakat Bali, khususnya di pedesaan.

Sebagai lembaga keuangan berbasis adat yg dikelola oleh Desa Adat, LPD memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal usaha, mendukung keberlangsungan upacara adat dan keagamaan, srt membantu pengembangan wirausaha di tk lokal. Keberadaan LPD bkn hanya sekadar institusi keuangan, tetapi juga menjadi simbol kemandirian ekonomi masyarakat yg tetap berakar pada nilai-nilai budaya Bali.

LPD memiliki kontribusi yg sangat signifikan dlm mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di Bali. Dlm banyak kasus, akses permodalan menjadi tantangan utama bagi masyarakat desa yg ingin mengembangkan usahanya, terutama krn keterbatasan aset sbg jaminan dan prosedur yg kompleks di lembaga keuangan konvensional. Nah, di sinilah LPD hadir sebagai solusi dgn skema kredit yg lebih fleksibel, berbasis kepercayaan, dan disesuaikan dgn kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dgn total aset yg mencapai Rp 27 triliun pada akhir 2023 dan jumlah rekening kredit yang dikelola sebanyak 410 ribu, LPD telah berkontribusi besar dalam mendukung sektor usaha kecil sprt pertanian, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata berbasis komunitas.

Selain itu, LPD juga memiliki peran yg unik dlm membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pengeluaran untuk upacara keagamaan dan adat. Di Bali, upacara merupakan bagian yg tdk terpisahkan dari kehidupan sosial krmadyarakatan, namun sering kali membutuhkan biaya yg tdk sedikit. Di sinilah LPD memfasilitasi masyarakat dgn memberikan pinjaman khusus untuk kebutuhan adat, shg keberlangsungan tradisi ttp terjaga tanpa membebani ekonomi keluarga scr berlebihan. Hal ini menjadikan LPD sebagai lembaga yg tdk hanya berorientasi pd keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan budaya sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana.

Selain membantu modal usaha dan kebutuhan upacara, LPD juga berperan dlm pengembangan wirausaha masyarakat desa. Dgn memberikan pelatihan dan pendampingan, LPD membantu menciptakan ekosistem bisnis yg lebih mandiri dan kompetitif. Banyak wirausaha di desa yg awalnya hanya memiliki usaha berskala kecil, kini berkembang menjadi bisnis yg lbh besar berkat dukungan permodalan dan edukasi dari LPD. Dukungan tsb mencakup berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, pertanian organik, hingga bisnis berbasis digital yg mulai berkembang di desa-desa Bali.

Keberadaan LPD juga berdampak pada peningkatan literasi keuangan masyarakat pedesaan. Dgn semakin banyaknya warga desa yg memiliki rekening tabungan di LPD, yg jumlahnya sekitar 2,1 juta rekening pada 2022, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya menabung dan mengelola keuangan dgn lebih baik. Tentu hal ituI membantu masyarakat dlm mengantisipasi kebutuhan mendesak dan membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Sehingga scr keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehadiran LPD telah membuktikan diri sbg institusi keuangan yg memiliki dampak luas bagi perekonomian Bali. Tdk hanya sbg sumber permodalan bagi UKM, tetapi juga sbg lembaga yg menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Bali. Dgn sistem yg berbasis adat dan dikelola scr kolektif oleh Desa Adat, LPD mampu menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat desa tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional. Tentunya keberlanjutan dan penguatan peran LPD di masa depan akan sgt bergantung pada sinergi antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah dlm memastikan tata kelola yg transparan srt inovatif dlm menghadapi tantangan ekonomi yg semakin kompleks. (***)

JAKARTA – Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mr. Sergei Tolchenov, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) atas dukungan yang diberikan kepada organisasi Persatuan Wartawan Rusia (Russia Union of Journalists) dalam penyampaian protes atas draft laporan Direktur Jenderal UNESCO (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation), Mrs. Audrey Azoulay. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Dubes Rusia melalui atase bidang media dan publikasi Kedubes Rusia, Mr. Alexander Tumaykin, melalui pesan WhatsApp ke Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Selasa, 17 Desember 2024.

“Mrs. Azoulay’s report was not accepted, thanks to the efforts of all global community and your help, Wilson,” tulis Alexander Tumaykin dalam pesan singkatnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, draft laporan UNESCO terkait Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas yang disampaikan Audrey Azoulay pada Sidang ke-34 Dewan Kerjasama Antar-pemerintah yang membahas Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi UNESCO di Paris, 21-22 November 2024, tidak menyertakan data dan informasi tentang kondisi wartawan dan perkerja media Rusia yang mengalami pembatasan akses informasi, penangkapan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan secara sengaja, saat melakukan peliputan di medan perang Rusia melawan Ukraina. Draft laporan UNESCO itu mendapat protes keras dari organisasi Persatuan Wartawan Rusia, dan meminta kepada Kedutaan Rusia di berbagai negara untuk menggalang dukungan dari para wartawan di negara tempat bertugas masing-masing.

Berita terkait dapat dilihat di sini: UNESCO Terkesan Berat Sebelah, PPWI Dukung Persatuan Wartawan Rusia Surati Lembaga Dunia Itu (https://pewarta-indonesia.com/2024/12/unesco-terkesan-berat-sebelah-ppwi-dukung-persatuan-wartawan-rusia-surati-lembaga-dunia-itu/)

Kedubes Rusia untuk Indonesia meminta bantuan PPWI memberikan dukungan dalam bentuk surat dukungan dan seruan serta bentuk dukungan lainnya kepada organisasi Persatuan Wartawan Rusia tersebut. Ketum PPWI Wilson Lalengke selanjutnya membuat surat resmi dan video yang berisi Seruan Jurnalis Internasional yang dikirimkan ke koleganya di Persatuan Wartawan Rusia untuk diteruskan ke Dirjen UNESCO dan pihak terkait lainnya di badan dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa.

Video Seruan Jurnalis Internasional dapat diakses di sini: The Call of International Journalists on Unacceptable UNESCO’s Report (https://youtu.be/xVESZ6WcXEk)

Hasilnya, laporan Dirjen Audrey Azoulay terkait Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas yang diajukan ke lembaga dunia itu pada tanggal 13 Desember 2024 lalu di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, ditolak oleh peserta sidang. Penolakan tersebut disambut gembira oleh Persatuan Wartawan Rusia dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis di seluruh dunia yang sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan mereka.

Berikut ini disadurkan kembali secara lengkap isi Seruan Jurnalis Internasional dari PPWI yang juga mengatasnamakan para anggota dan perwakilan PPWI di 25 negara, yang dikirimkan ke UNESCO melalui Persatuan Wartawan Rusia.

_SERUAN JURNALIS INTERNASIONAL_

_Saya, Wilson Lalengke, atas nama segenap anggota organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang berpusat di Jakarta, Indonesia, bersama seluruh perwakilan PPWI di 25 negara di dunia menyerukan kepada Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), untuk merevisi laporannya terkait data dan informasi tentang keadaan dan kondisi para jurnalis yang bertugas dan menjadi korban perang Ukraina versus Russia. Sebagai bagian dari badan dunia, UNESCO wajib menjadi representase seluruh masyarakat dunia, termasuk bagi kalangan jurnalis dari negara manapun tanpa kecuali._

_Dalam draft laporan UNESCO tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas Jurnalis yang disampaikan pada pertemuan Sesi Ke-34 Dewan Kerjasama Antar Pemerintahan dan Program Internasional tentang Pembangunan Komunikasi UNESCO di Paris pada tanggal 21-22 November 2024 lalu, lembaga tersebut terkesan diskriminatif dan kurang akurat dalam menyajikan data real terkait hambatan, pembatasan akses, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan, yang dialami kalangan jurnalis, khususnya para jurnalis Rusia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mendesak agar Direktur Jenderal UNESCO, Ibu Audrey Azoulay, segera merevisi dan melengkapi draft laporannya, sebelum dipublikasikan pada tanggal 13 Desember 2024 mendatang, dengan mencantumkan data faktual tentang kondisi dan situasi yang dialami para wartawan Rusia saat melakukan peliputan di medan perang Rusia-Ukraina._

_UNESCO semestinya menjunjung tinggi independensi dan netralitasnya dalam menyampaikan fakta lapangan serta sebagai wasit yang adil bagi semua orang tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, agama, dan status sosial, terutama terhadap para pihak yang sedang berkonflik seperti Ukraina dengan Rusia. UNESCO juga harus memegang teguh komitmennya untuk melindungi setiap pekerja jurnalisme dan membela kebebasan berbicara bagi semua pihak._

_Saya berharap Seruan Jurnalis Internasional ini menjadi perhatian bagi semua pihak, para jurnalis di manapun, dan teristimewa bagi Direktur Jenderal UNESCO, Ibu Audrey Asoulay. Terima kasih._

_Jakarta, 11 Desember 2024_

_DEWAN PENGURUS NASIONAL_
_PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA_

_Ketua Umum,_

_Mr. Wilson Lalengke_

Selain menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih melalui pesan WhatsApp, Kedutaan Besar Rusia juga mengundang Ketum PPWI, bersama beberapa pekerja media lainnya, untuk menghadiri pertemuan (briefing) dengan Dubes Sergei Tolchenov pada tanggal 20 Desember 2024 mendatang di kediaman Dubes Rusia, Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam undangan tersebut, disebutkan bahwa topik yang akan dibicarakan antara lain tentang: agenda geopolitik, jadwal kegiatan bilateral Rusia – Indonesia, serta persiapan Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Rusia dengan Indonesia.

“Me and Ambassador hope to meet you in person at the briefing.” Demikian disampaikan Alexander Tumaykin seakan menegaskan agar Ketum PPWI, Wilson Lalengke, dapat meluangkan waktu untuk hadir langsung alias tidak diwakilkan ke pertemuan dengan Dubes Rusia yang belum lama bertugas di Indonesia itu.

Merespon undangan tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa dirinya akan hadir ke acara dimaksud ditemani oleh beberapa Pengurus Nasional PPWI. (APL/Red)

JAKARTA – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) mengirimkan surat dukungan kepada Presiden Persatuan Wartawan Rusia (Russian Union of Journalists) untuk menyurati Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation – UNESCO) terkait laporan tahunan lembaga internasional itu tentang kondisi wartawan dan pemberitaan di wilayah perang Ukraina – Rusia yang dinilai tendensius dan berpihak kepada Ukraina dan sekutu baratnya. Surat DPN PPWI yang ditandatangani Ketua Umumnya, Wilson Lalengke, tersebut dikirimkan pada Rabu malam (waktu Indonesia), 11 Desember 2024 lalu.

Pada bagian awal suratnya, Wilson Lalengke atas nama PPWI menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Persatuan Wartawan Rusia dalam mendukung kebebasan jurnalisme, kemerdekaan berpendapat, dan keamanan para pekerja media. Hal ini menurut PPWI sangat penting bagi setiap jurnalis dan pewarta di seluruh dunia.

DPN PPWI, lanjut tokoh pers Indonesia ini dalam suratnya, telah menganalisis dengan seksama Draft Laporan tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, pada Sidang ke-34 Dewan Kerjasama Antar-pemerintah yang membahas tentang Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi UNESCO di Paris, 21-22 November 2024, silam. PPWI berpendapat bahwa draft laporan tersebut didasarkan pada fakta yang tidak dapat diterima dan jelas mengabaikan berbagai kasus pembunuhan yang disengaja terhadap koresponden Rusia oleh pihak Ukraina dan sekutunya.

Pengabaian yang disengaja terhadap informasi resmi yang disampaikan oleh negara-negara Anggota UNESCO terkait pembatasan akses, penghadangan wartawan, penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan terhadap para wartawan Rusia yang akan meliput di medan perang merupakan pelanggaran atas prinsip kesetaraan dan netralitas sebuah lembaga internasional yang independen. Sikap semacam itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan cita-cita Konstitusi UNESCO, serta merusak citra dan kegunaan lembaga itu bagi masyarakat dunia.

Terkait keberatan terhadap hasil kerja UNESCO tersebut, PPWI menyampaikan rasa solidaritasnya kepada segenap pekerja media massa Rusia dan mendukung penuh surat Presiden Persatuan Wartawan Rusia, Vladimir Soloviev, yang ditujukan kepada pimpinan UNESCO, Audrey Azoulay. Surat dari para wartawan Rusia tersebut pada intinya berisi tuntutan agar isi laporan direvisi dengan memasukkan data objektif terkait rekan-rekan jurnalis Rusia yang gugur, serta informasi mengenai jurnalis Rusia yang menghadapi kekerasan, ancaman, dan penindasan di Ukraina dan negara-negara Barat.

Surat dukungan dari DPN PPWI itu disertai lampiran Seruan Jurnalis Internasional, yang isinya meminta agar UNESCO menjunjung tinggi independensi dan netralitasnya dalam menyampaikan fakta lapangan. Lembaga yang menjadi bagian dari PBB tersebut juga diminta menjadi wasit yang adil bagi semua orang tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, agama, dan status sosial, terutama terhadap para pihak yang sedang berkonflik seperti Ukraina dengan Rusia.

Berikut ini disadurkan secara lengkap isi Seruan Jurnalis Internasional dari PPWI yang juga mengatasnamakan para anggota dan perwakilan PPWI di 25 negara, yang dikirimkan ke UNESCO melalui Persatuan Wartawan Rusia.

_SERUAN JURNALIS INTERNASIONAL_

_Saya, Wilson Lalengke, atas nama segenap anggota organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang berpusat di Jakarta, Indonesia, bersama seluruh perwakilan PPWI di 25 negara di dunia menyerukan kepada Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), untuk merevisi laporannya terkait data dan informasi tentang keadaan dan kondisi para jurnalis yang bertugas dan menjadi korban perang Ukraina versus Russia. Sebagai bagian dari badan dunia, UNESCO wajib menjadi representase seluruh masyarakat dunia, termasuk bagi kalangan jurnalis dari negara manapun tanpa kecuali._

_Dalam draft laporan UNESCO tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas Jurnalis yang disampaikan pada pertemuan Sesi Ke-34 Dewan Kerjasama Antar Pemerintahan dan Program Internasional tentang Pembangunan Komunikasi UNESCO di Paris pada tanggal 21-22 November 2024 lalu, lembaga tersebut terkesan diskriminatif dan kurang akurat dalam menyajikan data real terkait hambatan, pembatasan akses, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan, yang dialami kalangan jurnalis, khususnya para jurnalis Rusia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mendesak agar Direktur Jenderal UNESCO, Ibu Audrey Azoulay, segera merevisi dan melengkapi draft laporannya, sebelum dipublikasikan pada tanggal 13 Desember 2024 mendatang, dengan mencantumkan data faktual tentang kondisi dan situasi yang dialami para wartawan Rusia saat melakukan peliputan di medan perang Rusia-Ukraina._

_UNESCO semestinya menjunjung tinggi independensi dan netralitasnya dalam menyampaikan fakta lapangan serta sebagai wasit yang adil bagi semua orang tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, agama, dan status sosial, terutama terhadap para pihak yang sedang berkonflik seperti Ukraina dengan Rusia. UNESCO juga harus memegang teguh komitmennya untuk melindungi setiap pekerja jurnalisme dan membela kebebasan berbicara bagi semua pihak._

_Saya berharap Seruan Jurnalis Internasional ini menjadi perhatian bagi semua pihak, para jurnalis di manapun, dan teristimewa bagi Direktur Jenderal UNESCO, Ibu Audrey Asoulay. Terima kasih._

_Jakarta, 11 Desember 2024_
_DEWAN PENGURUS NASIONAL_
_PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA_
_Ketua Umum,_
_Mr. Wilson Lalengke_

Sebagaimana kiprahnya di dalam negeri, PPWI juga sangat konsern untuk memperjuangkan dan membela hak-hak para wartawan dan pewarta warga di belahan dunia manapun. Dalam mukadimah Deklarasi HAM Internasional yang diadopsi PBB dinyatakan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada diri setiap orang serta hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

“Oleh karena itu, kita semua harus memperjuangkan dan membela hak-hak hidup, bebas, adil, dan dunia yang damai bagi semua orang dimanapun berada tanpa pengecualian sama sekali. Inilah komitmen PPWI sejak didirikan 17 tahun lalu,” ungkap Wilson Lalengke dalam pernyataannya kepada media-media di tanah air, Jumat, 13 Desember 2024. (APL/Red)