Digitalisasi Keuangan Desa, Peran Strategis BPD Dorong Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Yogyakarta – Digitalisasi sistem keuangan desa menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia (BPDSI) yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (7/8/2025).

Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank BPD DIY dengan mengusung tema “Implementasi Sistem Keuangan Desa Melalui BPDSI untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa.”

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan bahwa BPD tidak sekadar berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Peran BPD sangat strategis dalam mendukung pengelolaan kas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Agus yang juga menjabat Direktur Utama Bank DKI Jakarta.

Dalam konteks keuangan desa, Agus menekankan pentingnya transformasi digital. Melalui sistem seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan integrasi SP2D online lewat aplikasi SIPD, BPD dinilai mampu memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas desa.

Implementasi sistem ini telah dipayungi regulasi, termasuk Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan SE No. 130/736/SC Tahun 2020.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turut menyoroti pentingnya digitalisasi dalam tata kelola birokrasi desa. Ia menyebut, integrasi antara Siskeudes dan layanan Cash Management System (CMS) BPD akan mendorong governansi anggaran yang lebih adil, kolaboratif, dan efisien. “Sistem ini bukan hanya mempercepat pencairan dana, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi serta memperluas transparansi,” tegasnya.

www.royalambarrukmo.com

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, antara lain Bahri dari Kemendagri, Jaka Sucipta dari Kementerian Keuangan, dan Eko B. Supriyanto dari Infobank Institute.

Bahri menyampaikan bahwa Kemendagri terus mendorong digitalisasi melalui integrasi aplikasi Siskeudes dengan CMS bank, yang kini telah diterapkan di 11.070 desa dan 115 kabupaten/kota, termasuk Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul di DIY.

Sementara itu, Jaka Sucipta mengungkapkan bahwa sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan Rp678,9 triliun dana desa. Namun, masih ada sekitar 3.000 desa yang belum terjangkau layanan Siskeudes karena kendala jaringan telekomunikasi.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah mengembangkan aplikasi SIKD Teman Desa, sebagai alternatif sistem desktop bagi desa yang belum dapat mengakses Siskeudes online.

Eko B. Supriyanto menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi sistem ini, termasuk rendahnya literasi digital perangkat desa, keterbatasan infrastruktur TIK, dan ancaman serangan siber.

“BPD sudah kuat dari sisi teknologi, tetapi titik lemahnya justru di pemanfaatan di level desa,” ujarnya. Ia juga mengkritisi minimnya dukungan teknis dari pusat ketika muncul kendala dalam sistem, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa.

Dengan sistem yang terus diperkuat, sinergi antara pemerintah pusat, BPD, dan desa diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sebagai pondasi pembangunan dari bawah ke atas. (Tim)