Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo, Polemik Ijazah dan Putusan MA-MK Memanas

Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo Ungkap Niat Pengunduran Diri Gibran di Tengah Tekanan Putusan MA-MK dan Desakan Hak Menyatakan Pendapat DPR.

JAKARTA – Peta politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo di Istana Kepresidenan.

Pernyataan tersebut langsung memunculkan perhatian publik, mengingat posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia tengah menghadapi tekanan politik dan sorotan terhadap persyaratan administrasi pendidikannya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, pernyataan Istana tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Belum ada keterangan bahwa proses pengunduran diri Gibran telah diselesaikan secara konstitusional.

Putusan MA-MK dan Tekanan Politik DPR Jadi Latar Belakang

Dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik nasional.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan PTUN Jakarta sebelumnya dan mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.

Putusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dokumen administrasi pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden.

Di sisi lain, persoalan tersebut turut memicu pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Sejumlah anggota parlemen lintas fraksi mendorong agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.

Dalam ketentuan konstitusi, dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, dapat menjadi bagian dari materi yang dibahas melalui mekanisme pemberhentian sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Namun, penggunaan hak tersebut tidak serta-merta berarti seorang wakil presiden dapat langsung diberhentikan. Terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui, termasuk proses di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gibran juga pernah memberikan tanggapan mengenai polemik ijazah dan riwayat pendidikannya. Ia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sumber foto ANTARA

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Gibran tetap mempertahankan klaim mengenai riwayat pendidikannya di tengah polemik yang berkembang.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah politik dan hukum berikutnya. Apakah Gibran akan benar-benar melanjutkan niat pengunduran dirinya, atau memilih bertahan sembari membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN?

Satu hal yang telah dikonfirmasi Istana adalah adanya penyampaian niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo. Sementara keputusan akhir mengenai kelanjutan jabatan Gibran masih menjadi perkembangan yang ditunggu publik.

Editor – Ray

Sumber: Keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, 10 November 2026; ANTARA; CNN Indonesia; Reuters.