Connect with us

Daerah

Ketua BMPS, PPDB jangan amburadul harus sesuai kuota

Published

on


GATRA DEWATA | DENPASAR | Terkait akan segera dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bali tak jarang memunculkan masalah tiap tahun. Dimana jumlah sekolah negeri yang ada tak sebanding dengan jumlah lulusan siswa yang mencari sekolah.

Di sisi lain, animo calon siswa mencari sekolah negeri sangat tinggi. Maka tak ayal, kerap muncul sekolah gendut yang dikarena menerima siswa melebihi daya tampung atau kuota. Fenomena ini sangat disayangkan oleh pengelola sekolah swasta. Pasalnya, sekolah swasta kian meringis atau nenangis karena kekurangan siswa, padahal daya tampung sangat banyak. Bahkan ada sekolah yang nyaris tutup akibat kondisi tersebut.

Menyikapi hal itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali yang baru terpilih Gede Ngurah Ambara Putra, SH mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali agar tegas menerapkan kebijakan pembagian kuota di masing-masing sekolah negeri, khususnya jenjang SMA/SMK.

“Kami minta Kepala Disdikpora Bali agar tegas menerapkan aturan soal kuota siswa baru. Daya tampung di masing-masing sekolah negeri itu seharusnya diterapkan dengan benar. Dan jangan sampai daya tampung 100 misalnya, tapi nyatanya menerima 200 siswa, kan kasihan kami sekolah swasta,” ujarnya, Jumat (4/6).

Lanjutnya, tak hanya soal daya tampung sekolah negeri, pihaknya juga menyampaikan 4 poin harapan lainnya kepada Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Disdikpora yakni Pertama, meminta perlakuan adil antara sekolah negeri dan swasta. Karena realitanya selama ini sekolah swasta turut andil menyukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Selama ini hanya sekolah negeri yang lebih diperhatikan, baik dari segi keuangan, personalia maupun SDM guru. Swasta itu keuangannya mandiri, memang ada dana BOS dan BOD (Bantuan Operasional Daerah) tapi terbatas. Kalau ingin pendidikan ini maju bersama, maka bantuannya juga harus adil,” ungkap penerus pendiri Sekolah TP 45 ini.

Kemudian yang kedua, jika akan membangun sekolah negeri baru diharapkan BMPS atau sekolah swasta dilibatkan dalam pembahasan. Hal ini guna menghindari adanya penumpukan sekolah di suatu wilayah, dimana sudah ada sekolah swasta yang seharusnya bisa menampung siswa. Hal ini agar tidak mematikan sekolah swasta yang sudah ada di lingkungan tersebut. Pemerintah harus support sekolah swasta itu.

Ketiga, tenaga guru negeri yang diperbantukan di sekolah swasta seyogyanya tidak ditarik lagi. Hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah swasta dan meringankan beban operasional yayasan.

Dan yang keempat, ia juga meminta para orang tua tidak mendidik anaknya menjadi bermental priyayi. Sembari menambahkan,  dalam hal ini orang tua tidak perlu sibuk mencarikan sekolah dan memaksakan ke sekolah negeri, biarkan anak berkompetisi atau mengikuti minatnya.

“Pemerintah juga perlu mewujudkan lingkungan sehat di bidang pendidikan, kalau ada sekolah yang kurang seharusnya dibantu,” pungkasnya. (SUS)


Daerah

Setelah Proses Panjang Akhirnya Lingkungan Sri Mandala Ditetapkan Secara Definitif

Published

on

Jembrana – Setelah menunggu hingga 22 Tahun ,akhirnya Lingkungan Sri Mandala ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.

Surat Keputusan yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba kepada Lurah Dauhwaru yang disaksikan Camat Jembrana dan seluruh tokoh masyarakat di kelurahan Dauhwaru bertempat di Wantilan Pura Puseh Dauhwaru, Jumat (3/2).

Bupati Tamba mengatakan, ini momen yang bersejarah, karena lamanya proses yang telah dijalani dalam memperoleh kepekatan bersama tentang penetapan Lingkungan Sri Mandala.

“Saya hari ini bersama seluruh tokoh-tokoh yang ada di kelurahan Dauhwaru termasuk juga ibu Lurah, pak Camat dan pak Kadis PMD sudah hadir, ini merupakan hal yang luar biasa dan bersejarah bagi kita semua, karena hampir 22 tahun di kelurahan Dauhwaru ini ada sedikit kesalahpahaman yang belum mencapai titik temu terkait tapal batas antara lingkungan Menega dan lingkungan Persiapan Sri Mandala, dan kita sekarang bisa melihat senyum para tokoh-tokoh” ujarnya.

Sementara Lurah Dauhwaru, Ni Komang Sri Wahyuni menuturkan proses pembentukan lingkungan Sri Mandala dimulai sejak tahun 2001 oleh masyarakat lingkungan Menega.

Bupati Tamba dan Lurah Dauhwaru saat memamerkan surat Keputusan Sri Mandala sebagai lingkungan baru secara definitif

“Lingkungan Persiapan Sri Mandala adalah lingkungan pemekaran dari Lingkungan Menega, yang dipersiapkan sejak tahun 2001 yang diprakarsai oleh masyarakat lingkungan Menega. Tujuan pemekaran lingkungan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga seiring waktu berjalan dirasa perlu untuk menetapkan lingkungan Persiapan Sri Mandala menjadi lingkungan definitif yang semata-mata untuk memberikan kepastian dan keabsahan administrasi pemerintahan dan kewilayahan,” ucap Sri Wahyuni.

“22 tahun proses ini sudah berjalan, namun sudah mencapai titik temu. Akhirnya, tanggal 29 Nopember 2022 saya selaku Lurah Dauhwaru memfasilitasi para tokoh di lingkungan Menega dan lingkungan Persiapan Sri Mandala untuk mengadakan kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah mufakat yang disaksikan langsung oleh bapak Bupati Jembrana beserta jajaran terkait di Pemerintahan Kabupaten. Kesepakatan tersebut kemudian saya tindaklanjuti dengan berita acara kesepakatan dan diproses menjadi sebuah keputusan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana,” jelasnya.

Sambungnya, pihaknya akan segera mengambil langkah agar proses pelayanan administrasi di lingkungan Sri Mandala segera berjalan dengan baik. “Setelah SK ini diserahkan, kami beserta seluruh jajaran aparat kelurahan Dauhwaru, para kepala lingkungan akan mensosialisasikan SK Bupati ini kepada masyarakat dan para tokoh yang kemudian akan kami proses dengan pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan definitif Sri Mandala,” pungkasnya.

Continue Reading

Daerah

Diduga Polisi Melakukan Pembiaran Praktik Tambang Ilegal di Pulau Rote

Published

on

Jusuf Adoe. Kadis ESDM Propinsi Nusa Tenggara Timur. NTT.

NTT Rote Ndao — Praktek ilegal tambang pasir dan penambangan galian c marak terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao akhir-akhir ini.

Praktik penambangan ilegal ini sudah berlangsung lama dan dilakukan secara terbuka oleh Oknum Oknum Tertentu .

Redaksi ini mencoba melakukan penelusuran terkait aksi kegiatan tambang pasir yang dilakukan apakah memiliki izin atau tidak. Ternyata tambang pasir ilegal dan penambangan galian c di kabupaten Rote Ndao belum memiliki ijin OP.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) Provinsi NTT, Yusuf Adoe, dikonfirmasi Media ini , 27 Januari 2023
Mengatakan di Kabupaten Rote Ndao, semua perusahaan tambang pasir dan galian C tidak memiliki Ijin OP, walau ada masih sebatas ijin eksplorasi saja sehingga tidak boleh beraktifitas,jika ada yang melakukan kegiatan polisi harus menertibkan dan bertindak sesuai dengan pasal 160.

” Ditahun 2022 untuk Tambang pasir dan galian c di kabupaten Rote Ndao itu semua nya belum memiliki ijin OP, mereka memiliki ijin Explorasi maka mereka yang masih melakukan kegiatan tambang atau galian C maka harus di kenakan pidana sesuai pasal 160″ jelasnnya.

Kata Yusuf, saat ditanya media ini pihaknya memiliki kewenangan penerbitan ia menolak, menurutnya urusan /atau yang pantas urus kasus tambang ilegal dan galian c itu adalah pihak kepolisian yaitu Polres Rote Ndao, maka polisi harus segera melakukan tindakan hukum sesuai pasal 160 .

” Kalau tanya saya , saya bukan polisi saya hanya membantu mengurus Admitrasi saja untuk urus ijin IUP OP, tetapi jika sampai saat ini masih ada mereka yang melakukan tambang di kabupaten Rote Ndao belum ada ijin OP, yang ada itu hanya ijin Exsprorasi saja, maka polisi segera bertindak, kepada oknum oknum yang bermain tambang dan menjual, karena setau dirinya di kabupaten Rote Ndao belum ada yang mengurus ijin OP di kabupaten Rote Ndao,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ada yang klaim dimedia bahwa ada ijin resmi , itu tidak benar,

” jika mereka katakan ijin resmi, ijin resmi yang mana, maka patut media tanyakan ke polisi polres Rote Ndao.” Tegas yusuf adoe dengan nada keras. (DH)

Continue Reading

Daerah

Kedatangan Dandim Buleleng Disambut Hangat Oleh Direktur PT.Bibu Panji Sakti

Published

on

Danramil 1609 -02/Kubutambahan dampingi Dandim 1609- Buleleng silaturahmi ke PT.Bibu Panji Sakti

BULELENG – Bertempat di Kantor PT.Bibu Panji Sakti Jalan Raya Kubutambahan – Air Sanih tepatnya di Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng, telah berlangsung kegiatan pertemuan dan silaturahmi, Minggu (29/1/2023).


Pertemuan dan silaturahmi Dandim 1609/Buleleng Letkol Arh S.Sos.M.I. Pol beserta Staff diterima langsung oleh Direktur PT.Bibu Panji Sakti, Iwan Erwanto Sad Adiatmiko.

Hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut, Komisaris Utama PT Bibu Panji Sakti, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Sutarman, Direktur PT Bibu Panji Sakti, Iwan Erwanto Sad Adiatmoko, beserta staf, Dandim 1609/Buleleng Letkol Arh. Tamaji S.Sos. MI.Pol, Pjs Danramil 1609 – 02/Kubutambahan Letda inf Made Arsa, Kapolsek Kubutambahan AKP Ketut Suparta,S.H,M.H, Babinsa Kubutambahan Serka Gede Budiawan, Bhabinkamtibmas Desa Kubutambahan Aipda Nyoman Yudiardana.

Tujuan silaturahmi Dandim 1609 /Buleleng Letkol Arh Tamaji S.Sos.M.I.Pol yang didampingi Pjs Danramil 1609-02/ Kubutambahan Letda Inf I Made Arsa ke PT.Bibu Panji Sakti dalam rangka menjalin silaturahmi.

Dalam kesempatan itu Direktur PT.Bibu Panji Sakti menyampaiakan terimakasih kepada Dandim 1609/Buleleng beserta Kapolsek Kubutambahan yang telah berkunjung ke Kantor PT. Bibu Panji Sakti, berharap semoga dengan pertemuan ataupun acara silaturahmi ini akan selalu bisa membuat hubungan tali persaudaraan yang kuat,” ucap Direktur PT. Bibu Panji Sakti. (Mga)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku