Pendidikan
Dalam Diskusi, BEM UNUD Ingatkan Reformasi Saat Ini Bebas yang Bablas
DENPASAR – Diskusi yang disajikan BEM PM Universitas Udayana dan BEM FH Universitas Udayana dengan tema,
“Refleksi 25 tahun Reformasi: Bebas eh Bablas”
Diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Reformasi sebagai tonggak sejarah penting dalam sejarah bangsa.
Menghadirkan Jatmiko Wiwoho (simpul PENA 98, eksponen gerakan mahasiswa Bali 1990-an), Efatha Filemeno Booromeo, S,IP., M.Sos. (dosen FISIP Unud) dan Bima Kumara Dwi Atmaja, S.H.,M.H. (dosen Fakultas Hukum Unud) di Ruang Terbuka Hijau Universitas Udayana, Minggu, 21 Mei 2023.
Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan antara lain mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, aktivis dan masyarakat umum. Talk show kemudian dilanjutkan dengan stand up comedy “Tema: Kritik Pemerintah”, dan sesi interaktif untuk mendorong percakapan bermakna tentang berbagai topik terkait reformasi.
Diskusi berformat Talk Show dilaksanakan, mengingatkan atas 25 tahun pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, namun, proses demokratisasi masih terus mengalami ujian dan hambatan. Demokrasi Indonesia bahkan semakin dipukul mundur dengan berkuasanya kekuatan-kekuatan neoliberal, kasus-kasus mega korupsi dan tentu saja fundamentalisme agama.
“Kami menolak lupa dan kami tahu siapa pelakunya, bila kita menilik serta mengingat kembali pada agenda-agenda reformasi yang digaungkan pada tahun 1998, maka harus jujur diakui bahwa tidak satu pun agenda itu dapat dilaksanakan secara konsisten oleh rezim-rezim orde reformasi,” sebut mahasiswa.
Agenda reformasi seperti adili Soeharto dan kroni-kroninya, semakin jauh dari harapan. Bahkan, suara-suara desakan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, masih acapkali terdengar. Demikian pula kroni-kroninya. Sementara kasus-kasus korupsi keluarga Cendana dan kroninya serta kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih banyak yang tak kunjung mendapat penyelesaian yang berkeadilan.
Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai salah satu agenda reformasi pun juga mengalami stagnasi. Khususnya, dalam pemberantasan korupsi, ada kecenderungan perlawanan yang semakin massif. Perilaku korupsi juga semakin beregenerasi. Hal ini tampak dari banyaknya kepala daerah yang berusia muda yang juga ikut terlibat dalam proses reformasi, justru kini terjerat kasus korupsi.
Refleksi 25 tahun Reformasi ini, bertujuan untuk mengenang kembali perjuangan reformasi 1998, mengenang gugurnya para pejuang reformasi, mengambil pelajaran dari peristiwa tumbangnya Orde Baru dan menemukan konteks kekinian dari tuntutan-tuntutan Gerakan Reformasi 1998 yang belum terpenuhi.
Disebutkan, reformasi menandai peristiwa bersejarah untuk menghasilkan transformasi politik dan sosial yang signifikan di negara kita. Acara ini merupakan pengingat akan kekuatan aksi kolektif dan pentingnya kemajuan yang berkelanjutan.
Dalam diskusi ini, muncul beberapa gagasan kunci terutama berkaitan dengan konteks keadaan saat ini, antara lain: bagaimana Orde Baru bisa sedemikian lama berkuasa, pelanggaran HAM selama rezim Orde Baru dan paska Reformasi 1998, supremasi hukum, monopoli kekerasan oleh negara, diskriminasi sosial, dan bahaya penggunaan politik identitas dalam meraih dan melanggengkan kekuasaan.
Pada kesempatan tersebut, Jatmiko Wiwoho menceritakan, bahwa pada masa Orde Baru berkumpul dan berpendapat secara kritis sangat tidak diperbolehkan. Walaupun demikian, gerakan mahasiswa bersama kekuatan prodemokrasi lainnya terus melawan rezim Orde baru yang terbukti menindas rakyatnya. Dulu ketika ingin aksi pasti direncanakan dan dipersiapkan secara matang. Beliau pun menambahkan bahwa setiap masa itu punya tantangannya masing-masing. Pada masa mereka itu, waktu NKK/BKK yakni semua yang dilakukan oleh mahasiswa harus disetujui oleh kampus, tantangannya yaitu represi.
“Saat ini, salah satu agenda terpenting adalah menjaga, mencegah, dan mengawal agar politik identitas tidak digunakan sebagai alat pemenangan dalam kontestasi politik 2024. Jika itu dilakukan, sesungguhnya itu bentuk pengkhianatan semangat Reformasi 1998 yang menghendaki kesetaraan dan akan melahirkan diskriminasi dan perpecahan di antara anak bangsa. Kalangan intelektual dan insan akademis kampus harus segera mendorong kriteria yang tegas terbebas dari penggunaan politik identitas bagi pemimpin nasional menjelang suksesi politik 2024,” paparnya.
Sementara itu, Efatha Filemeno Booromeo, S,IP., M.Sos., menyampaikan terkait perbedaan politik identitas pada masa Orde Baru berbeda dengan saat ini. Waktu Orba itu politik identitas dilakukan untuk membendung suara kritis rakyat terhadap negara. Sedangkan, era sekarang itu lebih dijadikan alat politik kampanye. Mahasiswa saat ini dituntut untuk mengenali lebih jauh pengaruh dan kecenderungan dunia internasional kepada Indonesia.
“Semua yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari situasi geopolitik dunia, termasuk Reformasi 1998 dan peristiwa-peristiwa sosial politik ke depan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bima Kumara Dwi Atmaja, S.H.,M.H., mengingatkan kembali pentingnya supremasi hukum dan penghormatan pada HAM. Bahkan, Bima juga mengajak peserta, khususnya para mahasiswa untuk terus berpikir dan bertindak kritis dalam mengawal semangat reformasi 1998.
Selain itu, salah seorang Panitia Penyelenggara Ananta menyampaikan, bahwa forum diskusi ini pada akhirnya menyediakan platform bagi peserta untuk bertukar ide, mengusulkan solusi dan terlibat dalam dialog yang konstruktif.
“Semoga acara ini menjadi pendorong aksi kolektif dan menginspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk berkontribusi pada upaya mewujudkan cita-cita reformasi yang terus diperjuangkan dalam masyarakat kita,” harapnya.
Oleh karena itu, Penyelenggara berharap, diskusi hari ini bukan sekedar kegiatan seremonial belaka tetapi sebagai bentuk refleksi guna merawat ingatan untuk tetap membawa semangat reformasi seutuhnya.
“Dalam peringatan 25 tahun reformasi ini, kami BEM PM Universitas Udayana dan BEM FH Universitas Udayana juga seluruh mahasiswa berharap besar kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan demokrasi dari ancaman militerisme dan neoliberalisme, tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tolak keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial politik. Kami menyerukan pula agar rakyat terus membangun kekuatan politik alternatif demi Indonesia berkeadilan,” pungkasnya. (Tim).
DENPASAR – Hindu Nusantara yang sejak lama mendambakan adanya rutinitas siraman rohani dari Dharna Wacana terjawab sudah. Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Korwil Bali menjawab persoalan itu dengan mengadakan kursus Dharma Wacana, yang digelar di kantor PHDI Provinsi Bali, yang berlangsung dari tanggal 10 Mei sampai dengan 25 Mei 2025, di Denpasar.
Kegiatan ini bekerja sama dengan PHDI Provinsi Bali dengan dukungan dari Kantor Wilayah Agama Provinsi Bali, Yayasan Dharma Pinandita Bali serta Percetakan Bali.
Wawancara singkat dengan Jro Mangku (JM) Nyoman Sujana selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan menerangkan bahwa peserta yang hadir adalah sejumlah 163 peserta, yang terbagi atas 50 peserta Pinandita merupakan bantuan dari Kementerian Agama Kanwil Bali dan sisanya swadaya.
“Sisanya merupakan peserta mandiri dengan memberikan kontribusi atau punia, ” Ungkapnya, Sabtu 10 Mei 2025.
Ia mengaku bahwa peminat dari kegiatan ini sangat banyak dan dari banyak wilayah di Nusantara, menambah dengan biaya mandiri cukup murah dikarenakan terbatasnya bantuan dari kanwil Kementerian Agama Wilayah Bali.
“Kegiatan ini dilakukan sebanyak 17 kali pertemuan dari tanggal 10 sampai 25 Mei (2025), materinya meliputi Public Speaking, Teknik Dharma Wacana Pakai Basa Bali, Teknik di Media Sosial dan lainnya, terakhir ada praktek Dharma Wacana selama 15 menit buat peserta kursus, ” Jelasnya.
Jro Mangku Pinandita Dodi Arianta selaku Ketua PSN Korwil Bali menyebutkan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kelulusan Kursus Teologi Hindu Brahma Widya. Ia berharap kelak para Pinandita setelah melakukan kegiatan keagamaan diharapkan dapat memberikan Dharma Wacana atau memberikan informasi tentang Hindu.
“Saya berharap kelak nantinya para Pinandita juga dapat melakukan tidak hanya tatap muka secara langsung tetapi juga dapat melakukan Dharna Wacana secara media sosial, karena minimnya kegiatan seperti ini, ” Harap Jro Dodi.
“Teologi Hindunya berdasarkan sains dan pelaksanaannya dari budaya setempat, ” Tambahnya.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali I Nyoman Kenak, juga menambahkan bahwa pentingnya seorang Pinandita memahami teori serta prakteknya secara komplit.
“Pentingnya para Pemangku (Pinandita) memberikan penjelasan arti makna dari upacara tersebut setelah selesai ‘natap’ (upacara), ” Sebutnya.
Pentingnya menjawab kendala yang selama ini ada, tentang kurangnya support dari pemangku kebijakan dan pemerintah dalam mengedukasi Para Pemangku / Pinandita untuk lebih giat lagi dalam menyebarkan kerohanian dan informasi Hindu dari Dharma Wacana.
“Saya beeharap kegiatan awal ini bisa berhasil, mungkin setelah ini berjalan, animo masyarakat Hindu akan meningkat lagi dengan adanya Dharma Wacana ini, ” Pungkasnya. (Ray)
BADUNG – Rektor & Civitas Akademika Universitas Udayana mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan 23 April 2025 dan Selamat Hari Raya Kuningan 3 Mei 2025.
“Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita semua, terutama dalam dunia pendidikan”
“Mari kita terus belajar dan berproses bersama untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berpengetahuan luas, ” Ungkap Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.
BADUNG – Sikap Mahasiswa Universitas Udayana (UNUD) yang diwakili oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang ramai belakangan ini, mengajak dialog para pimpinan UNUD dengan jargon Sidang Akbar Mahasiswa, pada Selasa, 8 April 2025, Pukul 14.00 Wita, di Auditorium Widya Sabha, Kampus UNUD.
Mereka mengkritisi sikap UNUD terhadap Perjanjian Kerja Sama TNI-AD (Kodam IX Udayana) dengan Universitas Udayana (UNUD).
Penolakan itu berawal dari Rabu, 5 Maret 2025, di tengah hiruk-pikuk penolakan Revisi Rancangan Undang – Undang TNI yang telah disahkan pada 20 Maret 2025, Universitas Udayana dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal ini Kodam IX/Udayana, menandatangani perjanjian kerja sama tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dengan Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025.
Dokumen perjanjian ini baru diumumkan secara resmi pada Rabu, 26 Maret 2025. Bila dikaji lebih lanjut, perjanjian yang bertujuan untuk membangun kolaborasi antara kedua institusi ini masih bersifat umum tanpa adanya pengaturan teknis terkait pelaksanaannya.
“Ketidakjelasan mengenai implementasi kerja sama ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi institusi pendidikan, ” Sebut ketua BEM dalam rilisnya.
Penolakan ini muncul sebagai respon kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu, sebut I Wayan Arma Surya Darmaputra selaku Presiden Mahasiswa Universitas Udayana (ketua BEM)
Tuntutan mereka antara lain,
1. Menuntut kepada Universitas Udayana untuk membatalkan “Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Universitas Udayana tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”
2. Menuntut kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membatalkan “Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Tentara Nasional Indonesia tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”
Orasi yang berkembang adalah bahwa PKS tersebut dapat membatasi sikap kritis dari Mahasiswa, ruang kritis mereka diduga akan dibungkam. Seharusnya UNUD dapat melindungi ruang kritis Mahasiswa tersebut.
“Kami dari FP (Fakultas Pertanian), bukan Fakultas Perang, ” Pekik orator.
Dalam dialog tersebut Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., mengatakan bahwa tidak ada hubungannga dengan revisi UU TNI yang berlangsung di Jakarta sana.
“Kita akan mencari solusi dan dijamin tidak akan ada latihan secara militer, ” Ungkap Rektor.
Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH.,M.Hum., yang juga merupakan Dekan Hukum menyebutkan bahwa membatalkan kerjasama akan melewati proses yang panjang karena melibatkan 2 atau lebih institusi.
Dalam hal ini, Rektor UNUD menghargai dan mendengarkan dialog yang berasal dari aspirasi masyarakat kampus UNUD.
Universitas Udayana bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) menyepakati untuk mengusulkan pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana.
Rektor dalam kesempatan yang tidak ingin didengarkan oleh para mahasiswa, ia menjelaskan secara terbuka kepada mahasiswa mengenai maksud dan tujuan kerja sama yang dimaksud, yaitu sebagai bentuk payung hukum untuk kegiatan yang bersifat edukatif, kolaboratif dan tetap berada dalam koridor Tri Darma Perguruan Tinggi.
Rektor menegaskan bahwa PKS tersebut tidak menyentuh aspek kurikulum, tidak mengintervensi kebebasan berpikir serta tidak membuka ruang bagi militerisasi kampus.
“Kampus ini milik kita bersama. Apapun yang menimbulkan keresahan, wajib kami dengarkan dan pertimbangkan dengan hati terbuka. Saya mendengar, dan saya memahami,” ujar Rektor.
Dalam tindaklanjutannya, kesepakatan ini dituangkan secara tertulis dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPM Universitas Udayana, Ketua BEM Universitas Udayana dan Rektor Universitas Udayana.
Universitas Udayana mengapresiasi semangat intelektual mahasiswa dalam mengawal kebijakan institusional. Kampus berkomitmen untuk menjaga ruang akademik tetap aman, terbuka, dan bebas dari intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berpikir dan otonomi pendidikan tinggi. (Ray)
-
Mangku Bumi6 years agoHIDUP DHARMA
-
News1 year agoDiduga Gelapkan Dana Ratusan Calon Pekerja Migran, Pengusaha Ibukota Diajukan Ke Meja Hijau
-
News2 years agoGeger!! Siswi Kelas 2 Smp Ditemukan Gantung Diri Di Kandang Sapi
-
News10 years ago
Post Format: Gallery
-
Daerah5 years agoJangan Sampai Jadi Pemangku Tanggung, Ikuti Kursus Kepemangkuan Disini!
-
News3 years agoKasus Ungasan, Orang Misterius Hadir ditengah Upacara sebut Kutukan Telah Jalan
-
Mangku Bumi7 years agoMengenal lebih dekat Sareng Ide Sire Empu Dharma Sunu dari Griya Taman Pande Tonja Denpasar
-
Daerah4 years agoMiris! Nusa Dua Tampak Seperti Abandoned City