Momentum Hari Pers Nasional, Ketum AWDI Serahkan Mandat DPW Bali

Denpasar — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap 9 Februari kembali menjadi momentum reflektif bagi insan pers untuk meneguhkan peran strategisnya dalam menjaga demokrasi yang sehat. HPN tidak sekadar dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar pers dalam menegakkan kebenaran, keadilan, serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan semangat tersebut, Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) memanfaatkan momentum HPN untuk memperkuat konsolidasi organisasi di daerah. Ketua Umum AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, secara resmi menyerahkan Surat Mandat kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) AWDI Provinsi Bali, Senin (9/2/2026).

Penyerahan mandat tersebut memberikan kewenangan kepada DPW AWDI Bali untuk melakukan pembentukan, pengukuhan, hingga pelantikan kepengurusan organisasi di tingkat provinsi. Surat Mandat diterima langsung oleh Ketua DPW AWDI Provinsi Bali, I Made Somya Putra, SH., MH.

Ketua Umum AWDI Budi Wahyudin Syamsu menegaskan, penguatan struktur organisasi di daerah merupakan langkah strategis dalam membangun pers yang profesional, independen, dan berintegritas. Terlebih, tema Hari Pers Nasional 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menuntut peran aktif pers dalam menopang ketahanan ekonomi dan kemajuan bangsa melalui karya jurnalistik yang berkualitas.

Adapun susunan kepengurusan DPW AWDI Provinsi Bali terdiri dari I Made Somya Putra, SH., MH. sebagai Ketua, Selamet Hariyanto sebagai Wakil Ketua, I Made Richy Ardhana Yasa sebagai Sekretaris, Wiranto, SH. sebagai Sekretaris II, I Made Dwi Putra Ernandha sebagai Bendahara, serta Ni Gusti Ayu Putu Artini sebagai Bendahara II, didukung jajaran ketua bidang.

AWDI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam dunia jurnalistik nasional. Kehadiran DPW AWDI Provinsi Bali diharapkan mampu memperkuat jaringan pers di daerah, meningkatkan kapasitas dan integritas jurnalis, serta mendorong terwujudnya kedaulatan bangsa melalui karya jurnalistik yang berimbang dan bertanggung jawab.

Dalam sistem demokrasi, pers dikenal sebagai pilar keempat yang memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus penjaga nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan pers menjadi syarat mutlak yang harus dijamin di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bali.

Melalui terbentuknya kepengurusan DPW AWDI Provinsi Bali, diharapkan iklim pers yang sehat semakin terwujud, kriminalisasi terhadap jurnalis dapat dicegah, dan pers dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi kepentingan publik.

Selamat bertugas kepada seluruh jajaran Pengurus DPW AWDI Provinsi Bali dalam menjalankan mandat organisasi.

Editor – Ray