Malaka – Pos Haslot Satgas Yonif 741/GN berhasil menemukan seorang anak yang hilang di hutan perbatasan RI-RDTL, tepatnya di Dusun Motamasin, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, pada Senin (24/03/2025).

Kejadian bermula saat masyarakat setempat melaporkan hilangnya Yafin Gause (2 tahun), yang diduga tersesat saat berkebun bersama keluarganya di kawasan hutan perbatasan. Menanggapi laporan tersebut, anggota Pos Haslot yang dipimpin langsung oleh Danpos Sertu Rahmana Bintang Saputra bersama Batih SSK III Sertu Septian Tamara segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian.

Tim pencari memulai penyisiran dari area kebun tempat terakhir korban terlihat, kemudian memperluas pencarian hingga ke hutan dan sekitar sungai. Setelah enam jam pencarian, Yafin akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas di semak-semak dalam hutan. Korban segera dievakuasi dan diserahkan kepada keluarganya dalam keadaan selamat.

Atas keberhasilan tersebut, Kepala Desa Alas, Anselmus Korandus Ikun Berek, mewakili keluarga korban, menyampaikan rasa terima kasih kepada Satgas Yonif 741/GN atas respons cepat dan upaya penyelamatan yang dilakukan.

Sementara itu, Dansatgas Yonif 741/GN Letkol Inf Sy Gafur Thalib mengapresiasi tindakan sigap prajuritnya dalam operasi pencarian ini. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil tetap memperhatikan faktor keamanan, baik bagi personel maupun materiel, serta selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.(Tim)

“KERJA TUNTAS DI TAPAL BATAS”

“LAKSANAKAN TUGAS DENGAN TULUS DAN IKHLAS”

“GARUDA BERHASIL”

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, kembali menyoroti praktik sertifikasi jurnalis yang dikenal dengan istilah “uka-uka”. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan bahwa hal ini hanyalah akal-akalan Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memeras para wartawan.

“Uka-uka itu sesungguhnya kegiatan ilegal. Tidak ada dasar hukumnya. Sertifikasi profesi dan keahlian yang benar itu melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dasar hukumnya jelas tertulis dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 23 Tahun 2004 yang sudah diperbarui dengan PP Nomor 10 Tahun 2018,” tegas Wilson dalam keterangannya.

Uka-Uka dan Kebodohan Hukum

Wilson juga menyebut bahwa aparat hukum yang seharusnya memahami peraturan malah tidak paham soal praktik uka-uka ini. Ia mengimbau masyarakat, khususnya wartawan, untuk tidak terjerumus dalam kebodohan yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka sendiri dan orang yang mengendalikan kegiatan tersebut.

“Jika Anda bekerjasama dengan orang yang tidak paham masalah uka-uka, maka Anda menjerumuskan diri ke dalam kubangan kebodohan. Anda sendiri tidak paham, ikut pula arahan orang yang tidak paham,” katanya.

Wilson meminta wartawan untuk membaca UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang hanya terdiri dari 21 pasal, untuk memahami bahwa praktik uka-uka tidak memiliki dasar di dalam undang-undang tersebut.

Perbandingan dengan Profesional Non Uka-Uka

Lebih lanjut, Wilson membandingkan hasil yang diperoleh pemegang sertifikasi uka-uka dengan para profesional di bidang jurnalistik seperti Karni Ilyas, Najwa Shihab, dan fotografer Darwis Triadi.

“Pemegang uka-uka hanya mendapatkan Rp50 ribu hingga maksimal Rp200 ribu dari kerjasama dengan pengusaha, pejabat, atau proyek. Sementara mereka yang tidak punya uka-uka, seperti Karni Ilyas, Najwa Shihab, dan lainnya, bisa mendapatkan puluhan hingga ratusan juta rupiah karena mereka punya portofolio, rekam jejak, dan kemampuan profesional yang diakui,” jelas Wilson.

Menurut Wilson, perbedaan ini mencerminkan pentingnya keahlian dan rekam jejak daripada sekadar mengandalkan sertifikasi yang tidak diakui secara hukum.

Imbauan kepada Wartawan

Wilson mengingatkan para wartawan untuk lebih kritis dan tidak mudah terbawa arus oleh praktik-praktik ilegal seperti uka-uka. “Cari tahu dan pahami aturan yang berlaku. Jangan malas membaca UU Pers dan menganalisa isinya. Itu langkah awal untuk menjadi wartawan yang profesional dan independen,” pesannya.

Penutup

Wilson berharap agar wartawan dan aparat hukum lebih memahami duduk perkara terkait uka-uka. Dengan pemahaman yang baik, praktik-praktik ilegal yang merugikan dunia jurnalistik dapat dihentikan.

“Semoga paham dan tidak bertanya lagi soal uka-uka yaa. Terima kasih,” tutupnya.

JAKARTA – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, S.E., M.M., berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Juara II Satuan Penerangan Terbaik Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk kategori Inovasi. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kontribusi dan dedikasinya dalam mengembangkan fungsi penerangan di lingkungan TNI AD.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, S.E., M.M., dalam acara Rapat Fungsi Teknis Bidang Penerangan TNI AD TA. 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta, pada Kamis 12 Desember 2024.

Selain menerima penghargaan Satuan Penerangan Terbaik, Kapendam Agung Udayana juga menerima Piagam Pemenang Lomba Video Candid Camera TA. 2024. Penghargaan tersebut diraih sebagai Juara Harapan II atas nama Praka Khairul Mizan, yang menjabat sebagai Babinsa Oeteas Ramil 1627-03/Batuta Kodim 1627/Rote Ndao, dengan tema video pengukuran baju PDH.

Rapat ini merupakan agenda penting yang bertujuan untuk membahas berbagai aspek fungsi penerangan, memberikan masukan strategis, serta meningkatkan kemampuan personel jajaran penerangan. Dalam kegiatan ini, berbagai fungsi utama bidang penerangan menjadi fokus pembahasan, seperti pembinaan fungsi penerangan, penerangan umum, penerangan satuan, peliputan, produksi dan dokumentasi, penulisan strategis, serta penerangan khusus.

Saat dikonfirmasi, Kolonel Inf Agung Udayana dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga kolaborasi dan dukungan dari seluruh anggota dan staf Penerangan Kodam IX/Udayana.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung tugas-tugas TNI AD, khususnya Kodam IX/Udayana. Kami akan terus mengembangkan kemampuan untuk program-program yang relevan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ungkap Kapendam Agung Udayana.

Sementara itu, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam sambutannya menekankan pentingnya fungsi penerangan sebagai salah satu elemen vital dalam mendukung tugas pokok TNI AD. “Penerangan TNI AD harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu seluruh satuan penerangan untuk terus berkarya dan berinovasi,” ujar Kadispenad.

Penghargaan yang diraih ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kerja keras dalam bidang penerangan di satuan Pendam IX/Udayana mampu memberikan dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Hal ini sekaligus menjadi inspirasi bagi satuan penerangan lainnya untuk terus berprestasi.

Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Dispenad, pejabat penerangan dari berbagai Balakpus dan Kodam, serta undangan dari instansi terkait lainnya. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi untuk merumuskan strategi peningkatan fungsi penerangan di masa mendatang. (Pendam IX/Udy)