BADUNG – Di balik citra glamor dan keindahan Pulau Dewata, terselip sebuah ironi yang menggerogoti perekonomian lokal. Banyak wisatawan asing datang ke Bali, namun tidak tercatat menginap di hotel atau vila resmi. Ternyata, sebagian besar dari mereka memilih akomodasi alternatif seperti vila pribadi atau rumah kos milik warga lokal yang belum memiliki izin operasional lengkap.

Tak hanya itu, marak pula praktik ilegal di mana Warga Negara Asing (WNA) menyewa vila secara daring dan menyewakannya kembali kepada kolega sesama WNA, bahkan sebelum mereka sendiri menempatinya. Aktivitas ini kerap terjadi di luar pengawasan pemerintah dan menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Putu Anom, B.Sc., M.Par., mengungkapkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap properti-properti yang disewakan kepada orang asing, baik berupa vila, rumah pribadi, maupun bentuk akomodasi lainnya.

“Pernah terjadi kasus di Seminyak di mana seorang tamu asing tinggal melebihi masa izin tinggalnya hingga menyebabkan keributan besar, bahkan menewaskan seorang anggota polisi. Mirisnya, vila tersebut ternyata tidak memiliki izin legal,” ungkap Prof. Anom saat dihubungi, Sabtu (10/5/2025).

Ia juga menyoroti keberadaan guest house mewah dan rumah kos elite yang kerap luput dari pengawasan pajak. Meskipun dimiliki oleh warga lokal, bentuk bisnis ini tak terklasifikasi sebagai akomodasi resmi, sehingga pendapatannya tidak dikenakan pajak hotel dan restoran.

“Bayangkan satu kamar disewakan seharga Rp2–3 juta. Jika ada 10 kamar, bisa menghasilkan Rp30 juta tanpa perlu promosi. Semua langsung masuk ke kantong pribadi, sementara daerah tidak memperoleh apa pun,” tegasnya.

Prof. Anom juga menyoroti praktik pembelian tanah oleh WNA yang memanfaatkan nama warga lokal sebagai perantara melalui akta notaris. Setelah membangun vila di atas tanah tersebut, mereka kemudian menyewakannya kepada turis asing lainnya. Keuntungan pun langsung dinikmati pemilik modal asing, sementara warga lokal hanya menjadi nama di atas kertas.

“Fenomena ini jelas menyebabkan potensi pajak daerah yang sangat besar tidak masuk ke kas negara,” tambahnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar desa adat maupun desa dinas dilibatkan aktif dalam pengawasan akomodasi di wilayahnya. Karena mereka yang paling mengetahui siapa pemilik dan penyewa properti di daerah masing-masing, serta dapat melakukan pencatatan rutin untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan.

Sebagai penutup, Prof. Anom juga menyinggung soal kebijakan Golden Visa dan retirement visa, yakni visa pensiun yang memungkinkan warga asing tinggal dalam jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membuka celah baru bagi penyalahgunaan izin tinggal untuk kepentingan bisnis ilegal. (Ray)

DENPASAR – Santernya pemberitaan yang terdengar dari wilayah Banyuwangi, melalui akun resmi dinsos.jatimprov.go.id, yang menyebutkan bahwa Gubernur Khofifah Meninjau Kesiapan Operasional Kapal Cepat Banyuwangi – Denpasar, 06 April 2025.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pelayaran kapal cepat jurusan Banyuwangi – Denpasar yang direncanakan beroperasi Juni 2025 melalui Pelabuhan Boom, Banyuwangi dan akan bersandar di Pelabuhan Serangan, Jumat (4/4/2025).

“Menjelang operasional pada Juni 2025 mendatang, saya datang kesini melihat kelengkapan apa yang diperlukan. Dan tadi khusus untuk ruang tunggu saya minta agar desain dengan nuansa Banyuwangi disiapkan dan dikuatkan di sini,” ungkap Gubernur Khofifa.

Menemui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar Ketut Sriawan mengutarakan bahwa belum adanya koordinasi apapun dari pihak Banyuwangi atau pun pemerintahan Jawa Timur.

“Tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan di Jawa Timur, ide ini sangat bagus karena mengintegrasikan wilayah satu dan lainnya yakni Banyuwangi dan Denpasar, “ucap Sriawan, Jumat 11 April 2025.

Ia menjelaskan sebaiknya menggunakan tata cara pemberitaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipenuhi terlebih dahulu terkait dengan angkutan kapal cepat ini.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Benoa dan wilayah Serangan seharusnya tahu tentang rencana ini secara resmi. Statemen tersebut juga tidak bisa hanya dengan kapal cepat semata, tetapi perlu adanya integrasi darat untuk mengatur penumpang yang ada nantinya.

“Tentu ini perlu diatur tentang siapa yang akan mengangkut penumpangnya, tentu harus ada koordinasi antara Pemkot Denpasar dan Pemkab Banyuwangi atau Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Bali, ” Jelasnya.

Ketut Sriawan juga menelpon pihak BTID, KSOP Banyuwangi, KSOP Benoa mereka belum paham mengenai hal ini. Tentu ini akan menjadi polemik dalam menangani penumpang nantinya di Denpasar bila tidak adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara stakeholder yang ada.

Ditanyakan untuk rampungnya Juni, Ketut Sriawan mengatakan terlalu cepat.

“Disamping SOP untuk dua pemerintahan ini, tentu dari perizinan kapal itu sendiri karena lintas wilayah dan ini perlu atensi yang baik dengan lainnya perlu dilibatkan pemerintahan Desa, Lurah dan masyarakat, ” Pungkasnya. (Ray)

Denpasar, 5 April 2025 – Riuh rendah suara ombak dan sorakan penonton menjadi saksi semangat para peselancar muda Bali yang berlaga di Grom Challenge 2025. Ajang tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas Serangan Board Riders (SBR) ini digelar di Pantai Serangan, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk akses kawasan yang difasilitasi oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola KEK Kura Kura Bali.

Tahun ini, sebanyak 54 anak berlaga dalam kategori Under-12 (pria) dan Under-18 (pria dan wanita). Mayoritas peserta berasal dari Desa Serangan dan berbagai daerah lain di Bali, menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam menaklukkan ombak.

Istilah “grom” yang berasal dari Australia dan kini digunakan secara global merujuk pada peselancar muda yang menekuni olahraga ini dengan semangat tinggi. Semangat pantang menyerah, rasa ingin tahu, dan dedikasi sejak dini menjadi jiwa dari ajang ini.

Peselancar remaja internasional, Matsui Yuki yang tinggal di Desa Serangan, Foto: Serangan Board Riders/Farhan Yahya)

Lebih dari sekadar kompetisi, Grom Challenge merupakan bagian dari perjalanan panjang SBR dalam membina generasi baru peselancar Bali. Selama bertahun-tahun, komunitas ini menjadi ruang tumbuh anak-anak berbakat meniti karier sejak usia dini. Dengan kerja keras dan semangat kebersamaan, SBR konsisten menciptakan ekosistem pembinaan yang sehat dan inklusif.

“Kami bukan hanya bikin kontes, tapi juga merawat mimpi. Anak-anak ini adalah masa depan surfing Bali dan Indonesia,” ujar Wayan Mudira Jaya, Penanggung Jawab Kontes dan tokoh utama SBR. “Kami juga berterima kasih kepada BTID atas dukungannya yang mempermudah mobilisasi peserta dan kelancaran acara. Ini bukti kerja sama komunitas dan pengelola kawasan berjalan baik.”

Salah satu kisah inspiratif datang dari Dharma Wisesa, peselancar Under-12 yang berhasil meraih gelar juara meski hanya berlatih selama tiga jam sehari sebelumnya.

“Senang banget bisa menang, Ombaknya bagus, tempatnya seru, dan banyak yang dukung,” ujarnya dengan antusias.

Kejutan lainnya datang dari peselancar perempuan asal Australia berusia 10 tahun yang meraih posisi kedua di kategori Under-18 putri. Hal ini menunjukkan betapa luas dan inklusifnya jangkauan pembinaan SBR. Selain teknik, para peserta juga belajar tentang disiplin, sportivitas, dan menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar.

Jro Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, turut menyampaikan apresiasi:

“Kegiatan seperti ini sangat positif dan perlu terus dilanjutkan. Semoga semakin banyak anak-anak Serangan yang mampu mengasah kemampuannya hingga ke tingkat internasional. Kami sangat menghargai dukungan dari berbagai pihak, termasuk akses yang diberikan oleh BTID.”

Tidak hanya diramaikan oleh para atlet dan keluarganya, Grom Challenge tahun ini juga menunjukkan peningkatan profesionalitas dalam pelaksanaan mulai dari pengelolaan acara, kebersihan area, hingga aspek keselamatan. Sinergi antara komunitas dan mitra, termasuk BTID, memainkan peran penting dalam kesuksesan ini, terlebih karena acara berlangsung di tengah proses pembangunan kawasan KEK Kura Kura Bali.

“Ini sudah beberapa kali kami mendukung kegiatan bersama SBR, dan yang paling menyentuh adalah melihat semangat anak-anak hari ini. Pantai Serangan punya ombak level internasional, tapi yang lebih luar biasa adalah anak-anak dan komunitasnya,” ujar Zakki Hakim, Kepala Komunikasi BTID.

Momentum ini juga mengingatkan akan keberhasilan SBR dalam melahirkan atlet-atlet berbakat yang berkiprah di panggung dunia, seperti I Made Pajar Ariyana. Pemuda kelahiran 2005 asal Serangan ini telah mewakili Indonesia di berbagai ajang bergengsi, mulai dari Asian Surfing Championship di Maladewa, WSL Manokwari Pro QS 1000 di Papua Barat, hingga Kejuaraan Dunia Junior WSL di La Union, Filipina. Pajar yang mulai berselancar sejak usia enam tahun adalah bukti nyata keberhasilan pembinaan komunitas SBR.

Sinergi antara komunitas dan pengelola kawasan menunjukkan bahwa ombak bukan hanya menciptakan gelombang di laut, tapi juga membangkitkan harapan dan cita-cita tinggi dari Desa Serangan untuk dunia.

Tentang Kura Kura Bali:

Kura Kura Bali adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Pariwisata Berkualitas dan Industri Kreatif, yang diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada April 2023. Dikelola oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai Master Developer, kawasan ini mencakup 498 hektar, memadukan semangat Bali modern dengan kekayaan budaya yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Dengan fokus pada gaya hidup marina, komunitas berbasis pengetahuan, dan pencapaian kualitas hidup holistik, Kura Kura Bali menghadirkan beragam peluang di era baru pariwisata dan inovasi. Berlandaskan penghormatan terhadap tradisi dan perencanaan yang matang, kawasan ini berkomitmen menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan bagi komunitas lokal maupun global.(Tim/Ich)