Daerah
Permasalahan Adat berujung Kasus Hukum, Keluarga Jro Mangku Made Nadi Adukan ke Senator AWK
GIANYAR – Bagi orang Bali, pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa harus memiliki hati yang tulus, ikhlas, bhakti dan jauh dari keinginan duniawi dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya.
I Gede Arjana, SH., bersama adiknya Ketut Budiasa dan keluarga mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna (AWK). Ia menceritakan bahwa dirinya mewakili ibunya Jero Mangku Made Nadi, menceritakan apa yang dialaminya di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Ia yang mengaku mewakili 12 KK Dadia Darma Utama, menjelaskan soal permasalahan Kepemangkuan Kayangan Tiga, yang saat ini ada dualitas kepemangkuan di Pura Dalem Desa Adat Lokapaksa.
“Tahun 1998 bapak tiang ngaturang ngayah jadi Pemangku, lalu tahun 2017 dengan dikeluarkannya beberapa surat dari Kelian Adat Lokapaksa, ini membuat perpecahan di internal keluarga dadia,” ungkapnya kepada AWK, Rabu (25/01/2023), di Istana Mancawarna, Tampaksiring, Gianyar, Bali.
Lalu ia melanjutkan ceritanya, bahwa pada tahun 2018 diangkatlah pemangku di Pura Dalem Lokapaksa yang diakuinya tidak sesuai awig-awig atau aturan main dari pengangkatan pemangku tersebut.
“Sekarang ada 2 pemangku,” katanya.
Dengan berjalannya waktu, Jero Mangku Putu Sedana Surat yang merupakan ayah dari Gede Arjana meninggal dunia. Dia menceritakan bahwa adanya rasa kekecewaan terhadap keputusan dualisme tersebut.
“Bapak ‘tiang’ meninggal tahun 2021, lalu Kelian Adat kami tahun 2022 mengeluarkan berita acara Paruman Agung yang hasilnya menurut kami melemahkan dan memojokan posisi kepemangkuan Ibu tiang, mohon petunjuknya,” jelasnya kepada AWK.
Kondisi saat ini, 4 orang anggota keluarga mereka diduga dilaporkan kepada pihak Polsek Seririt atas dugaan tindak pidana pengancaman yang terjadi pada tanggal 03/01/2023 sekitar jam 21.30 wita, lokasi kejadian di Kantor Perbekel Desa Lokapaksa, Banjar Dinas Canik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Kejadian itu berawal dari keinginan 4 saudara mereka yang hendak menanyakan perihal jadwal yang sudah diatur sedemikian rupa, mengapa berubah kembali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Alih-alih mendapatkan jawaban yang baik, malah 4 orang yang masih dalam satu saudara besar dilaporkan ke polisi.
“Itu tidak benar, keluarga saya tidak ada melakukan pengancaman kepada siapapun, hanya mau menanyakan dan mohon jadwal pelayanan ‘nganteb’ pada saat hari raya Galungan dan Kuningan saja,” ungkap Gede yang menjadi juru bicara saat itu.
Awak media menghubungi Kelian Adat Lokapaksa, I Gusti Made Sanjaya, menanyakan melalui pesan elektronik mengapa melakukan pelaporan terkait kasus adat bisa berujung kasus hukum yang diduga pengancaman oleh 4 orang seperti yang dilaporkannya.
“Pengancaman dengan kata-kata yang terlontar (Ketut Budiasa), Ne Se Kelian Adate Ketagian Angsuh, Tusuk…tusuk, sambil menunjuk tangan kirinya ke arah tiang (saya) dan tangan kanannya masuk ke kantong jaketnya,” tulisnya dalam pesan elektronik, Jumat (27/01/2023).
“Sebenarnya Paruman Agung adalah bukan semata mata karena dualisme Pemangku di Pura Dalem, melainkan tujuan utama diselenggarakan Paruman Agung adalah dalam rangka pembuatan pararem penyacah awig,” jelasnya lebih lanjut melalui pesan elektronik pada awak media ketika ditanya tentang dualisme kepemangkuan.
Untuk masalah keadilan dan tidak sesuai aturan yang berlaku, dirinya menjelaskan juga bahwa masalah diundang atau tidak diundang, sesuai ketentuan yang telah lama berjalan bahwa Paruman Agung wajib diikuti oleh perwakilan dari masing- masing Dadia yang jumlahnya 130 kepala keluarga.
Ditanya soal menggunakan cara-cara damai dan tidak perlu ke ranah hukum untuk Permasalahan Adat, dirinya menjawab, “Kalo jalan damai pasti ada, sepanjang satu keluarga ini mau menurunkan egonya masing-masing, karena selama ini keluarga ini menjadi dua kelompok dan ‘puik’ (tidak bertegur sapa).
Dasar permasalahannya adalah, saya dianggap membuat keputusan sendiri dan memihak, padahal itu semua sudah jelas-jelas hasil Paruman Agung.”
AWK yang saat akhir acara memberikan kesempatan untuk diwawancarai, mengatakan bahwa dirinya menyayangkan bahwa masalah keluarga besar atau masalah adat harusnya bisa diselesaikan di tingkatan adat tidak perlunya sampai pelaporan ke polisi.
Senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna (AWK) di Istana Mancawarna, Tampaksiring, Gianyar, Bali, menerima pengaduan keluarga Jero Mangku Made Nadi tentang permasalahan yang dihadapi.
“Saya prihatin dan menyayangkan hal ini, tentu saya akan bergerak sesuai dengan aspirasi mereka,” tegas AWK.
Ia juga mengharapkan pihak kepolisian tidak menindaklanjuti pelaporan tersebut. “Ini masalah keyakinan, ayo dong dari pihak kepolisian, semoga saja tidak terlalu ditindaklanjuti. Cukuplah klarifikasi,” jelasnya lebih lanjut.
Ia juga menegaskan bahwa sebaiknya ingat pesan bung Karno ‘Jasmerah’, jangan lupakan sejarah.
“Kita harus ingat Jro Istri ( Jero Mangku Made Nadi ) yang sudah ngayah, mungkin sudah separuh hidupnya dan mungkin juga ada kontribusi dari keluarga-keluarganya dari jaman dahulu. Seyogyanya ingat pesan Bung Karno ‘Jasmerah’,” jelas AWK.
Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi tidaklah terlalu berat, hanya pertukaran jadwal dan tidak diberhentikan sebagai pemangku dan tidak ada unsur pidana.
“Selesaikan dengan baik, yang pasti setelah ini akan kami tindaklanjuti, Desa juga kami lindungi dan Jero Mangku Istri beliau prioritas saya,” tegasnya.
Ditanyakan tentang oknum yang bersikap arogan, dirinya belum bisa bicara banyak, kondisi itu masih akan dipelajari lebih dalam lagi.
“Ini kan masih sepihak, kita masih perlu pelajari lebih dalam lagi,” ungkapnya.
Kondisi permasalahan adat sebaiknya dikembalikan kepada musyawarah mufakat, karena kondisi Bali yang baru pulih dari Pandemi Covid 19 diharapkannya tidak ada permasalahan yang mencuat yang akan merugikan masyarakat Bali sendiri.
“Tidak ada gunanya masalah adat ini saling lapor, saya tahu daerah Lokapaksa ini adalah daerah yang tua, daerah revolusioner dan daerah sejarah, jangan sampai permasalahan ini yang mencederai citra desa ya,” tutupnya. (Tim)
Jembrana – Kakao menjadi komoditas unggulan di kabupaten Jembrana yang mendapat perhatian khusus dari Pemkab Jembrana mulai dari hulu sampai hilir sehingga kakao Jembrana mampu merambah pangsa pasar dunia Internasional.
Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Pemkab Jembrana terus mendorong mewujudkan kebun-kebun kakao yang bersertifikasi yang mampu menghasilkan produk kakao fermentasi dengan kualitas “Organik Aromatik Spesifik”.
Upaya itu pun direalisasikan dengan pemberian bantuan 19.999 bibit kakao unggul dan 99,9 ton pupuk organik kepada 8 subak abian dan kelompok tani di Kabupaten Jembrana oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, Minggu (11/5) di Kelompok Tani Kakao Rastani, Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma.
Bupati Kembang saat melakukan simbolis penyerahan bibit kakao di Kelompok Tani Kakao Rastani, Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma.
“Hari ini saya ingin bibit yang diterima cukup banyak ini dengan anggaran hampir setengah miliar yang murni dianggarkan dari APBD supaya bisa betul-betul bermanfaat,” ucap Bupati Kembang, usai acara penyerahan secara simbolis.
Diharapkan, pemberian bantuan bibit unggul dan pupuk organik dapat memicu peningkatan produktivitas dan daya saing produk kakao, yang pada saat ini produksinya mencapai 3.000 ton pertahun.
Kakao Jembrana yang telah berhasil menembus pasar ekspor, menjadi pemacu semangat Bupati Kembang Hartawan dan Wabup Patriana Krisna untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kakao ini. Salah satu upayanya juga dengan meminta dana bagi hasil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di bawah Kementerian Keuangan RI.
“Karena kakao kita sudah menembus pasar ekspor, maka kita akan bersurat, sehingga nanti harapannya kita mendapat dana bagi hasil cukai kakao, dan kita akan gunakan dana itu sepenuhnya untuk petani kakao,” ujar Bupati Kembang.
Pihaknya menegaskan tidak akan mengembangkan terlalu banyak jenis komoditi perkebunan, pengembangan kakao akan menjadi prioritas untuk semakin meningkatkan posisi Jembrana sebagai produsen kakao berkualitas dunia.
“Tidak banyak jenis yang kita kembangkan, yang kita utamakan justru kakao. Mudah-mudahan, kita doakan petani kita sukses semua,” tutupnya.
Jembrana – Sebanyak lima orang anak punk yang masuk ke Bali tanpa dilengkapi identitas resmi berhasil diamankan di kawasan SPBU Gilimanuk, Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Rabu (30/4) siang. Penanganan cepat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Babinsa, Satpol PP dan Linmas Kelurahan Gilimanuk dengan didampingi aparat setempat, demi menjaga kondusivitas wilayah pintu gerbang Bali tersebut.
Kejadian bermula sekitar pukul 12.30 Wita, saat petugas melakukan patroli rutin di seputaran Pelabuhan Gilimanuk. Mereka menemukan lima pemuda bergaya punk yang mencurigakan tanpa membawa kelengkapan identitas diri. Dari hasil pendataan, kelima orang tersebut masing-masing bernama Trian (21), Dean (27), Ahmad Bajuri (32), Edi (24), dan Hisan Fauzi (25), seluruhnya berasal dari Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kelima anak punk ini mengaku berangkat dari Bandung dengan tujuan Denpasar. Namun, untuk menghindari pemeriksaan petugas di pintu masuk resmi Pelabuhan Gilimanuk, mereka memilih berjalan kaki melewati jalur pesisir pantai.
Kelima anak punk tanpa identitas dikembalikan ke pulau jawa dengan dikawal ketat anggota kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kompol I Komang Muliyadi, S.H., M.M., menyatakan bahwa pihaknya memang rutin memperketat pengawasan terhadap orang-orang yang keluar-masuk Bali, khususnya di area pelabuhan. “Kami selalu tekankan personel di pos-pos pemeriksaan, termasuk mengawasi jalur-jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Selanjutnya, Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma yang didampingi Kasi Trantib, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan personel Pol PP setempat, langsung memberikan pembinaan dan imbauan kepada para anak punk tersebut. Mereka diingatkan agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun lalu lintas jalan.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kelima anak punk itu akhirnya diputuskan untuk dikembalikan ke daerah asal. Pada pukul 14.20 Wita, mereka diberangkatkan menggunakan KMP Trisakti Elfina melalui Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk. Pengawalan ketat dilakukan hingga mereka naik ke atas kapal oleh personel Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Lurah Gilimanuk, Satpol PP, Linmas, dan Bhabinkamtibmas.
DENPASAR – Di tengah dinamika pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Desa Adat Serangan dan PT Bali Turtle Island Development (BTID) menunjukkan kolaborasi yang kuat dan konsisten. Tanpa banyak sorotan, keduanya terus berjalan beriringan membangun kawasan dengan semangat kebersamaan dan saling percaya.
Sejak lama, hubungan antara warga Serangan dan BTID tidak hanya bersifat formal, tapi juga personal dan kekeluargaan. Dalam setiap aspek kehidupan—adat, budaya, lingkungan, hingga pembangunan—masyarakat dilibatkan secara aktif.
“Keterbukaan untuk berkomunikasi selalu kita jaga. Tidak semua harus diumumkan, yang penting kepercayaan dan niat baik,” ujar Jro Ketut Sudiarsa, Mangku Pura Pat Payung.
Jro Ketut menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan KEK Kura Kura Bali, seraya berharap berkah dari Ida Betara Dalem Pat Payung agar semua rencana berjalan lancar.
Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, menegaskan pentingnya menjaga harmoni. Ia menyebut bahwa komunikasi adalah kunci untuk merawat hubungan yang baik, termasuk dengan investor seperti BTID.
“Kami ingin pembangunan ini membawa manfaat dan kesejahteraan bagi warga. Kura Kura Bali adalah bagian dari desa kami,” ujarnya.
Kontribusi nyata BTID selama ini juga tak sedikit. Sejak kesepakatan tahun 1998, BTID telah menyerahkan lahan lebih dari 7 hektar, menyediakan fasilitas umum, dan membantu akses ibadah. Salah satu hal yang paling dikenang adalah keputusan BTID untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan asal Serangan saat pandemi Covid-19.
“Saat perusahaan lain memberhentikan pegawai, warga kami tetap digaji. Itu sangat berarti,” kata Gede Pariatha.
Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami, turut menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi komunikasi baik yang terus dibangun antara warga dan BTID, termasuk dalam pengembangan infrastruktur seperti jembatan ke Pura Sakenan yang dulunya hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau jukung.
“Kontribusi BTID banyak dan positif. Hubungan tetap harmonis dan kondusif,” ujarnya.
Kolaborasi ini membuktikan bahwa pembangunan yang berakar pada budaya dan keharmonisan bukan hanya mimpi. Ia sudah berjalan nyata, meski tanpa hingar-bingar. (Tim)
-
Mangku Bumi6 years agoHIDUP DHARMA
-
News1 year agoDiduga Gelapkan Dana Ratusan Calon Pekerja Migran, Pengusaha Ibukota Diajukan Ke Meja Hijau
-
News2 years agoGeger!! Siswi Kelas 2 Smp Ditemukan Gantung Diri Di Kandang Sapi
-
News10 years ago
Post Format: Gallery
-
Daerah5 years agoJangan Sampai Jadi Pemangku Tanggung, Ikuti Kursus Kepemangkuan Disini!
-
News3 years agoKasus Ungasan, Orang Misterius Hadir ditengah Upacara sebut Kutukan Telah Jalan
-
Mangku Bumi7 years agoMengenal lebih dekat Sareng Ide Sire Empu Dharma Sunu dari Griya Taman Pande Tonja Denpasar
-
Daerah4 years agoMiris! Nusa Dua Tampak Seperti Abandoned City