Senator Arya Wedakarna

DENPASAR – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali melakukan audensi ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) utusan Provinsi Bali, DR. SHRII Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedasteraputra Suyasa (AWK), pada Kamis (25/05/2023), di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No.74, Denpasar, Renon.

Kegiatan ini merupakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Anggota Komite 1 Bidang Hukum DPD RI B65, dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam mendirikan sekolah negeri di Provinsj Bali yang memiliki indikasi merugikan sekolah swasta.

Gede Ngurah Ambara Putra, Ketua BMPS Provinsi Bali.

Gede Ngurah Ambara Putra selaku ketua BMPS Provinsi Bali mengatakan pentingnya pemerintah juga memperhatikan keberadaan dari sekolah swasta.

Ia menginginkan kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan untuk benar-benar mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 7 Triliun lebih, 20 persennya dialokasikan untuk pendidikan.

BMPS Badung

Ia juga menekankan bahwa pemerataan di sektor Pendidikan tidak hanya pada pembangunan gedung dan infrastruktur sekolah tetapi pembangunan anak bangsa yang cerdas dan berwawasan luas berdampak pada kemajuan taraf hidup masyarakat di masa mendatang, itu juga tidak kalah penting.

” Bila jumlah prioritas kepada peserta didik belanja untuk setiap siswa itu dikisaran 8 juta rupiah per-orang, itu yang harus bisa merata untuk siswa di Bali, ” ungkapnya.

Perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Rombongan Belajar (Rombel) itu juga ditekankannya bahwa sekolah negeri harus mematuhi jumlah rombel yang ada yakni 32 sampai 36 siswa per-kelas.

” Tidak perlulah membangun sekolah baru, dalam mendidik tidaklah perlu lepas dari pihak swasta. Kita bisa berkolaborasi tanpa harus membangun gedung baru, ” pesannya.

Dalam paparan ketua BMPS Kabupaten Badung, kondisi sekolah swasta di wilayah Badung yang dikatakan sudah memberikan kontribusi sejak dulu, nyaris 12 sekolah dinyatakan tutup.

Mereka menyebutkan bahwa pemerintah tidak komitmen terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah terkesan membiarkan permintaan sekolah negeri menerima siswa lebih dari kepatutan yang ada.

Bahkan pembangunan terhadap sekolah – sekolah negeri baru terkesan tidak terbendung dan memiliki arah yang terkesan mengucilkan peran sekolah swasta.

Cek pembangunan sekolah yang menjadi polemik dengan penggarap tanah Provinsi Bali. Klik untuk link

1. Hibah Tak Turun Kontraktor Buldozer Tanah Pemprov, ‘Penyakap’ Bayar Pajak Gigit Jari.

2. Disel Ngotot Kuasai Lahan Pemprov Walau Belum Ada Hibah

Bagi kondisi keberadaan sekolah swasta tentu kebijakan ini tidaklah perlu, tetapi Ngurah Ambara berharap pemerintah tidak membangun kembali untuk sekolah negeri bila ada masih sekolah swasta yang mampu menampung kelebihan murid – murid yang ada.

Menemui Arya Wedakarna (AWK) di sesi akhir acara, ia memang menyayangkang pembangunan sekolah baru, tetapi sekolah yang ‘on going’ bila melarang itu melanggar undang – undang karena ada dana pajak disana.

Bagi AWK problema yang terjadi adalah jumlah kelas yang harusnya 32 – 36 murid per-kelas dibuat sampai 50 murid per-kelas.

” Kita baru saja mendapatkan informasi dari mereka (BMPS) bahwa tidak ada penolakan terhadap penerimaan siswa di sekolah negeri, tetapi harusnya dikunci sesuai dengan peraturan menteri, ” ungkap AWK.

Ia juga menegaskan bila ada oknum pejabat (Dinas Pendidikan – Red) yang tidak melindungi sesuai dengan perundangan kementerian tersebut, ia akan menempuh jalur hukum.

” Dan peraturan yang tidak memperhatikan keharmonisan ini kita akan gugat ke PTUN ”

Ia juga berjanji bahwa, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL) bahasa Inggris: corporate social responsibility, “CSR”) yang ada, akan digerakan oleh AWK dalam membantu sekolah – sekolah swasta yang mengalami kesulitan keuangan dalam mengoperasikan sekolah.

AA Gede Agung Aryawan, Tokoh pemerhati pendidikan (tengah).

Kemudian AA Gede Agung Aryawan (Gung De) juga mengomentari soal rendahnya mutu pendidikan adalah berawal dari adanya oknum pejabat yang membantu memasukan anak – anak didik ke sekolah negeri.

” Anak kaya mampu mencari bekingan pejabat untuk bisa masuk ke sekolah negeri, terus siswa miskin yang tidak punya bekingan tetapi cerdas mau dikemanakan, ” tekannya.

Ia juga menjelaskan tentang permasalahan ketimpangan yang ada di dunia pendidikan Bali. Bantuan APBD bagi sekolah negeri dikatakannya besar tetapi untuk sekolah swasta minim, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya.

” Pihak Swasta bila disubsidi seperti di Jakarta ‘Jakarta Pintar’, tentu saya kira swasta dan negeri bersaing secara kwalitas bukan lagi secara finansial, ” pungkasnya. (Ray)