Daerah
DPRD Bali Sambut Aspirasi Pembangunan LNG, Adi Wiryatama: Penolakan Bukan Benda Mati
Masyarakat Bali mendukung program mandiri energi bersih.
DENPASAR – Keinginan masyarakat Bali sepertinya menjadi pertaruhan yang tinggi terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait penolakan terhadap pembangunan terminal LNG di Mangrove Sidakarya, Denpasar, Bali, 16 Maret 2023 lalu.
Alasan yang dilontarkan Luhut tersebut terkait salah satunya lingkungan hidup dan juga sudah beredar luas di media sosial dan media lainnya.
Sesi foto bersama
Gubernur Bali Wayan Koster juga sudah menyurati menteri tersebut untuk dapat mempertimbangkan kembali surat penolakannya itu.
Melirik suara masyarakat Bali guna menguatkan posisi tawar mandiri energi, khususnya Prajuru dan masyarakat Desa Adat Serangan dan Desa Adat Sidakarya, yang bersentuhan langsung dengan rencana proyek tersebut melakukan audensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Bali, sebagai penyambung lidah dan wakil masyarakat, Rabu (12/04/2023), di ruang rapat lantai III kantor DPRD Provinsi Bali Jln. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar.
Audensi ini bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan kepentingan publik terhadap rencana dukungan pembangunan Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) dan Jaringan Pipa Gas bersih oleh PT Dewata Energi Bersih (DEB) di wilayah Desa Adat Sidakarya.
Hadir dalam kegiatan tersebut :
-Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama,S.Sos.
-Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE.
-Jro Bendesa Serangan, I Made Sedana
-Penyarikan, I Wayan Sujana
-Sabha Desa, I Wayan Loka Antara
-Kerta Desa Adat Sidakarya, I Wayan Suadi Putra
-Jro Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka
-Para Prajuru, Kelihan adat Sidakarya dengan jumlah keseluruhan 30 orang.
Pertemuan yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Bali ini disampaikan langsung oleh Jro Bendesa Adat Sidakarya.
” Kehadiran kami kesini adalah terkait dengan pembangunan terminal LNG di ‘wewidangan’ (wilayah) Sidakarya yang kami dukung untuk kemajuan Bali kedepan ”
” Dukungan kami tersebut sudah kami wujudkan melalui berbagai langkah mulai sosialisasi, termasuk kegiatan harmonisasi yang dihadiri oleh Bendesa Serangan, Sidakarya dan Intaran, ” sebutnya dalam audensi tersebut
Ia juga mempertanyakan bahwa sebagai rakyat kecil, Menko Marves telah mengeluarkan surat kepada Menteri LHK yang tidak merekomendasikan pembangunan terminal LNG di Bali, karena itu mereka meminta penjelasan terkait hal tersebut apakah benar atau tidaknya.
Dirinya selaku pemangku dari jabatan desa adat memiliki harapan pembangunan terminal LNG tersebut dapat dilanjutkan karena sesuai perencanaan, akan dilaksanakan juga penataan terhadap pantai Sidakarya menjadi lebih baik untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat baik upacara keagamaan/adat di Sidakarya termasuk aktifitas kelompok nelayan.
Disamping itu dengan penataan pantai, masyarakat desa adat yang diwakili akan memiliki akses langsung ke pantai yang sudah ditunggu masyarakat.
” Cukup lama dan saat mendengar adanya rekomendasi oleh Menko Marves, masyarakat kami menjadi kecewa dan berharap pembangunan agar tetap dilanjutkan, ” curahnya kepada pimpinan DPRD Bali.
Mereka tetap berharap apa yang sudah disepakati dalam pertemuan harmonisasi agar segera dilaksanakan dan diwujudkan.
” Kami meminta kepada Ketua DPRD Bali untuk mendorong hal ini segera terwujud karena memberikan dampak positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi desa dan masyarakat Desa Sidakarya, ” imbuhnya.
Hal yang senada disampaikan oleh I Wayan Loka (Desa Adat Serangan),
” Kami dari masyarakat Desa Adat Serangan sudah mengikuti proses dari awal yang sudah berlangsung cukup lama melalui berbagai pemaparan, pembahasan dan sosialisasi, jadi kami Masyarakat Serangan sangat mendukung penuh atas rencana pembangunan terminal LNG ”
” Kami selaku masyarakat Serangan memberikan spirit dukungan untuk dilanjutkannya proses pembangunan terminal LNG, ” tekannya.
Ia juga mengatakan hal sama, bahwa memohon kembali kepada Gubernur Bali untuk menindaklanjuti aspirasi masyakarat sehingga pembangunan ini dapat diwujudkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan warga masyarakat di sekitar proyek.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun atas aspirasi masyarakat ini.
” Karena apa yang kami sampaikan semata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kami yang ada si sekitar terminal LNG, ” harapnya.
Berikut tanggapan dari Ketua DPRD Bali, bahwa mereka dari awal sudah setuju adanya proyek tersebut, disamping juga untuk kemakmuran masyarakat setempat.
” Awal sudah setuju bila bermanfaat untuk masyarakat asal tidak menyalahi aturan, ijin terang benderang, tidak merusak lingkungan, tidak merusak mangrove dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, ” pesan Adi Wiryatama.
Terkait rekomendasi dari Menko Marves kepada Menteri LHK untuk tidak memberikan rekomendasi, Adi Wiryatama menjelaskan bahwa sekiranya itu masih bisa diselesaikan dengan baik.
” Rekomendasi tersebut bukan benda mati dan Bapak Gubernur pasti akan mengurai benang kusut ini dengan mencari hambatannya lalu menyelesaikannya, karena kita yakin pemerintah Pusat pasti bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan ini, ” sebutnya.
Ia berjanji aspirasi ini akan dibawa kepada Gubernur dan meminta segera menindaklanjuti serta dituntaskan dengan duduk bersama dan berbicara dengan Pemerintah Pusat.
” Kami Dukung Bapak Gubernur Bali untuk menuntaskan benang kusut masalah ini dan kalau tidak selesai kita tugaskan dan libatkan komisi 3 untuk membackup-nya, ” pesannya.
Lain halnya dengan pernyataan normatif wakil ketua DPRD Bali, Sugawa Korry.
” Terkait proses pembangunan terminal LNG sempat ada pro kontra di masyarakat dan dengan adaya harmonisasi saya kira hal tersebut sudah selesai karena kita semua pasti setuju atas pemanfaatan energi bersih ”
” Terkait aspirasi masyarakat sekitar bahwa dalam pembangunan tersebut juga dilakukan penataan kawasan pantai sehingga hal ini memberikan dampak positif dan keuntungan bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan dan adat sebagai salah satu wujud nyata kita dalam melestarikan adat dan budaya Bali, ” pesannya yang agak berbeda dengan kadernya, Ketua DPD II Golkar Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, yang sempat memimpin demo penolakan.
Terkait dengan surat rekomendasi Menko adalah merupakan satu saran yang tentunya seperti apa yang disampaikan Ketua DPRD Bali, bahwa Pemerintah Pusat pasti bijak dalam membuat kebijakan apalagi yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.
” Saya akan selalu siap mendukung Bapak Ketua DPRD dalam mendukung setiap kebijakan apalagi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali pasti akan saya dukung, ” Pungkas Sugawa Korry.
Pukul 11.06 wita giat audensi berakhir aman dan lancar. (Ray/tim)
Jembrana – Kakao menjadi komoditas unggulan di kabupaten Jembrana yang mendapat perhatian khusus dari Pemkab Jembrana mulai dari hulu sampai hilir sehingga kakao Jembrana mampu merambah pangsa pasar dunia Internasional.
Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Pemkab Jembrana terus mendorong mewujudkan kebun-kebun kakao yang bersertifikasi yang mampu menghasilkan produk kakao fermentasi dengan kualitas “Organik Aromatik Spesifik”.
Upaya itu pun direalisasikan dengan pemberian bantuan 19.999 bibit kakao unggul dan 99,9 ton pupuk organik kepada 8 subak abian dan kelompok tani di Kabupaten Jembrana oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, Minggu (11/5) di Kelompok Tani Kakao Rastani, Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma.
Bupati Kembang saat melakukan simbolis penyerahan bibit kakao di Kelompok Tani Kakao Rastani, Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma.
“Hari ini saya ingin bibit yang diterima cukup banyak ini dengan anggaran hampir setengah miliar yang murni dianggarkan dari APBD supaya bisa betul-betul bermanfaat,” ucap Bupati Kembang, usai acara penyerahan secara simbolis.
Diharapkan, pemberian bantuan bibit unggul dan pupuk organik dapat memicu peningkatan produktivitas dan daya saing produk kakao, yang pada saat ini produksinya mencapai 3.000 ton pertahun.
Kakao Jembrana yang telah berhasil menembus pasar ekspor, menjadi pemacu semangat Bupati Kembang Hartawan dan Wabup Patriana Krisna untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kakao ini. Salah satu upayanya juga dengan meminta dana bagi hasil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di bawah Kementerian Keuangan RI.
“Karena kakao kita sudah menembus pasar ekspor, maka kita akan bersurat, sehingga nanti harapannya kita mendapat dana bagi hasil cukai kakao, dan kita akan gunakan dana itu sepenuhnya untuk petani kakao,” ujar Bupati Kembang.
Pihaknya menegaskan tidak akan mengembangkan terlalu banyak jenis komoditi perkebunan, pengembangan kakao akan menjadi prioritas untuk semakin meningkatkan posisi Jembrana sebagai produsen kakao berkualitas dunia.
“Tidak banyak jenis yang kita kembangkan, yang kita utamakan justru kakao. Mudah-mudahan, kita doakan petani kita sukses semua,” tutupnya.
Jembrana – Sebanyak lima orang anak punk yang masuk ke Bali tanpa dilengkapi identitas resmi berhasil diamankan di kawasan SPBU Gilimanuk, Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Rabu (30/4) siang. Penanganan cepat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Babinsa, Satpol PP dan Linmas Kelurahan Gilimanuk dengan didampingi aparat setempat, demi menjaga kondusivitas wilayah pintu gerbang Bali tersebut.
Kejadian bermula sekitar pukul 12.30 Wita, saat petugas melakukan patroli rutin di seputaran Pelabuhan Gilimanuk. Mereka menemukan lima pemuda bergaya punk yang mencurigakan tanpa membawa kelengkapan identitas diri. Dari hasil pendataan, kelima orang tersebut masing-masing bernama Trian (21), Dean (27), Ahmad Bajuri (32), Edi (24), dan Hisan Fauzi (25), seluruhnya berasal dari Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kelima anak punk ini mengaku berangkat dari Bandung dengan tujuan Denpasar. Namun, untuk menghindari pemeriksaan petugas di pintu masuk resmi Pelabuhan Gilimanuk, mereka memilih berjalan kaki melewati jalur pesisir pantai.
Kelima anak punk tanpa identitas dikembalikan ke pulau jawa dengan dikawal ketat anggota kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kompol I Komang Muliyadi, S.H., M.M., menyatakan bahwa pihaknya memang rutin memperketat pengawasan terhadap orang-orang yang keluar-masuk Bali, khususnya di area pelabuhan. “Kami selalu tekankan personel di pos-pos pemeriksaan, termasuk mengawasi jalur-jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Selanjutnya, Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma yang didampingi Kasi Trantib, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan personel Pol PP setempat, langsung memberikan pembinaan dan imbauan kepada para anak punk tersebut. Mereka diingatkan agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun lalu lintas jalan.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kelima anak punk itu akhirnya diputuskan untuk dikembalikan ke daerah asal. Pada pukul 14.20 Wita, mereka diberangkatkan menggunakan KMP Trisakti Elfina melalui Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk. Pengawalan ketat dilakukan hingga mereka naik ke atas kapal oleh personel Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Lurah Gilimanuk, Satpol PP, Linmas, dan Bhabinkamtibmas.
DENPASAR – Di tengah dinamika pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Desa Adat Serangan dan PT Bali Turtle Island Development (BTID) menunjukkan kolaborasi yang kuat dan konsisten. Tanpa banyak sorotan, keduanya terus berjalan beriringan membangun kawasan dengan semangat kebersamaan dan saling percaya.
Sejak lama, hubungan antara warga Serangan dan BTID tidak hanya bersifat formal, tapi juga personal dan kekeluargaan. Dalam setiap aspek kehidupan—adat, budaya, lingkungan, hingga pembangunan—masyarakat dilibatkan secara aktif.
“Keterbukaan untuk berkomunikasi selalu kita jaga. Tidak semua harus diumumkan, yang penting kepercayaan dan niat baik,” ujar Jro Ketut Sudiarsa, Mangku Pura Pat Payung.
Jro Ketut menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan KEK Kura Kura Bali, seraya berharap berkah dari Ida Betara Dalem Pat Payung agar semua rencana berjalan lancar.
Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, menegaskan pentingnya menjaga harmoni. Ia menyebut bahwa komunikasi adalah kunci untuk merawat hubungan yang baik, termasuk dengan investor seperti BTID.
“Kami ingin pembangunan ini membawa manfaat dan kesejahteraan bagi warga. Kura Kura Bali adalah bagian dari desa kami,” ujarnya.
Kontribusi nyata BTID selama ini juga tak sedikit. Sejak kesepakatan tahun 1998, BTID telah menyerahkan lahan lebih dari 7 hektar, menyediakan fasilitas umum, dan membantu akses ibadah. Salah satu hal yang paling dikenang adalah keputusan BTID untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan asal Serangan saat pandemi Covid-19.
“Saat perusahaan lain memberhentikan pegawai, warga kami tetap digaji. Itu sangat berarti,” kata Gede Pariatha.
Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami, turut menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi komunikasi baik yang terus dibangun antara warga dan BTID, termasuk dalam pengembangan infrastruktur seperti jembatan ke Pura Sakenan yang dulunya hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau jukung.
“Kontribusi BTID banyak dan positif. Hubungan tetap harmonis dan kondusif,” ujarnya.
Kolaborasi ini membuktikan bahwa pembangunan yang berakar pada budaya dan keharmonisan bukan hanya mimpi. Ia sudah berjalan nyata, meski tanpa hingar-bingar. (Tim)
-
Mangku Bumi6 years agoHIDUP DHARMA
-
News1 year agoDiduga Gelapkan Dana Ratusan Calon Pekerja Migran, Pengusaha Ibukota Diajukan Ke Meja Hijau
-
News2 years agoGeger!! Siswi Kelas 2 Smp Ditemukan Gantung Diri Di Kandang Sapi
-
News10 years ago
Post Format: Gallery
-
News3 years agoKasus Ungasan, Orang Misterius Hadir ditengah Upacara sebut Kutukan Telah Jalan
-
Daerah4 years agoJangan Sampai Jadi Pemangku Tanggung, Ikuti Kursus Kepemangkuan Disini!
-
Mangku Bumi7 years agoMengenal lebih dekat Sareng Ide Sire Empu Dharma Sunu dari Griya Taman Pande Tonja Denpasar
-
Daerah4 years agoMiris! Nusa Dua Tampak Seperti Abandoned City