Breaking News
light_mode

Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

  • Jumlah Halaman: 308
  • Bahasa: Indonesia
  • Penerbit: Inteligensia Media
  • Tanggal Terbit: 10 Januari 2026
  • Free

Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Eksistensi, Instrumen Perlindungan, dan Jalan Kepastian Hukum

Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H.

Lahan sawah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan yang dijamin oleh UUD 1945 serta undang-undang turunannya. Buku ini secara sistematis menguraikan eksistensi status perlindungan lahan sawah (LSD), instrumen hukum nasional maupun internasional yang relevan-termasuk perbandingan hukum-serta strategi jalan kepastian hukum melalui penegakan yudisial, kebijakan spasial, dan reformasi regulasi.

Melalui analisis normatif-empiris, saya menyoroti celah-celah hukum yang sering kali dimanfaatkan untuk konversi ilegal, serta mengusulkan solusi konkret guna mewujudkan keadilan agraria.

Di era urbanisasi cepat dan perubahan iklim, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, petani, dan kalangan akademisi. Semoga karya ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum tanah, tetapi juga mendorong aksi nyata untuk melindungi warisan agraria bangsa demi generasi mendatang.

eBook Lainnya

  • Quo Vadis  Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja

    Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja

    Free

    Quo Vadis Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja Dr. (C) Rizal Akbar Maya Poetra, SH., MH. Dilengkapi dengan perlindungan masyarakat adat di Australia dan New Zealand serta Konvensi Internasional   Bagaimana sejatinya eksistensi masyarakat hukum adat? Bagaimana pula perlindungan hukumnya, terutama sejak UU Cipta Kerja lahir? Buku ini merupakan hasil dari kegelisahan intelektual, yang […]

  • Pendaftaran  TANAH SISTEMATIS LENGKAP

    Pendaftaran TANAH SISTEMATIS LENGKAP

    Free

    Pendaftaran TANAH SISTEMATIS LENGKAP Revolusi Tata Kelola Pertanahan Menuju Keadilan Agraria Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H. Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan elemen fundamental yang berkelindan erat dengan martabat manusia dan kedaulatan negara. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara memegang mandat konstitusional untuk memastikan bahwa bumi, air, dan […]

expand_less
1 / 1
×