Connect with us

Hukum

Wanprestasi, Kadek dan Nyoman digugat diduga tinggalkan Bali

Published

on

Saud Susanto HK, S.H., kuasa hukum korban.

DENPASAR – Gugatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum korban Suriantama Nasution, yakni Saud Susanto HK, S.H., kepada tergugat I Kadek Kusumawati dan tergugat II I Nyoman Tenaya bukan perkara main – main, ini lantaran mereka mentransaksikan sebidang tanah di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 486 atas nama Kadek Kusumawati.

Pengacara / advokat dan konsultan hukum yang berkantor di MASA & REKAN yang beralamat di Jalan Pulau Misol XVIII No. 6 Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, Provinsi Bali ini, juga menyebutkan bahwa akta tersebut ditanda tangani dengan akta perjanjian tertanggal 31 Maret 2023, Nomor 33 dihadapan Notaris Paramita Rukmi,S.H.

” Pihak klien kita sudah melunasi dengan nilai 2 milyar 100 juta rupiah. Pada tanggal 20 maret 2023 lalu, ” jelasnya melalui sambungan telepon, ” Rabu (02/08/2023).

Tetapi saat pelunasan pihak I Kadek Kusumawati dan I Nyoman Tenaya ada janji yang belum ditepati berkenaan dengan tanggung jawab atas tanah dan bangunan yang dijual belikan yang berkenaan dengan segala perijinan dan keabsahannya.

” Belum terjadinya serah terima karena belum dilaksanakannya perbaikan atas bangunan ( Minor dan General Cleaning / perapian dan pembersihan ) dimana selayaknya dapat langsung dipakai dan ditempati ”

” Kita sudah berikan batas waktu sampai tanggal 22 Mei 2023, tetap kondisi bangunan dan tanaman di halaman masih bermasalah, ” tekannya.

Atas bangunan yang masih banyak belum tuntas dan tanaman yang masih banyak yang mati atau belum tergantikan yang baru inilah gugatan ini dilayangkan.

Ia juga menjelaskan bahwa hal ini sudah berusaha dikomunikasikan kepada mereka, baik lewat pesan elektronik dan bahkan sampai dilayangkannya peringatan dan atau konfirmasi dan atau somasi I dan somasi II tetapi tetap tidak ada tanggapan dan pernah dikunjungi rumahnya dan terindikasi diduga lari dari tanggung jawab dengan menyatakan ke Sulawesi.

Atas ingkar janji ini maka kerugian material Penggugat dapat dijabarkan sebagai berikut,

1 Pengecatan akhir yang tidak sempurna 16.800.000,- Biaya cat, dan tukang, dan Perapian.

2 Kondisi bocor yang berulang 26.000.000,- Biaya tukang, dan perbaikan, dan perapian.

3 Relling kaca pecah 16.200.000,- Biaya tukang, dan perbaikan, dan perapian.

3 Kusen pintu dan jendela dalam keadaan perapian tidak Sempurna 18.000.000,- Biaya tukang, dan perbaikan, dan perapian.

4 Instalase listrik dan kabel yang tidak sempurna 24.000.000,- Biaya tukang, dan perbaikan, dan perapian.

5 Tukang kebun yang belum dibayar 1.400.000,- Gaji belum dibayar.

6 Pohon kelapa mati sebanyak 3 pohon 12.000.000,- Biaya penggantian, dan tanam, dan perawatan.

7 Tanaman hias mati sebanyak 3 pohon 6.000.000,- Biaya penggantian, dan tanam, dan perawatan.

8 AJB masih dalam proses, dimana apa yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat ditepati dan dilaksanakan 80.000.000,- Biaya administrasi, dan surat menyurat, dan legal.

9 Tidak terjadinya general cleaning 16.000.000,- Biaya general cleaning, dan tukang, dan perapian.

Dengan jumlah total 216.400.000, –

Dan kondisi immaterial korban harus bolak balik ke Bali dan ke Klungkung dari Jakarta dan bahkan mengalami kondisi terbebani secara moral dan stress karena kondisi yang selalu dijanji-janjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas serah terima ini, maka dapat diukur dengan nominal rupiah sebesar Rp.1.000.000.000,- .

Ia dalam gugatannya juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, menaruh Sita Jaminan terhadap bangunan dan bidang tanah yang beralamat di Jalan Kapten Sujana No.9 Denpasar, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali, yang saat ini merupakan rumah tinggal para tergugat dan sebuah mobil. (Ray)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Hukum

Tunggu 3 Tahun Tak Juga Berangkat, Korban Tagih Janji PT Tulus Widodo

Published

on

By

TANGERANG | Ratusan korban calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sampai sekarang belum diberangkatkan oleh Widya Andescha dari Perusahaan PT Dinasty Insan Mandiri, dan atau PT Tulus Widodo, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja buka suara.

Mereka meminta uang yang telah disetorkan kepada Widya Andescha, selaku Direktur PT Dinasty Insan Mandiri, dan atau PT Tulus Widodo untuk dikembalikan karena tidak sesuai seperti yang dijanjikan.

Dari ratusan korban ini, ada yang telah menunggu 1 hingga 3 tahun lamanya, namun sampai saat ini tidak diberangkatnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Widya Andescha.

Bahkan, selama proses menunggu keberangkatan ini pun, Widya Andescha kerap meminta biaya-biaya tambahan mulai dari biaya medical check up, perpanjangan paspor, hingga pembelian tiket.

Widya Andescha pun kerap berdalih dengan alasan yang tindak jelas jika para korban atau pihak sponsor meminta bukti pengurusan administrasi yang menjadi hak mereka.

Sirajudin (28), asal Indramayu mengatakan bahwa Widya Andescha menjanjikan dirinya akan diberangkatkan ke negara Australia dan bakal bekerja di bagian peternakan.

Menunggu hampir satu tahun, Sirajudin bercerita telah menyetor uang pengurusan dokumen sebesar Rp 75 juta yang telah diterima oleh Widya Andescha.

“Harapan saya ngk muluk-muluk, uang saya dikembalikan oleh Widya Andescha,” katanya kepada media di depan kantor PT Dinasty Insan Mandiri, dan atau PT Tulus Widodo di Tangerang, Kamis (13/6/2024).

Senada diungkap oleh Reski Suryani asal Tulungagung, Jawa Timur. Ia mendaftar sebagai calon PMI melalui perusahaan Widya Andescha pada 2019.

“Saya masuknya dari pusat di Ponorogo dan diarahkan ke perusahaan di Tangerang ini. Sampai sekarang cuma dijanji-janjiin untuk diberangkatkan. Cuma disuruh bayar ini dan itu tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. Saya berharap Widya Andescha segera mengembalikan dokumen saya yang katanya untuk bayar ini dan itu termasuk ijazah yang ditahan, uang saya juga harus dikembalikan,” ujar Reski yang dijanjikan Widya Andescha akan bekerja pabrik di Polandia.

Panji, pria asal Indramayu ini juga mengungkapkan waktu ini ada tawaran dari Widya Andescha melalui pihak sponsor untuk bekerja di Australia.

Pada Juni 2023, Panji dijanjikan akan berangkat ke Australia pada Agustus 2023, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan.

“Dari Agustus uang yang sudah masuk ke Widya Andescha sudah 60 persen. Cuma sejak Agustus itu sudah banyak minta uang tambahan ini dan itu dengan total Rp 75 juta. Kita kan sudah mundur, dan semua yang dijanjikan tidak ada, jadi saya ingin uang saya dikembalikan,” kata Panji dijanjikan Widya Andescha akan bekerja di pemotongan daging di Australia.

Panji yang mengaku uang Rp 75 juta dari hasil gadaikan mobil itu juga masih berharap mau bekerja di luar negeri asalkan perusahaan yang nantinya mengurus keperluan dokumen benar-benar bertanggungjawab, tidak seperti perusahaan milik Widya Andescha ini.

Kemudian, ada Misbahulum asal Jember mengatakan dirinya sejak Covid-19 telah mendaftar melalui PT Tulus Widodo yang sampai sekarang belum berangkat.

“Saya daftar sejak corona pak. Uang yang sudah masuk ke Widya Andescha sudah banyak juga. Untuk beli tiket dan bayar visa berapa kali,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Misbahulum. Ia minta Widya Andescha segera mengembalikan uangnya. Pemerintah juga diminta segera turun untuk menyelesaikan kasus ini.

Awak media berupaya menemui Widya Andescha, ia terlihat terburu-buru meninggalkan lokasi tanpa mau memberikan komentar apapun mengenai situasi ini. (Tim)

Continue Reading

Hukum

Lihat Objek Sengketa, Hakim Ingin Ada Penyelesaian Damai

Published

on

By

DENPASAR – Agenda lanjutan sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. IB Suryahadi terhadap bank Mandiri pada hari ini adalah melihat langsung obyek aset ketiga yang dianggunkan, Jumat (07/06/2024)

Aset ini berupa rumah tinggal yang saat ini didiami oleh keluarga Dr.IB Suryahadi beralamat di desa Padang Sambian Denpasar, yang juga terdapat merajan leluhur yang disakralkan oleh pihak keluarganya.

Kedatangan majelis hakim dan para pihak yang terlibat pada gugatan perkara ini disambut hangat pihak keluarga.

Ketua majelis hakim, Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H, menyatakan masih terbuka adanya peluang perdamaian kedua belah pihak diluar persidangan.

“Kami sarankan adanya pendekatan perdamaian, untuk bisa mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak,” ujarnya.

Senada dengan majelis hakim, perwakilan dari Balai Lelang juga mendukung adanya pembicaraan damai untuk menghindari terjadinya lelang terhadap aset ini.

“Kami memberi kesempatan agar ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya lelang terhadap aset ini,” ujarnya.

Pihak tergugat yang hadir hari ini hanya dari Balai Lelang Denpasar, sedangkan pihak bank Mandiri sebagai tergugat utama, tidak ada yang terlihat dilokasi.

Dr IB Suryahadi bersama istrinya dengan didampingi kuasa hukumnya, Suriantama Nasution dan Saud Susanto, saat berbicara pada awak media

Penggugat Dr IB Suryahadi, menyayangkan atas ketidakhadiran pihak bank Mandiri, namun hal ini sebenarnya sudah diprediksi olehnya.

“Apalagi setelah diajukan sita jaminan terhadap aset rumah ini, sepertinya ada pihak yang tidak terima dan mencoba mengganggu saya.

Dirumah ini ada merajan, tempat saya bersembahyang dan berkomunikasi dengan leluhur saya,” ujarnya.

“Saya tetap akan bayar sisa hutang saya, tapi tolong kembalikan juga kerugian dari aset-aset saya yang sudah dilelang pihak bank Mandiri,” tambahnya.

Kuasa hukum dari Satu Pintu Solusi, Suriantama Nasution menyatakan keheranannya mengapa pihak bank Mandiri tidak hadir dalam peninjauan lokasi obyek sengketa hari ini.

“Padahal dalam persidangan kemarin pihak bank Mandiri sangat menggebu-gebu dalam menanggapi para saksi.

Ini memang hak mereka untuk tidak hadir, tetapi perlu diketahui, diam itu berarti setuju,” tegasnya.

Dasar dari segala hukum di Indonesia adalah hukum adat, bila tidak mampu menjaga dan mempertahankannya maka akan menggerus dari hukum adat khususnya di Bali.

Dalam persidangan kemarin, pihak kuasa hukum bank Mandiri menyatakan adanya ancaman pidana jika terjadi putusan pembayaran pokok saja karena termasuk tindakan yang merugikan negara.

“Bagaimana jika pihak bank Mandiri Tbk ini yang merugikan debiturnya, apakah sudah melaksanakan aturan sebagaimana tertera dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 71 yang menjelaskan tentang expected credit loss ?

Apakah mereka juga sudah menerapkan budaya AKHLAK sesuai tag line BUMN dalam tata kelola perbankannya ?” tanyanya.

“Ini juga menjadi literasi kepada masyarakat umum bahwa hutang piutang tidak bisa langsung dikonfersikan menjadi jual beli dan apabila ada kesulitan dalam kemampuan bayar maka setidaknya debitur harus menyampaikan kepada kreditur, dimana pihak kreditur seharusnya menghentikan bunga dan denda, bukan malah menjadi keuntungan nyata buat entitas bisnis, khususnya perbankan,” jelasnya.

Belum lagi upaya intimidasi juga dirasakan oleh penggugat. Dr. IB Suryahadi (pengugat)  juga sempat bercerita kepada awak media, bahwa dirinya dihalang – halangi oleh oramg – orang diduga suruhan (preman) oleh tergugat.

“Iya, saya juga sempat dihalang -halangi orang berbadan besar, kesannya untuk menakut – nakuti saya, ” ungkapnya kepada awak media.

Persidangan akan dilanjutkan pada dua minggu mendatang dengan menghadirkan saksi ahli dan saksi peristiwa. (Tim)

Continue Reading

Hukum

Kejaksaan Superbody: Framing Kejaksaan yang Diadu Domba

Published

on

By

JAKARTA – Abdurrahman Taha (ART), seorang senator yang dikenal sebagai ART mencermati pemberitaan di media elektronik, adanya ahli yang berpendapat bahwa Kejaksaan saat ini telah berubah menjadi lembaga Superbody.

Secara tegas ART menyatakan pemberitaan – pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan mengadu domba antar penegak hukum.

Seyogyanya, menurut ART masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih.

ART menegaskan bahwa Kejaksaan memang diberikan kewenangan lebih, namun hanya khusus tindak pidana korupsi. Dan, kewenangan tersebut adalah hal yang biasa, bahkan gebrakan Kejaksaan mengungkap Oligarki di dunia pertambangan itulah yang dinantikan masyarakat.

Kasus Timah, apabila hanya ditangani melalui penegakan administrative penal law maka yang terjaring hanyalah pelaku-pelaku kecil, seperti penambangan tanpa ijin.

Kejaksaan melalui instrumen tindak pidana korupsi sesungguhnya membongkar sistem jahat atau mafia di sektor pertambangan yang pada kenyataannya rakyat kecil yang dirugikan sementara ada pihak-pihak tertentu yang menikmati hasil pertambangan secara berlimpah-ruah.

ART juga menjelaskan, framing negative terhadap Kejaksaan tidak akan berarti apa-apa selama Kejaksaan membuktikan kinerjanya menangani kasus-kasus mega korupsi.

ART yakin rakyat akan berdiri di depan lembaga yang selalu memperjuangkan hak-hak mereka. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku