Connect with us

Hukum

Wakil Jaksa Agung Lakukan Kunjungan Kerja ke Kejati Kalsel

Published

on


JAKARTA – Berdasarkan rilis Nomor: PR – 386/007/K.3/Kph.3/05/2024 dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta mengatakan,

“Pelaksanaan Rlreformasi birokrasi Kejaksaan RI Menekankan kepada aspek integritas, etos kerja dan semangat kerja sama”

Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memberikan pengarahan saat melakukan kunjungan kerjanya ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka Asistensi lndeksasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kamis 2 Mei 2024.

Mengawali arahannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat dan esensi dari pentingnya Reformasi Birokrasi untuk perbaikan dan peningkatan institusi Kejaksaan secara kelembagaan, untuk itu Wakil Jaksa Agung meminta agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk terbentuknya komitmen bersama bagi seluruh insan Adhyaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan guna implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara optimal, dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan pelayanan publik sebagai wujud menjaga marwah institusi Kejaksaan Rl,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Menurut Wakil Jaksa Agung, Reformasi Birokrasi secara historis merupakan jawaban dari tuntutan terciptanya birokrasi Pemerintah yang profesional, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagai sarana melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy) dan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tak hanya itu, Reformasi Birokrasi juga merupakan sebuah jawaban dari peran organisasi pemerintah yang dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan dunia secara global serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang yang bercirikan Volatile, Uncertain, Complex and Ambigious (VUCA).

Tentunya dalam mengatasi tuntutan hal tersebut, organisasi Kejaksaan memiliki kewajiban agar seluruh insan Adhyaksa segera melakukan perubahan baik pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga kita mampu untuk hadir dalam mewujudkan organisasi Kejaksaan yang memiliki kapasitas dan mampu memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat pengguna layanan Kejaksaan” ujar Wakil Jaksa Agung.

Hal ini sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit bagi seluruh insan Adhyaksa dikarenakan sejarah mencatat bahwa sesungguhnya institusi Kejaksaan merupakan pioneer dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu dengan dibuktikan pada tahun 2001, Kejaksaan RI bekerjasama dengan UNDP telah melakukan Audit Tata Kepemerintahan Kejaksaan RI jauh sebelum program Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain.

Salah satu program yang saat ini sedang difokuskan adalah peningkatan kesejahteraan bagi seluruh aparatur Kejaksaan melalui peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi. Syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

Pertimbangan perkembangan Reformasi Birokrasi dan kemampuan kapasitas fiskal.

Opini BPK harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indeks Reformasi Birokrasi harus kategori A (Memuaskan).

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan parameternya Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen terpenting yang sampai saat ini belum dapat kita penuhi.

Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa, indeks Reformasi Birokrasi sebagai nilai ukur terhadap keberhasilan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintahan yang setidaknya menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan jika seluruh insan Adhyaksa bekerjasama dan sama- sama bekerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyatakan terdapat 24 (dua puluh empat) indeksasi yang termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

Pelaksanaan indeksasi tersebut, pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai yaitu dari 76,69 menjadi 76,99 serta masih tetap dalam kategori “BB”. Hal tersebut masih belum mencapai target yang seharusnya adalah kategori A”. Berdasarkan evaluasi, faktor yang mengakibatkan belum terpenuhinya kategori “A” terkait indeksasi adalah belum adanya pemahaman bersama terkait pembagian tugas serta tanggungjawab terkait indeksasi antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

“Úntuk itu, saya minta dalam rangka peningkatan indeksasi Kejaksaan Rl agar jajaran pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memahami secara komprehensif tentang pentingnya indeksasi serta menindaklanjuti langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan indeksasi Kejaksaan Rl,” ungkap Wakil Jaksa Agung.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI menitikberatkan kepada pembangunan aspek budaya dan cara kerja dengan penguatan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu integritas, etos kerja dan semangat kerjasama yang secara filosofis hal tersebut merupakan pengeja wantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa,

“Instrumen yang harus dilakukan guna memperoleh predikat WBK/WBBM adalah patuh terhadap seluruh tahapan baik dari segi ketepatan waktu, keakuratan data yang pastinya dibutuhkan peran dari pimpinan satuan kerja dengan menggunakan instrumen Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di lingkungan Kejaksaan Rl.” pungkas wakil Jaksa Agung. (K.3.3.1)


Advertisement

Hukum

Hadapi Tuntutan Pidana Dua Tahun, Putu Balik Siapkan Nota Pembelaan

Published

on

By

Terdakwa, Putu Balik (baju putih) saat berdiskusi dengan kuasa hukumnya, Aji Silaban, SH

DENPASAR – Sidang lanjutan perkara pidana dengan terdakwa seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Badung, I Putu Suarya, S.Sos alias Putu Balik kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (28/05/2024).

Pada persidangan kali ini mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan tindakan pungli dan penyuapan dalam proses penerimaan tenaga kerja non ASN yang melibatkan oknum ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

JPU dalam dakwaannya menuntut hukuman pidana dua tahun penjara dengan ditambah pidana denda sebesar 50 juta rupiah yang apabila tidak sanggup dibayarkan maka akan dikenai tambahan pidana kurungan selama tiga bulan sebagai pengganti pidana denda.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena terbukti menerima hadiah yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenangnya sebagai ASN berdasarkan jabatannya di staff seksi pengembangan sarana dan prasarana dasar pedesaan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Pemkab Badung.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1 ) KUHP.

Pada persidangan hari ini, Hakim ketua, Ni Md Okti Mandiani SH, memberikan kesempatan terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) hingga satu minggu kedepan.

Kuasa hukum terdakwa, Aji Silaban, SH, menyatakan pihaknya akan segera menyiapkan pembelaan tertulis.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan terdakwa, jika mungkin ada yang secara pribadi mau ditambahkan saat pembelaan nanti,” ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Jual Aset Jaminan Dibawah Nilai Apraisal, Nasabah Gugat Bank Mandiri

Published

on

By

Kuasa hukum dari Satu Pintu Solusi, Suriantama Nasution (kanan) didampingi rekannya, IB Oka Widiantara (kiri) saat memberikan wawancara

DENPASAR – Sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr.IB Suryahadi terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penjualan aset miliknya yang dijaminkan ke pihak Bank Mandiri berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu 22/05/2024.

Ada dugaan penyalahgunaan keadaan  malmanagement dan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri sebagai tergugat sehingga menimbulkan kerugian dengan cara menyita dan menjual aset agunan milik Dr. IB Suryahadi dibawah harga apraisal yang seharusnya.

Dari hasil pelelangan dua agunan yaitu SHM no 1888/Pererenan, Badung, Bali atas nama Retty Dewi Widiyanti, seluas 1100 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00248/Padangsambian Kaja, Denpasar Bali atas nama Dr IB Suryahadi, seluas 250 M2 senilai Rp 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah), dan berdasarkan nilai apraisal seharusnya dapat terjual Rp. 8.833.000.000 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Kerugian yang diderita oleh para penggugat sebesar Rp 3.433.000.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Hal ini jelas merupakan tindakan malmanagement dan maladministrasi.

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, saat memenuhi undangan mediasi dari unit recovery Bank Mandiri (22/05/2024)

Kuasa hukum penggugat, Suriantama Nasution dari Satu Pintu Solusi, menyatakan, “Hari ini agenda persidangan dimulainya pembuktian dokumen yang ada. Kita mengajukan sita jaminan atas aset yang tersisa milik klien kami, karena dari tiga aset yang di hak tanggungkan pada Bank Mandiri, dua aset sudah diambil alih dengan cara melawan hukum, yakni dijual dibawah nilai apraisal, sehingga merugikan klien kami.”

“Kalau kita mau memberikan edukasi dan literasi keuangan perbankan kepada masyarakat, posisi kreditur dan debitur seharusnya sama-sama dalam posisi equality before the law, keduanya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang sama-sama harus dilindungi.
Sayangnya, saat ini kita melihat posisi debitur diposisi yang lemah, kurang memiliki bargaining power (posisi tawar) yang kuat,” jelasnya.

“Ini masalah bagaimana aturan prosedural yang berlaku dilanggar, ketidak patuhan dengan aturan yang berlaku di perbankan sehingga menimbulkan nilai lebih.
Tanpa lelang, barang diambil, deviasi nilainya besar dan ini terjadi diruang publik,” ujarnya

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK, SH saat menyampaikan keterangan pada awak media

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK,SH, menyatakan, “Saat sidang tadi ada perlawanan atau sanggahan dari pihak tergugat terkait pengajuan sita jaminan terhadap obyek dimaksud dan menyatakan hal ini menyalahi hukum acara.”

“Sesuai aturan, sita jaminan itu boleh dilakukan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan belum adanya keputusan tetap dari PN,” jelasnya

Tujuan memohonkan sita jaminan ini agar terlindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (illusoir).

Dimana aset jaminan ini tidak bisa dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak lain.

“Tadi pagi kami sudah menghadiri undangan pertemuan dari bagian recovery Bank Mandiri untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dikondisikan dari versi pihak Bank Mandiri bahwa ini adalah masalah wanprestasi, sedangkan kami melihatnya dari sisi adanya tindakan melawan hukum.
Undangan pertemuan ini adalah upaya itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah mufakat.
Tadi mereka membuka ruang untuk mengajukan ke atasannya agar klien kami bisa menunaikan penyelesaian hutang dengan membayar hutang pokoknya, tidak dibebani bunga dan denda lagi.
Kami berkeyakinan komunikasi ini bisa menjadi tahapan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

“Apapun namanya, hutang itu tetap harus dibayar, tetapi apabila dalam penyelesaiannya ada pihak yang dirugikan atau ada tindakan melawan hukum maka perlu adanya negosiasi atau ruang komunikasi antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Tim kuasa hukum Bank Mandiri menolak berkomentar saat akan dikonfirmasi oleh media, “Silahkan bersurat dan mengajukannya ke Menara (Mandiri)”, elaknya.

Bank Mandiri ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BMRI.

Sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank ini yaitu dapat menjadi partner yang baik untuk semua nasabahnya, semoga bisa terwujud. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Bikin Geger Jembrana, Anak Putus Sekolah Digilir 3 Orang Pria

Published

on

Jembrana – Persetubuhan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Jembrana. Kali ini menimpa korban Bunga (14) asal kecamatan Melaya.

Berawal saat korban mengenal tersangka FZ (20) asal Tegal Badeng Timur, senin tanggal 15 april mereka berjanji untuk ke suatu tempat dan dijemputlah korban di depan gang rumah korban sekira pukul 17.00 wita selanjutnya setelah korban dibujuk rayu dan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000,- diajaklah korban ke salah satu hotel yang berlokasi Banjar Anyar desa Baluk kecamatan Negara.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto pagi tadi saat memberikan keterangan kepada awak media, selasa (21/5/2024)

Setelah berhasil disetubuhi, selanjutnya korban diantar tersangka FZ kedepan Kantor Perbekel Cupel. Ternyata Bunga juga sudah berjanji untuk bertemu dengan tersangka kedua bernisial NF (23) asal banjar Pebuahan desa Banyubiru. Korban yang awalnya tidak mau disetubuhi pelaku diajak ke pantai untuk dicocoki minuman keras, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita korban diajak pelaku ke salah satu hotel yang berlokasi di banjar Rening desa Baluk.

Selanjutnya setelah korban berhasil disetubuhi, tersangka NF memberi korban uang sebanyak Rp.50.000,- dan mengantar korban untuk bertemu tersangka 3 dengan inisial FI (23) asal Desa Pengambengan yang notabene pacar korban Bunga. Selasa 16 april sekira pukul 16.00 wita tersangka mengajak korban ke hotel yang sama dengan tersangka NF dengan mengiming-imingi korban akan menikahinya. Setelah berhasil menyetubuhi korban tersangka FI mengantar korban pulang ke rumah nenek korban. Orang tua korban yang tidak terima perlakuan para tersangka langsung melaporkan tersangka ke Polres Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto berpesan untuk lebih berhati-hati dan lebih peduli trutama anak perempuan, “kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan gerak-gerik anak-anak dirumah dan tetap waspada kepada setiap orang yang diduga membahayakan,” ucap Kapolres Endang.

Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan pasal 81 ayat (2) undang- undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku