DENPASAR – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kodam IX/Udayana menggelar Open Tournament Piala Panglima TNI Cabang Olahraga Voli Pantai yang berlangsung di Pantai Bangsal, Sanur, Denpasar, pada 9–13 Desember 2024. Acara pembukaan turnamen ini diresmikan langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P., M.Si.

Turnamen Voli Pantai ini merupakan bagian dari serangkaian pertandingan yang diselenggarakan oleh TNI di seluruh Indonesia dalam rangka memperebutkan Piala Panglima TNI. Di antara berbagai cabang olahraga lainnya, seperti Turnamen Menembak di Jakarta, Badminton di Bandung, Triathlon di Surabaya, Tinju di Ambon dan Paralayang di Lombok, Turnamen Voli Pantai di Bali menjadi salah satu ajang yang paling dinanti.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Pangdam Zamroni menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet, prajurit TNI, Polri dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang olahraga Voli Pantai.

“Bali sendiri mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan dua turnamen bergengsi dalam rangka HUT TNI ke-79, yaitu Turnamen Layar (Kite Surfing) yang telah sukses dilaksanakan pada 5 hingga 8 Desember 2024 lalu di Benoa, dan kini dilanjutkan dengan Turnamen Voli Pantai yang dimulai pada hari ini di Pantai Bangsal,” ujar Pangdam Zamroni.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan dan mewujudkan terlaksananya acara open tournament ini. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada para atlet dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Saya berharap para atlet dapat mengikuti pertandingan dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas dan sikap kesatria. Jadikan ajang ini sebagai sarana untuk menguji kemampuan, menempa diri, serta membangun integrasi dan soliditas antar sesama. Kepada para juri dan wasit, saya harapkan kepemimpinan yang jujur, bijaksana, karena sportivitas adalah esensi dari olahraga. Selamat bertanding dan raihlah prestasi terbaik!” demikian tegas Pangdam.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana, S.E., M.M., dalam keterangan persnya mengatakan bahwa turnamen ini diikuti oleh peserta dari TNI-Polri, serta masyarakat umum. Peserta berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, dengan 30 tim putri dan 56 tim putra yang berkompetisi memperebutkan gelar juara dan Piala Panglima TNI.

“Dipilihnya Bali, khususnya Pantai Bangsal Sanur, sebagai lokasi turnamen ini karena keindahan alam, fasilitas yang memadai, dan daya tariknya sebagai destinasi wisata internasional. Selain itu, Bali yang kaya budaya menjadi tempat ideal untuk menampilkan kedekatan TNI dengan masyarakat dalam suasana penuh semangat olahraga, sekaligus mempromosikan Bali sebagai destinasi olahraga, bukan hanya wisata alam dan budaya,” ungkap Kolonel Agung.

Pihaknya berharap turnamen ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional, membuka peluang bagi sektor usaha pariwisata lokal, serta mempererat hubungan antara TNI-Polri dan masyarakat. Melalui ajang ini, semangat kebersamaan dan kekompakan dapat terbangun, sekaligus mendorong Bali menjadi destinasi olahraga yang menarik di tingkat dunia.

Turut hadir dalam pembukaan turnamen tersebut diantaranya Kapolda Bali, Kasdam IX/Udy, Irdam IX/Udy, Kapok Sahli Pangdam IX/Udy, Danrem 163/WSA, Kabinda Bali, Asrendam IX/Udy, Para Asisten Kasdam IX/Udy, LO AU dan LO AL Kodam IX/Udy, Para Dan/Kabalakdam IX/Udy, Kasrem 163/WSA, Danlanal Denpasar, Danlanud I Gusti Ngurah Rai, Ketua DPRD Prov. Bali, Kadisdikpora Prov. Bali, Ka BNNP Prov. Bali, Ketua Umum PP PBVSI Indonesia, Ketua Koni Prov. Bali, Ketua Umum Pengprov PBSI Bali, Kadis Dikpora Prov. Bali, Dirut PT. Hotel Internasional Sanur Indonesia, GM The Meru Sanur, Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Dirut Bank BPD Bali dan Deputi Regional Bank Mandiri, serta undangan lainnya. (Pendam IX/Udy)

DENPASAR – Susunan pengurus daerah Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Bali-Nusra untuk periode 2024–2028 resmi dilantik, Sabtu (30/11/2024), bertempat di 70 Fahrenheit koffie Jimbaran, Kuta Selatan, Bali, acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di bidang perpajakan dan keuangan, termasuk para pembina dan pendiri AKP2I.

Ida Bagus Kiana, SH, telah didapuk sebagai Pembina, sementara Garry Stefiano Wulyardhi, SE, MM, dilantik sebagai Ketua AKP2I Bali-Nusra.

Dalam sambutannya, Ketua Umum AKP2I, Dr. Suherman Saleh.,MSc.,Ak.,CA, menyampaikan rasa syukur dan selamat atas pelantikan pengurus yang baru dibentuk.

Ketua AKP2I Bali-Nusra yang baru dilantik, Garry Stefiano Wulyardhi, SE, MM, (kiri) memegang pataka bersama pembina AKP2I, IB Kiana, SH (tengah)

Dirinya juga memberikan arahan strategis kepada pengurus baru wilayah Bali-Nusra dan menekankan pentingnya penguasaan peraturan perpajakan, edukasi anggota, dan sinergi dengan instansi terkait.

“Kita semua wajib memahami dan menguasai Undang-Undang Perpajakan. Pengetahuan ini menjadi fondasi utama untuk mendukung edukasi dan pendampingan kepada anggota serta masyarakat,” ujar Ketua Umum dalam sambutannya.

Selain itu, Ketua Umum juga menginstruksikan kepada pengurus, khususnya ketua yang baru dilantik, Garry Stefiano Wulyardhi, SE, MM, untuk segera menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak.

“Pertemuan ini penting untuk memperkenalkan SK pengurus secara resmi dan menunjukkan kesiapan AKP2I Bali-Nusra untuk mendukung program pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Pajak,” tambahnya.

Arahan ini menjadi landasan bagi pengurus baru AKP2I Bali-Nusra dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Diharapkan, organisasi ini bisa selalu memberikan kontribusi nyata bagi anggotanya, masyarakat, dan pembangunan nasional.

Ida Bagus Kiana, SH, selaku pembina, menyampaikan harapannya agar AKP2I Bali-Nusra menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi dan profesionalisme perpajakan di Indonesia, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Para peserta pelantikan AKP2I Bali-Nusra berphoto bersama

“AKP2I Bali-Nusra harus menjadi pelopor dalam meningkatkan literasi dan profesionalisme di bidang perpajakan.
Edukasi adalah senjata utama kita untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” ujar Ida Bagus Kiana, SH, selaku pembina.

Dirinya juga mengkritik kebijakan pemerintah tahun 2024 yang menggantikan program edukasi pajak dengan pengawasan.

“Saya prihatin karena edukasi ditiadakan dan diganti dengan pengawasan. Sistem pengawasan, jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.

“Undang-Undang jelas mewajibkan setiap wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak adalah tulang punggung negara. Namun, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kewajibannya jika mereka tidak memahami dasar hukum perpajakan ?
Edukasi adalah kunci utamanya,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, ketua AKP2I Bali-Nusra, Garry Stefiano Wulyardhi, SE, MM, menekankan pentingnya peran AKP2I sebagai organisasi yang memayungi dan meningkatkan kualitas konsultan pajak di Indonesia.

“AKP2I tidak hanya menjadi wadah bagi konsultan pajak, tetapi juga berkomitmen mencetak profesional yang andal, terpercaya, dan berdaya saing internasional,” ungkapnya.

AKP2I Bali-Nusra, sebagai bagian dari organisasi nasional, memiliki visi besar untuk meningkatkan standar profesi konsultan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-111/PMK.03/2014. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya sertifikasi dan kompetensi dalam memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat.

Dengan didukung oleh para ahli, mantan auditor BPK/BPKP, konsultan hukum pajak, dan praktisi perpajakan berpengalaman, AKP2I berkomitmen mendukung kebutuhan konsultan pajak di era globalisasi.

“Kami ingin menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih profesional, modern dan terpercaya,” tambah Garry.

Pelantikan pengurus AKP2I Bali-Nusra menandai babak baru dalam perjalanan asosiasi ini. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, AKP2I diharapkan mampu membawa dampak positif bagi para konsultan pajak, masyarakat, dan dunia perpajakan Indonesia secara keseluruhan.

“Kami siap mendampingi anggota dalam memenuhi tugasnya, memberikan solusi perpajakan yang optimal, dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada profesi konsultan pajak,” tutup Garry Stefiano Wulyardhi. (E’Brv)

BADUNG – Dunianewsbali.com, 14 Guru Besar Tetap Universitas Udayana (Unud) dikukuhkan di Auditoriun Widya Sabha Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Sabtu, 30 November 2024.

Salah satunya, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H, M.Hum., yang memaparkan Orasi Ilmiah berjudul “Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Demokrasi yang Berdasar atas Hukum di Indonesia”.

Acara Pengukuhan Guru Besar ini dihadiri Tokoh Bali, yang juga Mantan Gubernur Bali dua periode 2008-2018, Komjen Pol (Purn) DR. Made Mangku Pastika sekaligus mantan Anggota DPD RI Dapil Bali, Hakim Konstitusi Prof. Arif Hidayat, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa Dr. I Gede Sutarya, Drs I Ketut Donder, Mag., Ph.D, Budayawan Putu Suasta, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha, Ketua Prajaniti Bali Dr Wayan Sayoga, Ketut Ngastawa, Nyoman Wiratmaja dan Nyoman Baskara.

Atas Pengukuhan Guru Besar tersebut, Komjen Pol (Purn) DR. Made Mangku Pastika memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Dewa Gede Palguna yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Universitas Udayana.

“Saya juga mengagumi ucapan Mark Twain, si pengarang eksentrik dunia yang dikutip kembali oleh Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., yaitu “The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why, bahwa dua hari yang paling penting dalam hidup kita adalah hari saat kita dilahirkan dan hari saat kita berhasil menemukan jawaban mengapa kita dilahirkan,” terangnya.

Sementara itu, dalam Orasi Ilmiah, saat Upacara Akademik Universitas Udayana Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap, Prof. Dewa Gede Palguna menyampaikan, bahwa
Mahkamah Konstitusi yang berintegritas hadir dengan masa depan yang cerah bagi negara demokrasi yang berdasar atas hukum di Indonesia.

Padahal, Mahkamah Konstitusi sebagai bangunan kehidupan bernegara yang diimpikan oleh para tokoh pendiri nation-state yang bernama Indonesia ini.

“Hal itu tampak jelas dari fakta, bahwa impian visioner tersebut ditempatkan pada Roh UUD 1945, yaitu Pembukaan, yang diekspresikan dengan istilah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, istilah yang dalam konteks kekinian, merupakan sebutan lain dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum,” terangnya.

Dengan demikian, pada analisis terakhir, hal yang dipertaruhkan, jika kehilangan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas adalah tujuan kita mendirikan negara-bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Disebutkan, ciri utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah Constitutionalism, istilah yang dalam keluasan ruang lingkup pengertiannya terkandung tujuan mencegah terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang.

Ada dua model yang dipraktekkan oleh negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuan itu adalah Parliamentary Model dan Constitutional Model.

“Untuk itu, Indonesia memilih Constitutional Model, yang berlaku prinsip supremasi konstitusi, dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum fundamental,” sebutnya.

Oleh karena itu, lanjutnya seluruh praktek kehidupan bernegara harus didasarkan atas hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Untuk menjamin hal itu, lanjutnya inilah alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yaitu menegakkan Konstitusi, menegakkan UUD 1945.

“Karena itu, Mahkamah Konstitusi diberi julukan sebagai “pengawal Konstitusi” dan itu tercermin dalam kewenangan penting dan mendasar yang dimiliki,” paparnya.

Tak hanya itu,
Prof. Dewa Gede Palguna juga menyampaikan fungsi mengawal Konstitusi adalah tugas mulia, namun sungguh berat.

Oleh karena itu, UUD 1945, Pasal 24C ayat (5), memberikan syarat yang istimewa untuk menjadi Hakim Konstitusi, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

“Bagaimana menemukan Hakim Konstitusi yang seperti itu? Sayangnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang meskipun sudah tiga kali mengalami perubahan, tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk menjabarkan lebih jauh amanat tersebut,” ungkapnya.

Meskipun tidak serta-merta berarti, bahwa ketiadaan penjabaran dimaksud menjadikan hakim yang terpilih tidak sesuai dengan harapan.

Faktanya, sejak didirikan banyak landmark decsisions yang dihasilkan, termasuk putusan Mahkamah Kostitusi, beberapa bulan terakhir ini.

Misalnya, putusan tentang UU Ciptaker, putusan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menggelorakan kembali semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat yang lama redup.

“Hanya saja, ketiadaan penjabaran syarat itu telah menjadikan hakim yang terpilih maupun lembaga negara yang memilihnya membawa beban psikologis, karena publik tetap saja akan bertanya-tanya tentang bagaimana dan mengapa seseorang bisa terpilih sebagai Hakim Konstitusi.

“Hal itu bukan karena salah orang yang dipilih melainkan karena sumirnya aturan. Inilah pekerjaan rumah serius yang kita hadapi jika hendak sungguh-sungguh mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum,” tambahnya.

Tak hanya itu, Prof. Dewa Gede Palguna juga menyoroti tantangan dalam mewujudkan integritas Hakim Konstitusi. Namun, sayangnya, hingga saat ini, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum menjabarkan secara rinci persyaratan yang diamanatkan UUD 1945.

“Saya belum melihat tanda-tanda, bahwa pembentuk undang-undang memandang ini sebagai pekerjaan rumah yang serius,” tegasnya.

Untuk itu, Prof. Dewa Gede Palguna mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanannya mencapai jabatan Guru Besar, dimulai dari keluarga, kolega hingga pihak Universitas Udayana.

“Dukungan dari Keluarga Besar dan teman-teman membuat saya mampu berdiri disini. Semoga ini menjadi bagian dari alasan mengapa saya dilahirkan,” tandasnya.

Berikut nama-nama 14 Guru Besar Tetap yang baru dikukuhkan beserta Orasi Ilmiah sebagai berikut:

1. Dr. dr. I Wayan Sudarsa, Sp.B.Subsp.Onk.(K). Kanker Payudara di Indonesia Menuju Era Kedokteran Presisi (Precision Medicine)

2. Dr. dr. I Made Sudarmaja, M.Kes. Aedes Aegypti versus Manusia, Siapa yang Menang?

3. dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK (K), Ph.D. Molecular Typing dan Bakterioterapi scbagai Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba dalam Mendukung Pencapaian Sistatnable Development Goas (SDGS)

4. Dra. Luh Putu Eswaryanti Kusuma Yuni, M.Sc., Ph.D. Konservasi Avifauna Spesies Prioritas Nasional di Pulau Bali

5. Drs. Yan Ramona, M.App.Sc.,Ph.D. Potensi Bakteri Baik (Bakteri Asam Laktat) untuk Menckan Pertumbulhan Mikroba Pembentuk Histamin pada Pangan

6. Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si. Potensi Tersembunyi dari Tumbuhan Gayam Eksplorasi Kandungan Kimia dan Aktivitas Farmakologisnya

7. Dr. Sang Ketut Sudirga, S.Si, M.Si. Konservasi Sumber Daya Bahan Alam untuk Mengurangi Penggunaan Bahan Kimia Sintetis

8. Dr. I Ketut Ginantra, S.Pd., M.Si. Restorasi Ekosistem Mangrove untuk Keberlanjutan Keanckaragaman Hayati (Biodiversitas) dan Kescjahteraan Masyarakat Pesisir

9. Dr. lda Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E. Menjelang Tiga Dekade Otonomi Daerah dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045

10. Dr. lda Bagus Ketut Surya, S.E., M.M. Lokalitas Kepemimpinan: Asta Dasa Paramiteng Prabhu

11. Dr. Dra. Luh Putu Puspawati, M.Hum. Mitos dan Pelestarian Lingkungan Hidup

12. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Demokrasi yang Berdasar atas Hukum di Indonesia

13. Prof. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H. Hermancutika Hukum dalan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

14. Dr Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S. Sifat Spesifik Lipase Biji-Bijian dan Potensnya untuk Moditikasi Lemak.

Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana juga dihadiri oleh Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D yang menutup acara Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana.

Patut diketahui, Prof.Dr. I Dewa Gede Palguna dikenal sebagai Hakim Konstitusi dengan rekam jejak panjang dalam dunia hukum dan akademik. Bersama sang istri, I Gusti Ayu Shri Trisnawati, Prof. Dewa Gede Palguna yang lahir di Bangli, 24 Desember 1961 ini membina keluarga harmonis dengan tiga anak, yaitu I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Dewa Made Khrisna Wiwekananda dan I Dewa Ayu Adiswari Paramitananda.

Pengukuhan Prof. Dewa Gede Palguna yang pernah menjadi penyiar radio ini menjadi moment bersejarah yang mencerminkan dedikasi tinggi atas dunia hukum dan pendidikan di Indonesia. (Tim)