Connect with us

Global

Tim Haas Diganjar €10.000 Pada Seri Pembuka di Melbourne

Published

on


GatraDewata.Com – Tim Haas Formula 1 didenda €10.000 setelah melepas kedua pembalapnya dengan kondisi tidak aman (unsafe release) sehingga kedua pembalapnya gagal menyelesaikan lomba. Magnuse dan Grosjean awalnya memberikan penampilan yang mengesankan dengan menempati posisi empat dan lima pada awal balapan di Melbourne, sebelum akhirnya keduanya menyingkir dalam jarak dua putaran anatara satu dan lainnya dengan masalah serupa.

Masalahnya muncul karena roda kedua pembalap tidak terpasang dengan sempurna setelah melakoni pit stop. Pengawas lomba memutuskan kedua mobil ‘dilepas dalam kondisi tidak aman’ dan didenda masing – masing €5.000.

“Sangat berat untuk ditelan seluruh tim dengan kedua mobil gagal menyelesaikan lomba dalam kondisi yang sangat bagus.” kata Magnussen yang sempat membuat Max Verstapen menyingkir setelah melakukan aksi melebar di permulaan lomba.

“Dengan kondisi kedua mobil yang begitu bagus, mengakhiri balapan seperti ini cukup membuat jantungan. Kami akan merangkak lagi dan kembali bertarung.”

Grosjean naik ke peringkat lima ketika Verstapen melintir saat berusaha menyalip Magnussen, dan kemudian berhasil membendung Ricciardo hingga memasuki pit stop.

“Hari ini saya memiliki kecepatan yang luar biasa. Saya yakin bisa bertarung dengan barisan depan jika saja saya ada di depan Kevin lebih awal,” kata pembalap kelahiran Perancis tersebut. “Kami akan menganalisa semuanya, mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, dan kembali dengan kekuatan lebih seperti biasa.”

“Saat ini semua orang sedang bekerja dan kami akan menganalisa semuanya untuk memastikan apakah ini berkaitan dengan masalah pengerat baut atau mekaniknya. Kami tidak punya masalah saat musim dingin makanya jadi aneh.”

“Kami kehilangan banyak poin hari ini, tapi kita bisa mengulangi penampilan apik ini lagi dan lagi. Kami akan segera melupakan semua ini.” <swn>

Photo courtesy: f1world.it


Global

Perjalanan Sejarah Intelijen dan Telik Sandi di Indonesia: Dari Mata-mata Kerajaan Hingga Badan Intelijen Negara

Published

on

By

Ilustrasi

Oleh : Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum.

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain. Ini mirip dengan konsep intelijen yang kita kenal saat ini, di mana kecerdasan dan ketelitian dalam pengolahan informasi sangat penting.

Etimologis kata “Telik Sandi” sendiri merupakan gabungan kata “telik,” yang berarti cermat dan teliti, dengan “sandi,” yang berarti rahasia. Oleh karena itu, Telik Sandi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang memiliki sifat rahasia, dan mereka ditugaskan dengan tugas yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, seperti memata-matai kerajaan lain atas perintah kerajaan atau penguasa.

Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi. Perbedaan terutama terletak pada asal-usul istilah dan konteks sejarah di mana mereka muncul. Intelijen cenderung lebih modern dan luas dalam cakupannya, sementara Telik Sandi adalah istilah historis dalam konteks kerajaan.

Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama berbagai era sejarahnya. Mari kita bahas perjalanan dan evolusi BIN sejak awal hingga saat ini.

Era Intelijen Perjuangan (Sebelum Kemerdekaan):

Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945. Badan Istimewa, yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, didirikan pada September 1945 untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, situasi geopolitik yang belum stabil dan cakupan geografis yang luas membuat tugas intelijen sulit dilaksanakan secara efektif.

Perkembangan Pasca-Proklamasi:

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan strategi diplomatik dan militer. Namun, kendala dalam organisasi dan koordinasi mengarah pada perubahan nama dan struktur. Pada 7 Mei 1946, Badan Intelijen diubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani).

Kehadiran Badan Pertahanan B:

Pada masa ini, Departemen Pertahanan Indonesia membentuk Badan Pertahanan B, yang menjadi lembaga intelijen terpisah dari Brani. Persaingan antara kedua lembaga ini mengarah pada pembubaran Brani dan pembentukan Bagian V oleh Departemen Pertahanan sebagai penggantinya.

Era Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP):

Pada 1950-an, dengan T. B. Simatupang memimpin tentara Indonesia, dibentuk Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) sebagai lembaga intelijen baru. Namun, pada tahun 1959, pemerintahan Soekarno mencoba memisahkan badan intelijen dari militer dengan membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI). BKI kemudian diubah menjadi Badan Intelijen Pusat (BIP) pada 10 November 1959 dengan Dr. Subandrio sebagai kepala.

Era Intelijen Pembangunan:

BIP menjadi simbol penutup era intelijen perjuangan dan membuka era baru, dikenal sebagai era intelijen pembangunan. Saat Soeharto berkuasa pada tahun 1967, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang memiliki cakupan tugas yang sangat luas untuk mengawasi usaha melawan pemerintahan.

Munculnya Komando Intelijen Negara (KIN):

Setelah Kopkamtib, Soeharto membentuk Komando Intelijen Negara (KIN) sebagai badan intelijen pengganti BIP. KIN bertanggung jawab secara langsung kepada Soeharto dan memiliki peran penting dalam membersihkan sisa-sisa kekuatan yang dianggap mengancam pemerintahan Soeharto.

Peran KIN dan Hubungan dengan AS:

KIN memiliki wewenang besar dalam mengawasi dan memantau potensi ancaman, dan juga menjalin hubungan dengan dinas intelijen Amerika Serikat, seperti CIA, melalui hubungan dekat Soeharto dengan AS.

Era Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin):

Pada tahun 1967, Soeharto mengganti KIN dengan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Bakin fokus pada operasi luar negeri dan kontra spionase, sementara pengawasan politik dalam negeri lebih banyak dilakukan oleh Kopkamtib melalui Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel). Selain itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI juga memiliki wewenang luas dalam pengawasan situasi politik dalam negeri.

Perubahan setelah Reformasi 1998:

Reformasi 1998 mengubah dinamika komunitas intelijen, khususnya intelijen dari militer. Badan Intelijen Negara (BIN) resmi disahkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001. BIN masih ada hingga saat ini.

………

Penulis : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

Editor : Ray

Continue Reading

Global

KTT AIS, Gus Bawa: Mampu Tangkap Potensi Kerjasama Regional

Published

on

By

Ida Bagus Wibawa, SE,MAP., (Gus Wibawa).

DENPASAR – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ‘Archipelagic and Island States’ (AIS) Forum merupakan penguatan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif, serta sebagai platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global.

Mereka akan fokus pada inisiatif-inisiatif nyata yang menyentuh masyarakat di negara – negara pulau dan kepulauan.

Menemui Ida Bagus Wibawa, SE,MAP., (Gus Wibawa), selaku pengamat publik yang juga merupakan mantan komisaris Bank BPD Bali (2019 – 2023) ini, menekankan bahwa acara tersebut memberikan platform untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Timur untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam berbagai isu strategis.

Ia juga merupakan Putra dari mantan Bupati Klungkung Drs. Ida Bagus Oka dan Letkol (Purn) CAJ  Ida Ayu Sasih SAg (ibu).

Kemudian, manfaat bagi Bali dan Indonesia. Dalam diplomasi regional, kehadiran KTT AIS dapat memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat regional. Sebagai tuan rumah, Indonesia dapat memainkan peran utama dalam mempengaruhi agenda dan keputusan yang diambil dalam acara ini.

” Secara keamanan dan stabilitas, ini juga bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, ” ungkapnya, Selasa (10/10/2023) di sebuah Kedai Kopi di Denpasar.

Tentu dari sisi kerjasama regional, Indonesia dan Bali dapat memperoleh manfaat dari upaya bersama untuk mengatasi ancaman keamanan, termasuk terorisme, perdagangan narkoba, dan permasalahan maritim.

” Yang menarik adalah, Integrasi ekonomi, forum ini juga membahas hubungan ekonomi antara negara-negara ASEAN dan Asia Timur, termasuk kerjasama perdagangan, investasi, dan pemulihan ekonomi pasca krisis ”

Hal ini dapat membantu meningkatkan akses pasar dan peluang investasi bagi Indonesia dan Bali.

Dan yang terpenting sebagai tuan rumah KTT AIS, Bali mendapat kesempatan untuk mempromosikan daya tarik pariwisata dan budaya lokal kepada para delegasi negara-negara peserta. Selain itu, event ini juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemasukan ekonomi bagi Bali.

Ia juga menekankan bahwa Bali sendiri memiliki 3 pulau, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang masuk wilayah Kabupaten Klungkung.

” Disana (forum) Bali dapat memahami apa yang menjadi potensi dan apa yang harus dikembangkan disana, ” sebutnya.

Indonesia memang memliliki pulau yang sangat banyak sekitar 17.508 pulau yang dihuni 360 suku bangsa. Dan pulau tersebut memiliki potensinya masing – masing secara ekonomi.

” Kalo bicara soal kepulauan kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan, menjaga dan melindungi kepulauan ini sendiri, KTT ini membuat kita bisa lebih peduli terhadap keberadaan pulau – pulau ini untuk ekonomi bangsa ini ”

Ia juga menyinggung soal dampak yang selama ini belum selesai dihadapi Bali, yakni sampah yang dihasilkan.

Menanyakan soal Nusa Penida yang sudah sebagian besar dikuasai investor, dirinya mengutarakan bahwa masyarakat lokal jangan terbuai oleh gemerincing dollar.

” Kita yang tidak mampu mengelolanya dengan baik ”

Ada baiknya saat pemerintah mengeluarkan izin ada baiknya melakukan penataan lebih dahulu, dimana yang namanya sepadan pantai yang apakah boleh dibangun atau tidak, ini wajib ditata dengan baik.

” Bahkan kita bisa tidak melihat pantai lagi nantinya, ini tentang tata ruang. Dan sampah yang dihasilkan, kemana nantinya akan dibawa, ” pungkasnya. (Ray)

Continue Reading

Global

Samsung Keluarkan Galaxy Tab S9 Dengan Fitur Sultan

Published

on

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku