Connect with us

Hukum

Tidak Ada Merugikan Negara, Putu Balik Minta Keringanan Hukuman

Published

on

Terdakwa, Putu Balik (baju putih) saat berdiskusi dengan kuasa hukumnya, Aji Silaban, SH dalam agenda sidang di PN Denpasar, Selasa (04/06/2024)

DENPASAR – Sidang perkara pidana dengan terdakwa seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Badung, I Putu Suarya, S.Sos alias Putu Balik kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (04/06/2024)

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan nota pembelaan yang dibacakan oleh tim penasihat hukum terdakwa atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya yakni pidana kurungan penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar lima puluh juta rupiah.

Kuasa hukum, Aji Silaban, SH saat wawancara

Kuasa hukum terdakwa, Aji Silaban, SH, dalam nota pembelaannya menyampaikan permohonan maaf terdakwa atas kesalahan dan tindakan yang telah dilakukannya

“Dalam pledoi tertulis pagi ini kita sampaikan ada unsur kesalahan terdakwa dalam menyalah gunakan jabatannya dengan merekrut orang yang sebenarnya bukan kapasitasnya,” ujarnya.

Atas kesalahan ini sebelumnya sudah ada itikad baik terdakwa secara kekeluargaan untuk melakukan pengembalian dana tersebut tetapi korban keburu melaporkan dan berproses di meja hijau.

Dirinya meminta kebijaksanaan dan kearifan dari majelis hakim untuk mempertimbangkan rasa penyesalan dan permohonan maaf terdakwa saat memberikan putusan hukumnya nanti.

Putu Balik dalam kesempatan ini menyampaikan langsung permohonan maafnya kepada majelis Hakim atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menyatakan tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Saya memohon maaf atas kesalahan yang terjadi dan berharap yang mulia bisa mengampuni kesalahan saya ini.
Saya tidak merasa melakukan korupsi dan mengambil uang negara sedikitpun,” ujar Putu Balik.

Dirinya juga berharap bisa kembali bekerja ditempat semula untuk menghidupi keluarganya mengingat masih ada anak kecil yang menjadi tanggungannya.

Dalam tuntutannya, JPU mengenakan unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1 ) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas nota pembelaan terdakwa. (E’Brv)


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Tunggu 3 Tahun Tak Juga Berangkat, Korban Tagih Janji PT Tulus Widodo

Published

on

By

TANGERANG | Ratusan korban calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sampai sekarang belum diberangkatkan oleh Widya Andescha dari Perusahaan PT Dinasty Insan Mandiri, dan atau PT Tulus Widodo, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja buka suara.

Mereka meminta uang yang telah disetorkan kepada Widya Andescha, selaku Direktur PT Dinasty Insan Mandiri, dan atau PT Tulus Widodo untuk dikembalikan karena tidak sesuai seperti yang dijanjikan.

Dari ratusan korban ini, ada yang telah menunggu 1 hingga 3 tahun lamanya, namun sampai saat ini tidak diberangkatnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Widya Andescha.

Bahkan, selama proses menunggu keberangkatan ini pun, Widya Andescha kerap meminta biaya-biaya tambahan mulai dari biaya medical check up, perpanjangan paspor, hingga pembelian tiket.

Widya Andescha pun kerap berdalih dengan alasan yang tindak jelas jika para korban atau pihak sponsor meminta bukti pengurusan administrasi yang menjadi hak mereka.

Sirajudin (28), asal Indramayu mengatakan bahwa Widya Andescha menjanjikan dirinya akan diberangkatkan ke negara Australia dan bakal bekerja di bagian peternakan.

Menunggu hampir satu tahun, Sirajudin bercerita telah menyetor uang pengurusan dokumen sebesar Rp 75 juta yang telah diterima oleh Widya Andescha.

“Harapan saya ngk muluk-muluk, uang saya dikembalikan oleh Widya Andescha,” katanya kepada media di depan kantor PT Dinasty Insan Mandiri, dan atau PT Tulus Widodo di Tangerang, Kamis (13/6/2024).

Senada diungkap oleh Reski Suryani asal Tulungagung, Jawa Timur. Ia mendaftar sebagai calon PMI melalui perusahaan Widya Andescha pada 2019.

“Saya masuknya dari pusat di Ponorogo dan diarahkan ke perusahaan di Tangerang ini. Sampai sekarang cuma dijanji-janjiin untuk diberangkatkan. Cuma disuruh bayar ini dan itu tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. Saya berharap Widya Andescha segera mengembalikan dokumen saya yang katanya untuk bayar ini dan itu termasuk ijazah yang ditahan, uang saya juga harus dikembalikan,” ujar Reski yang dijanjikan Widya Andescha akan bekerja pabrik di Polandia.

Panji, pria asal Indramayu ini juga mengungkapkan waktu ini ada tawaran dari Widya Andescha melalui pihak sponsor untuk bekerja di Australia.

Pada Juni 2023, Panji dijanjikan akan berangkat ke Australia pada Agustus 2023, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan.

“Dari Agustus uang yang sudah masuk ke Widya Andescha sudah 60 persen. Cuma sejak Agustus itu sudah banyak minta uang tambahan ini dan itu dengan total Rp 75 juta. Kita kan sudah mundur, dan semua yang dijanjikan tidak ada, jadi saya ingin uang saya dikembalikan,” kata Panji dijanjikan Widya Andescha akan bekerja di pemotongan daging di Australia.

Panji yang mengaku uang Rp 75 juta dari hasil gadaikan mobil itu juga masih berharap mau bekerja di luar negeri asalkan perusahaan yang nantinya mengurus keperluan dokumen benar-benar bertanggungjawab, tidak seperti perusahaan milik Widya Andescha ini.

Kemudian, ada Misbahulum asal Jember mengatakan dirinya sejak Covid-19 telah mendaftar melalui PT Tulus Widodo yang sampai sekarang belum berangkat.

“Saya daftar sejak corona pak. Uang yang sudah masuk ke Widya Andescha sudah banyak juga. Untuk beli tiket dan bayar visa berapa kali,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Misbahulum. Ia minta Widya Andescha segera mengembalikan uangnya. Pemerintah juga diminta segera turun untuk menyelesaikan kasus ini.

Awak media berupaya menemui Widya Andescha, ia terlihat terburu-buru meninggalkan lokasi tanpa mau memberikan komentar apapun mengenai situasi ini. (Tim)

Continue Reading

Hukum

Lihat Objek Sengketa, Hakim Ingin Ada Penyelesaian Damai

Published

on

By

DENPASAR – Agenda lanjutan sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. IB Suryahadi terhadap bank Mandiri pada hari ini adalah melihat langsung obyek aset ketiga yang dianggunkan, Jumat (07/06/2024)

Aset ini berupa rumah tinggal yang saat ini didiami oleh keluarga Dr.IB Suryahadi beralamat di desa Padang Sambian Denpasar, yang juga terdapat merajan leluhur yang disakralkan oleh pihak keluarganya.

Kedatangan majelis hakim dan para pihak yang terlibat pada gugatan perkara ini disambut hangat pihak keluarga.

Ketua majelis hakim, Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H, menyatakan masih terbuka adanya peluang perdamaian kedua belah pihak diluar persidangan.

“Kami sarankan adanya pendekatan perdamaian, untuk bisa mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak,” ujarnya.

Senada dengan majelis hakim, perwakilan dari Balai Lelang juga mendukung adanya pembicaraan damai untuk menghindari terjadinya lelang terhadap aset ini.

“Kami memberi kesempatan agar ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya lelang terhadap aset ini,” ujarnya.

Pihak tergugat yang hadir hari ini hanya dari Balai Lelang Denpasar, sedangkan pihak bank Mandiri sebagai tergugat utama, tidak ada yang terlihat dilokasi.

Dr IB Suryahadi bersama istrinya dengan didampingi kuasa hukumnya, Suriantama Nasution dan Saud Susanto, saat berbicara pada awak media

Penggugat Dr IB Suryahadi, menyayangkan atas ketidakhadiran pihak bank Mandiri, namun hal ini sebenarnya sudah diprediksi olehnya.

“Apalagi setelah diajukan sita jaminan terhadap aset rumah ini, sepertinya ada pihak yang tidak terima dan mencoba mengganggu saya.

Dirumah ini ada merajan, tempat saya bersembahyang dan berkomunikasi dengan leluhur saya,” ujarnya.

“Saya tetap akan bayar sisa hutang saya, tapi tolong kembalikan juga kerugian dari aset-aset saya yang sudah dilelang pihak bank Mandiri,” tambahnya.

Kuasa hukum dari Satu Pintu Solusi, Suriantama Nasution menyatakan keheranannya mengapa pihak bank Mandiri tidak hadir dalam peninjauan lokasi obyek sengketa hari ini.

“Padahal dalam persidangan kemarin pihak bank Mandiri sangat menggebu-gebu dalam menanggapi para saksi.

Ini memang hak mereka untuk tidak hadir, tetapi perlu diketahui, diam itu berarti setuju,” tegasnya.

Dasar dari segala hukum di Indonesia adalah hukum adat, bila tidak mampu menjaga dan mempertahankannya maka akan menggerus dari hukum adat khususnya di Bali.

Dalam persidangan kemarin, pihak kuasa hukum bank Mandiri menyatakan adanya ancaman pidana jika terjadi putusan pembayaran pokok saja karena termasuk tindakan yang merugikan negara.

“Bagaimana jika pihak bank Mandiri Tbk ini yang merugikan debiturnya, apakah sudah melaksanakan aturan sebagaimana tertera dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 71 yang menjelaskan tentang expected credit loss ?

Apakah mereka juga sudah menerapkan budaya AKHLAK sesuai tag line BUMN dalam tata kelola perbankannya ?” tanyanya.

“Ini juga menjadi literasi kepada masyarakat umum bahwa hutang piutang tidak bisa langsung dikonfersikan menjadi jual beli dan apabila ada kesulitan dalam kemampuan bayar maka setidaknya debitur harus menyampaikan kepada kreditur, dimana pihak kreditur seharusnya menghentikan bunga dan denda, bukan malah menjadi keuntungan nyata buat entitas bisnis, khususnya perbankan,” jelasnya.

Belum lagi upaya intimidasi juga dirasakan oleh penggugat. Dr. IB Suryahadi (pengugat)  juga sempat bercerita kepada awak media, bahwa dirinya dihalang – halangi oleh oramg – orang diduga suruhan (preman) oleh tergugat.

“Iya, saya juga sempat dihalang -halangi orang berbadan besar, kesannya untuk menakut – nakuti saya, ” ungkapnya kepada awak media.

Persidangan akan dilanjutkan pada dua minggu mendatang dengan menghadirkan saksi ahli dan saksi peristiwa. (Tim)

Continue Reading

Hukum

Kejaksaan Superbody: Framing Kejaksaan yang Diadu Domba

Published

on

By

JAKARTA – Abdurrahman Taha (ART), seorang senator yang dikenal sebagai ART mencermati pemberitaan di media elektronik, adanya ahli yang berpendapat bahwa Kejaksaan saat ini telah berubah menjadi lembaga Superbody.

Secara tegas ART menyatakan pemberitaan – pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan mengadu domba antar penegak hukum.

Seyogyanya, menurut ART masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih.

ART menegaskan bahwa Kejaksaan memang diberikan kewenangan lebih, namun hanya khusus tindak pidana korupsi. Dan, kewenangan tersebut adalah hal yang biasa, bahkan gebrakan Kejaksaan mengungkap Oligarki di dunia pertambangan itulah yang dinantikan masyarakat.

Kasus Timah, apabila hanya ditangani melalui penegakan administrative penal law maka yang terjaring hanyalah pelaku-pelaku kecil, seperti penambangan tanpa ijin.

Kejaksaan melalui instrumen tindak pidana korupsi sesungguhnya membongkar sistem jahat atau mafia di sektor pertambangan yang pada kenyataannya rakyat kecil yang dirugikan sementara ada pihak-pihak tertentu yang menikmati hasil pertambangan secara berlimpah-ruah.

ART juga menjelaskan, framing negative terhadap Kejaksaan tidak akan berarti apa-apa selama Kejaksaan membuktikan kinerjanya menangani kasus-kasus mega korupsi.

ART yakin rakyat akan berdiri di depan lembaga yang selalu memperjuangkan hak-hak mereka. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku