Daerah

Tegang! Petinggi Desa Adat Emosi Saat Mediasi Kasus Lahan Sengketa

Published

3 years ago

16/04/2021

Gatra Dewata

Paruman Desa Adat Kubutambahan

GatraDewata[Singaraja] Tanah seluas 5 Are yang di miliki keluarga, Ketut Paang Suci Wira Brata Yudha, dulu hanya diberikan hak pinjam pakai oleh keluarganya kepada Banjar Adat untuk di jadikan Balai Dusun /Balai Banjar Adat pada tahun 1965. Seiring dengan tergerusnya waktu tanah tersebut beralih dan di sertifikatkan oleh salah satu oknum Prajuru Desa Adat melalui prona 2018. Bahkan di duga tidak melalui persatuan pemilik hak.

Paruman /rapat warga Banjar Adat dan Dinas Kaje Kangin Desa Kubutambahan Kamis (15/4 /2021) Sore. Pasalnya, permasalahan tanah balai dusun yang terjadi pengalihan hak dari pemilik ke Desa Adat, Kelian Banjar Adat tantang pemilik sah, bahkan siap di penjara. Insiden tersebut bertempat di Balai Dinas Kajekangin.

Kelian adat Kaje Kangin Gede Mudana dalam penyampaiannya kepada krama, dihadapan Camat, Perbekel dan Kadus, enggan menyerahkan kembali tanah terserbut ke pihak keluarga Ketut Paang namun melemparkan masalah tersebut kembali kepada masyarakat banjar Adat Kajekangin.

Rapat hampir tegang dan berhasil diredam oleh camat Kubutambahan Gede Suyasa, ia minta agar diselesaikan secara hati damai dan duduk bersama antara keluarga Ketut Paang dan Prajuru Adat sehingga polemik tidak berkepanjangan dan menjadi warisan warga sekitar.

Kelian Banjar Adat Kaja Kangin, I Gede Mudana, yang dari awal sudah terlihat emosi, menantang ahli waris Gede Putra (almarhum) untuk bertarung dan berperang lewat jalur hukum.

“Kita ada sertifikat, silahkan lewat jalur hukum. Saya siap masuk penjara, saya sudah biasa dipenjara. Kalau memang karena saya tandatangan surat, harus masuk penjara, saya siap masuk penjara,” tantang Kelian Banjar Adat Kajekangin I Gede Mudana seraya menegaskan bahwa dirinya siap mempertahankan Sertifikat Balai Banjar Adat Kajekangin yang berdiri atas tanah sengketa tersebut

Mudana mengaku dirinya berani masuk penjara karena dipastikan dia tidak akan sendiri masuk penjara. Ia pastikan bahwa kalau dia masuk penjara karena menandatangani surat pernyataan penguasaan atau pemilikan tanah itu maka ia yakin Perbekel Kubutambahan Gede Pariadnyana S.H. dan Kelian Desa Adat Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea pun masuk penjara bersama dirinya,” ujarnya

“Saya berani masuk penjara karena tidak mungkin saya sendiri masuk, pasti Jro Warkadea dan Perbekel pun masuk penjara bersama saya,” ucapnya lagi.

Rapat yang digelar di Balai Banjar Adat Kajekangin yang kini menjadi objek sengketa antara ahliwaris Gede Putra (almarhum) dengan Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea itu beragenda tunggal minta sikap krama Banjar Adat Kajekangin soal somasi Bidkum Polda Bali, sebagai tim kuasa hukum ahliwaris Gede Putra (almarhum) sebagai pemilik tanah yang saat ini diatasnya dibangun Balai Banjar Adat Kajekangin itu.

Menariknya, somasi dilayangkan kepada pribadi Jro Pasek Warkadea namun Mudana malah melibatkan masyarakat di Banjar Kajekangin seolah somasi itu menjadi kasus bersama. “Saya tanya krama yang hadir, setuju mengembalikan tanah ini atau mempertahankan tanah dengan Balai Banjar Adat ini, tanya Mudana kepada krama peserta rapat.

Namun pertanyaan Mudana itu tidak direspon oleh krama yang hadir. Malah sebagian krama peserta rapat pergi meninggalkan rapat setelah mendengar pertanyaan Mudana itu.

Melihat situasi panas yang dibuat oleh Mudana, Camat Suyasa langsung memotong pembicaraan Mudana. Camat Suyasa meminta Mudana maupun krama agar tidak boleh menanggapi persoalan ini dengan emosi. “Tidak boleh menggunakan emosi. Mari kita mencari solusi terbaik. Mari kita melakukan mediasi dengan bertemu kedua pihak,” sergap Camat Suyasa.

Camat Suyasa menyatakan bahwa kasus ini bukan masalah kecil karena sudah masuk ke ranah hukum dengan melayangkan somasi kepada Jro Pasek Warkadea. Maka itu, ia meminta semua pihak harus menahan diri dan berhati-hati karena setelah sertifikat atas nama desa adat terbit, ahliwaris Gede Putra (almarhum) pun datang dengan membawa sertifikat. “Hati-hati karena ini sudah masuk ranah hukum, sudah ada somasi. Ini bukan main-main. Mari kita cari jalan keluar secara damai. Jangan bergerak apa-apa bagi yang tidak mengetahui apa-apa,” tandas Camat Suyasa.

Menurut pandangan Camat Suyasa, kasus ini masih di ranah masalah adminitrasi alias perdata. Jadi, ia mengajak semuanya bersama-sama mencari kebenaran dengan cara melakukan mediasi dengan bertemu kedua pihak baik ahliwaris maupun Jro Pasek Warkadea. “Tanyakan juga ke BPN bagaimana status tanah ini. Kalau sudah ada sertifikat sebelumnya, sekarang bagaimana cara menyelesaikan nya. Apakah perlu minta ke ahliwaris ya kita minta agar tetap dipakai. Biarkan Perbekel dan Kelian Banjar yang menyelesaikan, yang lain tidak usah ramai-ramai ikut,” papar Camat Suyasa lagi.

Sementara Perbekel Kubutambahan, Gede Pariadnyana mengaku bahwa dirinya memang ikut menandatangani surat pernyataan penguasaan karena Kelian Banjar Dinas Kajekangin sudah menandatanganinya terlebih dahulu. “Benar saya tanda tangan surat itu. Saya tanda tangan karena Kelian Banjar sebagai perpanjangan tangan dari Perbekel di bawah sudah tandatangan maka saya tandatangan. Karena Kelian Banjar sebagai pejabat terbawah lebih tahu di masyarakat,” ujar Perbekel Pariadnyana membela diri.

Sejumlah data yang diterima media ini menyebutkan bahwa lahan atau tanah seluas 500 meter persegi yang dipakai untuk SD 4 dan SD 5 serta Balai Banjar Adat Kaja Kangin itu berstatus pinjam pakai yang diberikan oleh pemiliknya bernama Gede Putra (almarhum).

Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia Jro Gede Budiasa yang juga hadir dan tau persis setiap proses sertifikasi di BPN menerangkan, “Itu sudah jelas tanah milik, buka tanah negara atau tanah adat yang harus di pronakan, ini sama dengan mafia tanah mengatas namakan adat. Dan sudah ada keterangan dari para Kelian Banjar Dinas dalam surat keterangan tertanggal 12 Desember 2007, menyatakan bahwa lokasi tanah Balai Banjar Adat Kaja Kangin merupakan tanah milik pribadi atas nama Gede Putra (almarhum). Dari tahun 1971 sejak berdirinya Balai Banjar Adat Kajekangin sampai dengan sekarang statusnya tetap memijam kepada Gede Putra (almarhum) dan kepada para ahliwarisnya. Begitu juga lokasi tanah SD 4 dan SD 5 Kubutambahan memang benar milik pribadi atas nama Gede Putra (almarhum) dan sampai sekarang ahliwaris dari Gede Putra (almarhum) belum mendapat ganti rugi dari Pemkab Buleleng,” papar Gede Budiasa.

Gede Budiasa menambahkan, kendati pihaknya juga selaku warga setempat namun tidak menutup kemungkinan mendorong proses hukum, ada dugaan mafia tanah bernaung mengatas namakan Adat.

Informasi yang didapat, tanah tersebut sebenarnya telah diiklaskan dipergunakan selama-lamanya demi kepentingan umum, namun disertifikatkan atas nama krama Adat tanpa persetujuan ahliwaris oleh pihak Kelian Adat.<mega>

Up Next

Seperti Apa Tanggapan Ketua FKUB Bali Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Desak Made Darmawati?

Don't Miss

Peserta Calon Bintara dan Tamtama Polri T.A. 2021 Tandatangani Pakta Integritas Secara Serentak

Gatra Dewata

Daerah

Serba-serbi Keratosis Seboroik

Published

2 weeks ago

09/04/2024

Mariza Sulton

Oleh: Dr. dr. Ketut Kwartantaya Winaya, Sp.D.V.E, Subsp.O.B.K, FINSDV, FAADV

DENPASAR – Keratosis seboroik merupakan tumor jinak yang biasanya ditemui pada orang tua. Keratosis seboroik lebih sering ditemui pada ras kulit putih.

Keratosis seboroik dapat muncul sejak usia 15 tahun dan kejadiannya meningkat dengan bertambahnya usia terutama pada dekade kelima. Penyebab keratosis seboroik hingga saat ini masih belum diketahui, namun banyak terjadi setelah peradangan kulit dan paparan sinar matahari.

Keratosis seboroik dapat muncul di bagian tubuh manapun, terutama pada daerah wajah dan tubuh bagian atas. Tanda keratosis seboroik yaitu peninggian atau penonjolan kulit berwarna cokelat hingga hitam berbentuk kubah, permukaan licin tidak berkilat atau berdungkul-dungkul, berbatas tegas, berukuran 1 mm hingga beberapa cm, dan disertai sisik berminyak diatasnya.

Diagnosis keratosis seboroik dapat ditegakan secara klinis dan jika perlu dapat dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu histopatologi.

Peninggian atau penonjolan kulit yang meluas dengan cepat, menimbulkan gejala, atau gambaran yang mengarah ke kanker kulit (asimetri, batas tidak tegas, warna bervariasi, diameter 6 mm atau lebih, evolusi atau elevasi) merupakan beberapa indikasi dilakukannya pemeriksaan histopatologi untuk menyingkirkan keganasan.

Keratosis seboroik biasanya tidak perlu diobati, namun terdapat beberapa alasan dilakukannya terapi yaitu kosmetik, gatal, meradang atau nyeri. Terapi keratosis seboroik yang dapat dilakukan diantaranya bedah beku (krioterapi), bedah listrik atau bedah laser (ablasi laser). Keratosis seboroik berukuran besar dapat dilakukan dermabrasi atau fluorouracil topikal.

Beberapa efek samping yang dapat timbul dari terapi keratosis seboroik yaitu timbulnya jaringan parut, perubahan warna kulit, pengangkatan yang tidak komplit atau muncul berulang.

Referensi:

1. Cipto H, Suriadiredja ASD. 2016. Tumor Kulit. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Jakarta: FKUI, 269-273.

2. Cuda JD, Rangwala S, Taube JM. 2019. Benign Epithelial Tumors, Hamartomas, and Hyperplasias. Fitzpatricks Dermatology 9th Edition. United States: McGraw-Hill Education, 1918-1934.

Daerah

Kenali Jenis-jenis Tahi Lalat

Published

2 weeks ago

07/04/2024

Mariza Sulton

Oleh: Dr. dr. Ketut Kwartantaya Winaya, Sp.D.V.E, Subsp.O.B.K, FINSDV, FAADV

DENPASAR – Tahi lalat dapat muncul sejak lahir (congenital melanocytic nevi) atau didapat seiring bertambahnya usia (common acquired nevi). Dari beberapa tipe tahi lalat tersebut, beberapa bersifat jinak dan beberapa bersifat ganas bahkan dapat berkembang menjadi kanker kulit. Mayoritas tahi lalat yang muncul sejak lahir berukuran kecil hingga sedang, namun dapat berukuran >1,5 cm dan muncul pada usia 1 bulan hingga 2 tahun.

Tahi lalat yang muncul sejak lahir tampak sebagai perubahan warna kulit atau peninggian kulit berwarna kecokelatan dengan batas tegas. Pertumbuhan rambut dapat muncul saat lahir atau beberapa tahun. Kebanyakan tahi lalat yang muncul sejak lahir diawali dengan warna yang merata, kemudian seiring bertambahnya usia warna dapat bervariasi seperti kecokelatan, hitam, dan kebiruan dan tekstur permukaan tahi lalat menjadi ireguler serta ukurannya bertambah.

Gambar 1. Tahi lalat yang muncul sejak lahir

Tahi lalat yang didapat (common acquired nevi) biasanya muncul saat masa kanak-kanak atau dewasa muda (dekade ketiga pertama) dan menetap selama beberapa dekade. Tahi lalat yang didapat timbul sebagai perubahan warna kulit atau peninggian kulit yang berwarna kecokelatan, merah muda atau berwarna seperti kulit. Mayoritas tahi lalat yang didapat berukuran kurang dari 6 mm, permukaan rata dan warna yang sama, berbentuk bulat atau oval, dan berbatas tegas.

Pada orang berkulit putih, tahi lalat yang berwarna sangat cokelat atau hitam harus dicurigai. Tahi lalat berwarna gelap lebih sering dijumpai pada orang berkulit gelap. Warna biru, abu-abu, merah, dan putih jarang ditemukan pada tahi lalat yang didapat sehingga jika ditemukan maka harus dicurigai. Tahi lalat yang didapat dapat muncul pada permukaan kulit manapun. Akan tetapi, pada orang kulit gelap lebih sering muncul pada telapak tangan dan kaki, kuku, dan mukosa.

Gambar 2. Common acquired nevi

Seiring dengan bertambahnya usia, jumlah tahi lalat berkurang, namun insiden kanker kulit meningkat. Bertambahnya jumlah tahi lalat yang didapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker kulit. Tahi lalat baru yang bertambah luas atau tahi lalat yang sudah ada sebelumnya mengalami perubahan warna pada orang dewasa memiliki risiko tinggi berkembang menjadi kanker kulit. Maka dari itu, penting untuk membedakan tahi lalat yang bersifat jinak dan ganas.

Tanda-tanda tahi lalat yang jinak yaitu berukuran lebih kecil dari penghapus pensil, berbentuk bulat atau oval, berbatas tegas, permukaan rata, dan warna yang merata pada satu tahi lalat seperti merah muda atau coklat. Untuk mengenali kanker kulit secara dini dapat menggunakan akronim ABCD yang terdiri dari asimetri bentuk tahi lalat; border atau batas yang tidak tegas; color atau warna yang bermacam-macam pada satu tahi lalat yaitu hitam, kebiruan, coklat, kemerahan, dan abu-abu; diameter 6 mm atau lebih; dan elevasi (penonjolan tahi lalat) atau evolusi (perkembangan tahi lalat).

Jika tahi lalat memenuhi salah satu kriteria ABCD, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kanker kulit.

Referensi:

1. Cuda JD, Moore RF, Busam KJ. Melanocytic Nevi. 2019. Fitzpatricks Dermatology 9th Edition. United States: McGraw-Hill Education, 1944-1951.

2. Yale Medicine. Melanocytic Nevi (Moles). Tersedia pada: https://www.yalemedicine.org/conditions/melanocytic-nevi-moles

Daerah

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Pelaku Usaha Pengedar Bir Hitam Kadaluarsa

Published

2 weeks ago

06/04/2024

Mariza Sulton

MATARAM – Perusahaan asal Bali dengan inisial PT. EDM diduga mengedarkan minuman beralkohol jenis bir hitam yang sudah kadaluarsa di Lombok.

Ada dugaan modus yang digunakan perusahaan ini adalah dengan melakukan bujuk rayu pihak ketiga untuk membeli dengan iming-iming beli satu dus gratis empat dus dengan keuntungan berlipat-lipat. Hal itu terungkap dikarenakan keterangan yang diperoleh dari tersangka seperti yang diungkap oleh kuasa hukum tersangka, Sabtu (06/04/2024).

Ia menceritakan bahwa Ilham (tersangka) yang mengedarkan produk bir hitam yang sudah kadaluarsa mendapatkan bujuk rayu dari PT EDM dengan menawarkan produknya dengan iming – iming keuntungan yang lebih.

” Klien kami yang dijadikan agen oleh perusahaan itu dengan skema menarik yakni membeli 1 dus gratis 4 dus, dengan iming – iming keuntungan yang berlipat ganda ”

” Seperti ibarat beli motor gratis mobil yang seharusnya produk tersebut seharusnya dimusnahkan bukan diedarkan, ” terang Sagitarius selaku kuasa hukum tersangka.

Menurut keterangan kliennya, ada bujuk rayu dan iming-iming yang ditawarkan melalui telepon oleh pihak oknum PT Esham Dima Mandiri kepada Ilham. Bahwa Ilham akan mendapatkan keuntungan lebih banyak yang berlipat-lipat ganda.

” Dengan itu klien kami tertarik atas penawaran yang menggiurkan itu dengan mengorder barang tersebut, ” tambahnya.

Pembelian pertama dilakukan kliennya pada 6 November2023, klien kami mengorder 100 dus gratis 200 dus, total 300 dus. Kedua, 28 November 2023, klien kami mengorder 50 dus gratis 150 dus jadi 200 dus yang diterima. Ketiga, 22 Desember 2023, klien kami mengorder 100 dus gratis 300 dus. Keempat 31 Januari 2024, klien kami mengorder 22 dus gratis 66 dus, total 88 dus. Semua orderan itu dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan tersebut.

“Sedangkan klien kami tidak punya hubungan hukum. Kenapa demikian? Karena klien kami tidak punya surat penunjukan untuk menjual minuman oleh PT EDM dan tidak punya surat kerjasama berupa perizinan. Namun kenapa diberikan untuk diedar produk kadaluarsa tersebut oleh PT EDM ”

“Apakah tindakan pelaku usaha PT EDM yang mengedarkan produk kadaluarsa tersebut dapat dibenarkan secara hukum,” tanya Sagitarius.

Lanjut, diceritakan kliennya digerebek pada 29 Februari 2024 oleh Polda NTB. Sedangkan pelaku usaha dari PT. EDM yang mengedar produk kadaluarsa belum diamankan oleh Polda NTB.

Bahwa sudah jelas tindakan tersebut telah di duga melanggar undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 204 ayat 1 bahwa barang siapa yang menjual, mengedarkan menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan yang diketahui sifatnya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahuinya maka di ancam pidana 15 tahun dan di ancam perizinannya dicabut.

” Di sini sudah jelas unsur pidana untuk pelaku usaha dari PT Esham Dima Mandiri,” paparnya.

Atas peristiwa hukum tersebut, dikatakannya sudah dibikinkan laporan pengaduan di Polda NTB pada tanggal 21 Maret 2024.

” Kami menunggu kelanjutan pengaduan laporan kami untuk segera di tindak lanjuti oleh Kepolisian Polda NTB ”

Dirinya mengatakan bahwa mempercayai kinerja dari Kapolda NTB, Irjen Polisi Umar Faruq yang akan juga tegak lurus memberantas dan mengamankan pelaku usaha yang mengedarkan produk kadaluarsa.

Hal itu seirama dengan pernyataan Kapolda NTB pada tanggal 20 Maret 2024, untuk cipta kondisi di bulan ramadhan, mencegah penyakit masyarakat. Dengan tidak menyebarluaskan produk yang telah kadaluarsa kepada masyarakat Indonesia.

” Kami ingin Kapolda NTB menindaklanjuti secara profesional mengenai hal ini, usut tuntas, tidak tebang pilih, dorong transparansi hukum dan jangan biarkan mafia pelaku usaha menjadi liar dan tidak bertanggung jawab ”

” Seperti yang disampaikan secara tegas oleh Presiden Jokowi dan Kapolri, jangan ada lagi hukum tumpul ke atas tajam ke bawah,” tandas Sagitarius. (Ich)