Connect with us

Daerah

Tegang! Petinggi Desa Adat Emosi Saat Mediasi Kasus Lahan Sengketa

Published

on


Paruman Desa Adat Kubutambahan

GatraDewata[Singaraja] Tanah seluas 5 Are yang di miliki keluarga, Ketut Paang Suci Wira Brata Yudha, dulu hanya diberikan hak pinjam pakai oleh keluarganya kepada Banjar Adat untuk di jadikan Balai Dusun /Balai Banjar Adat pada tahun 1965. Seiring dengan tergerusnya waktu tanah tersebut beralih dan di sertifikatkan oleh salah satu oknum Prajuru Desa Adat melalui prona 2018. Bahkan di duga tidak melalui persatuan pemilik hak.

Paruman /rapat warga Banjar Adat dan Dinas Kaje Kangin Desa Kubutambahan Kamis (15/4 /2021) Sore. Pasalnya, permasalahan tanah balai dusun yang terjadi pengalihan hak dari pemilik ke Desa Adat, Kelian Banjar Adat tantang pemilik sah, bahkan siap di penjara. Insiden tersebut bertempat di Balai Dinas Kajekangin.

Kelian adat Kaje Kangin Gede Mudana dalam penyampaiannya kepada krama, dihadapan Camat, Perbekel dan Kadus, enggan menyerahkan kembali tanah terserbut ke pihak keluarga Ketut Paang namun melemparkan masalah tersebut kembali kepada masyarakat banjar Adat Kajekangin.

Rapat hampir tegang dan berhasil diredam oleh camat Kubutambahan Gede Suyasa, ia minta agar diselesaikan secara hati damai dan duduk bersama antara keluarga Ketut Paang dan Prajuru Adat sehingga polemik tidak berkepanjangan dan menjadi warisan warga sekitar.

Kelian Banjar Adat Kaja Kangin, I Gede Mudana, yang dari awal sudah terlihat emosi, menantang ahli waris Gede Putra (almarhum) untuk bertarung dan berperang lewat jalur hukum.

“Kita ada sertifikat, silahkan lewat jalur hukum. Saya siap masuk penjara, saya sudah biasa dipenjara. Kalau memang karena saya tandatangan surat, harus masuk penjara, saya siap masuk penjara,” tantang Kelian Banjar Adat Kajekangin I Gede Mudana seraya menegaskan bahwa dirinya siap mempertahankan Sertifikat Balai Banjar Adat Kajekangin yang berdiri atas tanah sengketa tersebut

Mudana mengaku dirinya berani masuk penjara karena dipastikan dia tidak akan sendiri masuk penjara. Ia pastikan bahwa kalau dia masuk penjara karena menandatangani surat pernyataan penguasaan atau pemilikan tanah itu maka ia yakin Perbekel Kubutambahan Gede Pariadnyana S.H. dan Kelian Desa Adat Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea pun masuk penjara bersama dirinya,” ujarnya

“Saya berani masuk penjara karena tidak mungkin saya sendiri masuk, pasti Jro Warkadea dan Perbekel pun masuk penjara bersama saya,” ucapnya lagi.

Rapat yang digelar di Balai Banjar Adat Kajekangin yang kini menjadi objek sengketa antara ahliwaris Gede Putra (almarhum) dengan Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea itu beragenda tunggal minta sikap krama Banjar Adat Kajekangin soal somasi Bidkum Polda Bali, sebagai tim kuasa hukum ahliwaris Gede Putra (almarhum) sebagai pemilik tanah yang saat ini diatasnya dibangun Balai Banjar Adat Kajekangin itu.

Menariknya, somasi dilayangkan kepada pribadi Jro Pasek Warkadea namun Mudana malah melibatkan masyarakat di Banjar Kajekangin seolah somasi itu menjadi kasus bersama. “Saya tanya krama yang hadir, setuju mengembalikan tanah ini atau mempertahankan tanah dengan Balai Banjar Adat ini, tanya Mudana kepada krama peserta rapat.

Namun pertanyaan Mudana itu tidak direspon oleh krama yang hadir. Malah sebagian krama peserta rapat pergi meninggalkan rapat setelah mendengar pertanyaan Mudana itu.

Melihat situasi panas yang dibuat oleh Mudana, Camat Suyasa langsung memotong pembicaraan Mudana. Camat Suyasa meminta Mudana maupun krama agar tidak boleh menanggapi persoalan ini dengan emosi. “Tidak boleh menggunakan emosi. Mari kita mencari solusi terbaik. Mari kita melakukan mediasi dengan bertemu kedua pihak,” sergap Camat Suyasa.

Camat Suyasa menyatakan bahwa kasus ini bukan masalah kecil karena sudah masuk ke ranah hukum dengan melayangkan somasi kepada Jro Pasek Warkadea. Maka itu, ia meminta semua pihak harus menahan diri dan berhati-hati karena setelah sertifikat atas nama desa adat terbit, ahliwaris Gede Putra (almarhum) pun datang dengan membawa sertifikat. “Hati-hati karena ini sudah masuk ranah hukum, sudah ada somasi. Ini bukan main-main. Mari kita cari jalan keluar secara damai. Jangan bergerak apa-apa bagi yang tidak mengetahui apa-apa,” tandas Camat Suyasa.

Menurut pandangan Camat Suyasa, kasus ini masih di ranah masalah adminitrasi alias perdata. Jadi, ia mengajak semuanya bersama-sama mencari kebenaran dengan cara melakukan mediasi dengan bertemu kedua pihak baik ahliwaris maupun Jro Pasek Warkadea. “Tanyakan juga ke BPN bagaimana status tanah ini. Kalau sudah ada sertifikat sebelumnya, sekarang bagaimana cara menyelesaikan nya. Apakah perlu minta ke ahliwaris ya kita minta agar tetap dipakai. Biarkan Perbekel dan Kelian Banjar yang menyelesaikan, yang lain tidak usah ramai-ramai ikut,” papar Camat Suyasa lagi.

Sementara Perbekel Kubutambahan, Gede Pariadnyana mengaku bahwa dirinya memang ikut menandatangani surat pernyataan penguasaan karena Kelian Banjar Dinas Kajekangin sudah menandatanganinya terlebih dahulu. “Benar saya tanda tangan surat itu. Saya tanda tangan karena Kelian Banjar sebagai perpanjangan tangan dari Perbekel di bawah sudah tandatangan maka saya tandatangan. Karena Kelian Banjar sebagai pejabat terbawah lebih tahu di masyarakat,” ujar Perbekel Pariadnyana membela diri.

Sejumlah data yang diterima media ini menyebutkan bahwa lahan atau tanah seluas 500 meter persegi yang dipakai untuk SD 4 dan SD 5 serta Balai Banjar Adat Kaja Kangin itu berstatus pinjam pakai yang diberikan oleh pemiliknya bernama Gede Putra (almarhum).

Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia Jro Gede Budiasa yang juga hadir dan tau persis setiap proses sertifikasi di BPN menerangkan, “Itu sudah jelas tanah milik, buka tanah negara atau tanah adat yang harus di pronakan, ini sama dengan mafia tanah mengatas namakan adat. Dan sudah ada keterangan dari para Kelian Banjar Dinas dalam surat keterangan tertanggal 12 Desember 2007, menyatakan bahwa lokasi tanah Balai Banjar Adat Kaja Kangin merupakan tanah milik pribadi atas nama Gede Putra (almarhum). Dari tahun 1971 sejak berdirinya Balai Banjar Adat Kajekangin sampai dengan sekarang statusnya tetap memijam kepada Gede Putra (almarhum) dan kepada para ahliwarisnya. Begitu juga lokasi tanah SD 4 dan SD 5 Kubutambahan memang benar milik pribadi atas nama Gede Putra (almarhum) dan sampai sekarang ahliwaris dari Gede Putra (almarhum) belum mendapat ganti rugi dari Pemkab Buleleng,” papar Gede Budiasa.

Gede Budiasa menambahkan, kendati pihaknya juga selaku warga setempat namun tidak menutup kemungkinan mendorong proses hukum, ada dugaan mafia tanah bernaung mengatas namakan Adat.

Informasi yang didapat, tanah tersebut sebenarnya telah diiklaskan dipergunakan selama-lamanya demi kepentingan umum, namun disertifikatkan atas nama krama Adat tanpa persetujuan ahliwaris oleh pihak Kelian Adat.<mega>


Daerah

Gung Ronny : Pemimpin Denpasar Masa Depan Harus Berani Dan Berpikir Out Of The Box.

Published

on

By

Pemerhati masalah sosial dan politikus Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny)

DENPASAR – Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang diharapkan bisa memilih sosok pemimpin yang berani, peduli dan mempunyai wawasan luas untuk mengatasi permasalahan sosial yang banyak terjadi di masyarakat.

Pemerhati masalah sosial dan politikus Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny), dalam wawancaranya kepada awak media, Kamis (13/06/2024), menyatakan perlu adanya sosok pemimpin yang berani bertindak dan berpihak pada masyarakat.

“Denpasar butuh pemimpin yang berani dan tegas, bukan pemimpin yang masih takut mengambil kebijakan.
Tidak hanya teori tapi harus bisa turun kebawah mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyatnya,” demikian harapannya.

Permasalahan yang terjadi saat ini seperti tidak ada upaya untuk menemukan solusinya, bahkan terkesan adanya pembiaran sehingga merugikan pada masyarakat.

Terlihat masalah kemacetan jalan yang terus menerus terjadi disejumlah titik, seperti di simpang ruas jalan Imam Bonjol dengan Gunung Soputan, seputaran ruas jalan Marlboro barat yang sudah menjadi pemandangan rutin adanya antrian panjang terutama saat jam-jam sibuk.

Melihat kondisi jalan di Denpasar yang relatif sempit dan sudah over load, perlu dilakukan kebijakan pembatasan kendaraan pada jam-jam tertentu dan ruas jalan yang sudah ditentukan, seperti pemberlakuan ganjil-genap misalnya.

Dilain pihak, ketersediaan mass public transportation yang ada hingga saat ini belum menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Denpasar untuk berpergian.

“Keberadaan Teman Bus sebagai alternatif transportasi yang murah dan aman, belum banyak menjadi pilihan masyarakat, harus dipikirkan bagaimana disiapkan transportasi pendukung sehingga saat penumpang turun di halte bus, sudah ada tersedia kendaraan umum lain yang murah untuk mengantarkan mereka ke tujuan masing-masing.
Ini salah satu cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya, sehingga dampaknya bisa mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang mesti menjadi perhatian utama calon pemimpin kota Denpasar ke depan, berani berbuat yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Kebijakan harus berdiri diatas kepentingan, jangan sebaliknya malah kepentingan yang berdiri diatas kebijakan.
Denpasar butuh pemimpin masa depan yang tegas, bukan boneka.
Pemimpin harus berani berpikir Out of the Box,” tegasnya. (E’Brv)

Continue Reading

Daerah

Selesaikan Masalah Sampah dengan U – Theory

Published

on

DENPASAR – Sampah merupakan kondisi yang sangat pelik bila tidak diselesaikan segera, kondisi yang selalu menumpuk membuat posisinya menjadi ‘urgent’ untuk ditangani segera.

Sumbangsih pemikiran dari seorang I Wayan Kastawan lulus dari Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Bali-Indonesia (1996). Ia juga memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST.), kemudian tahun 2000 melanjutkan studi tingkat Magister di Sheffield Hallam University, Inggris dengan gelar Master of Arts (MA) in Heritage Management, dan di tahun 2006 meneruskan studi tingkat doktoral di Nagoya Intitute of Technology, Jepang pada bidang Architecture – Human Space Program dengan gelar Doctor of Engineering (Dr.Eng.), serta di tengah tahun 2020 menyelesaikan Pendidikan Profesi Insinyur dan berhak menyandang gelar profesi “Insinyur (Ir.).

Selain pendidikan formal diatas, juga pernah mengikuti pendidikan Executive Leadership Program di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management, Cambridge-USA melalui Program MIT – IDEAS Indonesia 5.0, dan terakhir mengikuti CoCLASS (Collaborative Creative Learning and Action for Sustainable Solutions) di Tsinghua University, Beijing – China.

“Saat ini, sebagai Dosen saya mencoba menerapkan pengalaman langsung cara belajar di sebuah Institute terbaik di Dunia, yaitu Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge-USA, khususnya Leadership Program untuk Pembangunan Keberlanjutan, “ceritanya.

Ketika dirinya belajar “U-Theory” dari pencetusnya langsung Prof Otto Scharmer seorang dosen yang dinobatkan sebagai dosen terbaik dunia tahun 2017. U-Theory itu ada Open Mind, Open Heart, dan Open Will.

Perkuliahan kali ini dirinya mencoba mempraktekan U-Theory dari proses Downloading, Seeing, Observing, Sensing, Presensing, Crystalysing dan Prototyping.

Keceriaan terpancar dari para anak didik di Program Magister Arsitektur Unud (S2) khususnya yang ngambil Mata Kuliah Infrastruktur Desa Kota, kali ini kita membahas masalah Penanganan “Sampah” di Kota Denpasar.

Melalui pendekatan belajar dari Diri “Who Am I” sebelum memberi solusi untuk masyarakat banyak,  ia mengungkapkan mesti instrospeksi diri (mulat sarira), ternyata faktor utama penyebab “Sampah” ada pada Diri Sendiri.

Kebanyakan mahasiswa, dari usia Prasekolah tidak dibekali pengetahuan tentang membuang sampah pada tempatnya, saat SD baru diperkenalkan buang sampah ditempatnya, sampai belajar di tingkat SMU tidak melakukan pemilahan sampah meskipun telah diperkenalkan pemilahan sampah saat belajar di bangku SMP, hal ini diperparah lagi ketika masa kuliah, apalagi diharapkan untuk melakukan pemilahan sampah, membuang sampah pada tempatnya saja tidak dilakukan.

Sesungguhnya, berbagai kebijakan pemerintah tentang “Sampah” sudah ada, banyak program kegiatan telah dilaksanakan, banyak fasilitas dibangun, dan lain lainnya juga tidak terhitung banyaknya, tapi Mengapa masalah “Sampah” ini tidak juga tertanggulangi.

“Jawaban sangat sederhana, karena kebanyakan dari kita belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah ketika membuangnya, ” ungkapnya kepada awak media, Kamis (07/06/2024).

Kemudian ia juga menjelaskan, andaikan semua adalah sebagai individu sadar (Ego System Awarness) dan satu persatu individu lainnya sadar sampai pada tingkat komunal sadar (Communal System Awareness), mungkin masalah “Sampah” akan tertangani.

“Kita bisa nyatakan dari pembelajaran ini bahwa “What is the Waste, The Waste is depended on the People”. Semakin Sadar Kita Tentang Sampah, Semakin Mudah Sampah Ditanggulangi, ” pungkasnya. (Tim)

Continue Reading

Daerah

HUT PSN Ke 25, Wujudkan Pinandita Yang Profesional, Intelektual, Moderat Dan Penuh Pengabdian

Published

on

By

HUT PSN yang ke 25 di gedung Darma Negara Alaya, Lumintang Denpasar (29/05/2024)

DENPASAR – Perayaan HUT Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) ke 25 berlangsung di gedung Darma Negara Alaya, Lumintang Denpasar, Rabu 29/05/2024.

Dalam kegiatan acara yang mengambil tema : “Melalui HUT PSN ke 25, Kita Wujudkan Pinandita yang Profesional, Intelektual, Moderat dan Penuh Pengabdian,” dihadiri oleh 500 anggota PSN seluruh Bali.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat wawancara dengan awak media

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang hadir dalam HUT PSN ke 25 ini dalam sambutannya menyatakan mendukung kegiatan Pinandita Nusantara dalam melakukan yadnya.

“Kami dukung penuh upaya PSN yang berkaitan dengan keumatan sekaligus melakukan pendidikan berkaitan dengan peningkatan ilmu pemangkuan. Ini luar biasa sekali.
Kita akan bantu dengan pembangunan  pura dan puja wali-puja wali yang ada di Bali maupun luar Bali,” demikian disampaikannya.

Ketua PSN Korwil Bali, Pinandita I Wayan Dodi Aryanta, dalam kesempatan ini menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksanannya kegiatan HUT PSN ke 25 ini.

Pencapaian PSN yang sudah bisa dilakukan hingga saat ini akan terus ditingkatkan sehingga bisa terus mengikuti perkembangan jaman.

Ketua PSN Korwil Bali, Pinandita I Wayan Dodi Aryanta (kanan) saat menyerahkan potongan tumpeng kepada Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dalam HUT PSN ke 25

“Kedepan kami akan mengadakan upacara pemelukatan agung Banyu Pinaruh di bulan Juli ini serta diadakannya kursus diklat Darma Wecana untuk para pemangku secara gratis untuk menambah wawasan sehingga lebih profesional, intelektual, moderat, dalam tugas pengabdiannya dan siap mengikuti perkembangan teknologi yang salah satunya dengan membuat konten-konten keagamaan di media sosial,” jelasnya.

Hingga saat ini, sudah 10.000 an anggota PSN yang diikutkan dalam BPJS Ketenaga kerjaan sehingga para pemangku lebih terjamin dan tenang dalam menjalankan tugas pengabdiannya.

Sekretaris PSN Korwil Bali, Pinandita DR. Drs. I Nyoman Sekendra, M. Hum, menyatakan bahwa pentingnya kepercayaan umat pada pemangku dengan terus belajar, mendalami dan melatih diri untuk meningkatkan ilmu dan profesionalismenya.

Sekretaris PSN Korwil Bali, Pinandita DR. Drs. I Nyoman Sekendra, M. Hum

“Tantangan pendekatan pada generasi muda saat ini yaitu harus masuk menggunakan pematangan-pematangan logika, karena mereka lebih terpelajar dan memiliki kemudahan akses informasi. Mereka harus bisa diyakini dan diberi pemahaman logika yang benar, sehingga mereka lebih mudah memahaminya.
Ini yang menjadi tantangan para pemangku saat ini, selain tugas pengabdian yang dilakukan, kita juga harus terus belajar untuk bisa mengikuti perkembangan jaman. Long life education,” pungkasnya. (E’Brv)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku